Page 18 - MAJALAH 86

Target Pajak Harus Diimbangi Program

Pengentasan Kemisikinan nyata di area perkotaan juga masih

jauh dari harapan. Transportasi ma-
sal, jalan raya, hingga pelayanan jasa
yang diberikan pemerintah jauh dari
nggota Komisi IV DPR riil masyarakat miskin dengan standar kepuasan masyarakat.
Ma’mur Hasanuddin meli- bank dunia yaitu 2 US$ atau sekitar 16 “Diharapkan, pelayanan publik
Ahat, angka penerimaan pajak ribu hingga 20 ribu rupiah. Standar yang diberikan pemerintah yang seha-
yang lebih dari sepertiga APBN meru- kemiskinan Indonesia ini masih tidak rusnya dilakukan akibat serapan pajak
pakan indikasi bahwa Peme-rintah manusiawi, ada beberapa pemerintah yang dipungut dari masyarakat, mesti
dalam mengelola negara cuma ber- daerah yang menetapkan standar ke- dikembalikan dalam bentuk pelayanan
pangku tangan belaka. “Dengan pe- miskinan absolut sebesar penerimaan baik fisik maupun jasa bukan hanya di

Internet/ matanews.com

Transportasi massal seperti kereta api yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang memadai Ma’mur Hasanuddin, Anggota Komisi IV DPR RI

nerimaan dari pajak lebih dari seper- per hari Rp. 7.000,”jelasnya. perkotaan saja, tapi mesti menjangkau
tiga total APBN, ini menandakan Ma’mur mengatakan, sumber ke- hingga titik paling jauh di pedalaman
sebuah fenomena penerimaan dari miskinan masyarakat kita ini terdapat sebagai konsekuensi pertanggung
ekspor dan produktivitas BUMN yang di pedesaan dan pesisir, dimana ma- jawaban pemerintah dari penerimaan
mestinya dapat menghiasi APBN 2012 yoritas penduduknya mengandalkan pajak,”jelas Ma’mur.
tidak dapat menjadi andalan pada pe- mata pencaharian bertani dan melaut. Dia menambahkan, target pajak
nerimaan APBN 2012,”katanya. Mayoritas penduduk miskin ini yang yang tinggi sebagai komponen pe-
Ma’mur menambahkan, apabila berusaha menghasilkan pangan un- nerimaan APBN bukanlah sebuah ke-
agresifitas pemerintah dalam menge- tuk kebutuhan dirinya dan orang lain. banggaan, namun itu sebagai beban
jar target APBN dari pajak dilakukan, Padahal, hampir semua negara be- yang berat bagi pemerintah untuk
seharusnya di imbangi dengan per- sar dan maju dicirikan oleh kekuatan memberikan pelayanan masyarakat
baikan pelayanan dan program pe- yang handal dalam produksi pangan- yang maksimal dan tanggung jawab
ngentasan kemiskinan yang masih nya. “Bagaimana mungkin kita men- pengentasan kemiskinan sebagaima-
akut di negara ini. Pemerintah men- jadi bangsa yang kuat dan handal, jika na amanat UUD 45 pasal 34 ayat 1.
catat angka kemiskinan di Indonesia tulang punggung yang mencirikan Seperti kita ketahui, Pemerintah me-
sebesar 30 juta jiwa, namun standar identitas bangsa ini masih dalam ke- lalui Menteri Keuangan mentargetkan
miskin yang digunakan pemerintah ti- adaan miskin,”paparnya. penerimaan APBN 2012 sebesar Rp
dak jelas. “Mesti di tata ulang sensus Selain angka kemiskinan, jelas- 1.292 triliun , 79% nya berasal dari pa-
penduduk untuk mengetahui keadaan nya, pelayanan publik yang terlihat jak atau sekitar Rp 1.019,3 triliun. (si)

18 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 19
9
1

TH. XLII, 201 |
|
ARIA |
18 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
ARLEMENT
1
Edisi 86
P