Page 17 - MAJALAH 86
P. 17
LAPORAN UTAMA
Fraksi Hanura DPR Ingatkan Neraca
Perdagangan RAPBN 2012 Bisa Negatif
mendorong perbaikan but cukup besar secara keseluruhan
iklim investasi dan per- dan diharapkan bisa dimanfaatkan in-
baikan infrastruktur di stitusi kepolisian untuk meningkatkan
dalam negeri. kinerja. “Saya kira kita sangat berharap
Anggota Komisi alokasi anggaran yang menurut kita
Energi ini secara khusus cukup besar, betul-betul dimanfaat-
menggarisbawahi target kan sesuai peruntukannya, sekali lagi
lifting minyak sebesar saya katakan anggaran ini berasal dari
950 bph menurun 10 uang rakyat, kita tuntut peningkatan
poin cukup rendah. Ia kinerja dari institusi ini,” tandasnya.
mengkritisi empat per- Baik Sudding maupun Kastella
soalan yang menjadi ala- sepakat APBN 2012 yang diajukan
san pemerintah sehingga pemerintah masih belum menyen-
target menaikkan lifting tuh azas keadilan, tidak pro rakyat,
tidak pernah tercapai dan belum pro pertumbuhan kare-
yaitu, penurunan ala- na prioritas utama belanja modal
Ali KAstella, anggota Komisi VII DPR RI miah dari setiap sumur dibandingkan belanja rutin. Kenaikan
minyak, permasalahan Rencana Belanja Negara juga masih
da indikasi neraca perda- percepatan investasi dan operasional menomorduakan daerah, bertumpu
gangan Indonesia menuju pada ber-bagai lapangan minyak, pada belanja rutin dan lebih banyak
Aangka negatif. Ini dapat di- pembebasan lahan serta masalah menerapkan politik anggaran yang
baca dari meningkatnya impor ba- teknis seperti keterbatasan peralatan/ populis. Hal ini terlihat dari alokasi
rang modal dan bahan baku di dalam teknologi, perubahan iklim dan belum belanja kementrian dan lembaga
negeri yang mencapai 32.82 persen optimalnya sumur baru. sebesar Rp. 476,6 triliun, belanja non
dibanding periode yang sama tahun “Empat hal ini selalu menjadi per- kementrian dan lembaga Rp. 477,5
lalu. Angka ini lebih tinggi dari pada soalan bagi pemerintah dan sejauh ini triliun. Sedangkan transfer ke daerah
laju pertumbuhan ekspor. nyaris tidak ada upaya untuk melaku- hanya Rp. 464,4 triliun.
“Indikasi neraca perdagangan RI kan terobosan baru, mencari langkah Terkait dana transfer daerah Kas-
yang menuju angka negatif ini apabila inovatif untuk mengatasi hal terse- tella menyampaikan apresiasi pada
tidak menjadi perhatian pemerintah but,“ tandas Ali Kastella wakil rakyat masukan BEM FE Universitas Indone-
dapat membahayakan perekonomian dari daerah pemilihan Papua ini. sia yang menekankan perlunya for-
nasional,” kata Ali Kastella anggota Bicara pada kesempatan berbeda mula baku yang mampu menjamin
Komisi VII DPR RI dari Fraksi Hanura, anggota Komisi III Syarifuddin Su- terlepasnya penyusunan dana trans-
di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ding secara khusus memberi catatan fer ke daerah dari proses lobi maupun
beberapa waktu lalu. terhadap anggaran kepolisian dalam mafia anggaran. “Kita perlu menjamin
Terkait angka pertumbuhan RAPBN 2012 yang diajukan Presiden. dana transfer daerah benar-benar
ekonomi nasional 6,7 persen seperti Baginya fokus anggaran masih lebih masuk ke daerah yang membutuh-
yang disampaikan Presiden dalam banyak kepada kebutuhan gaji pega- kannya,” tegasnya.
pidatonya, Ali menyebut asumsi wai sehingga menyangkut masalah Lebih jauh ia mengingatkan pe-
tersebut cukup realistis, bila melihat infrastruktur masih sangat minim, nyerapan anggaran yang masih rendah
realisasi semester I tahun 2011 yang termasuk untuk mendukung angga- terutama pada awal tahun, berdam-
telah mencapai 6,5 persen. Namun ran operasional kepolisian seperti ke- pak melambatnya pertumbuhan eko-
sebenarnya bisa lebih tinggi apabila giatan patroli, baik di darat maupun nomi. Permasalahannya karena kuali-
pemerintah mampu memacu pertum- di perairan. tas penggunaan anggaran yang masih
buhan industri berbasis sumber daya Bagi Wakil Ketua Fraksi Partai rendah dimana sistem dan prosedur
domestik dan merencanakan ber- Hanura ini walaupun belum memadai yang berbelit disamping kapasitas
bagai kebijakan strategis yang dapat namun anggaran Rp. 34,4 triliun terse- pengelolaan yang buruk. (iky)
9
1
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 19
TH. XLII, 201 |
ARIA |
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 86
ARLEMENT
P
