Page 15 - MAJALAH 86
P. 15
LAPORAN UTAMA
ada Pidato Presiden Pe- Anggaran untuk bidang in- lebih Rp 45 triliun. “Coba bayangkan
nyampaian Keterangan frastruktur masih belum memadai berapa backlognya,” kata politisi Gol-
Pemerintah atas Ran- dibandingkan dengan kebutuhan kar ini.
Pcangan Undang-Undang yang telah mendesak dalam rangka Menurut Roemkono, dia agak
tentang Anggaran Pendapatan dan penanggulangan infrastruktur yang pesimistis dengan pagu anggaran
Belanja Negara (APBN) Tahun Angga- sangat dibutuhkan masyarakat. yang ditetapkan untuk memenuhi ke-
ran 2012 beserta Nota Keuangannya, Kalau dilihat dari besarannya, se- butuhan infrastruktur yang diharap-
16 Agustus lalu, Presiden mengatakan perti Kementerian PU yang mendapat- kan. Jalan dan jembatan yang dike-
secara keseluruhan dalam RAPBN kan alokasi dana sebesar Rp 61,2 tri- lola oleh Kementrian Perhubungan
2012 terdapat tujuh kementerian dan liun, angka tersebut memang besar. hanya 38.000 km, sedangkan jalan
lembaga yang mendapat alokasi ang- Tapi jika dibandingkan dengan ang- provinsi dan jalan kabupaten seba-
garan di atas Rp 20 triliun . garan tahun 2010, anggaran kemen- nyak 400.000 km.
Ketujuh kementerian dan lem- terian ini hanya naik kurang lebih 5 %, Dana Rp 61,2 triliun itu hanya un-
baga itu adalah, Kementerian Per- atau kurang lebih Rp 3 triliun. tuk jalan yang 38.000 km, bagaimana
tahanan dengan alokasi anggaran Namun, kata Roemkono, perlu dengan jalan provinsi dan kabupaten
sebesar Rp 64,4 triliun, Kementerian diingat bahwa kebutuhan infrastruk- yang 400.000 km yang tersebar di se-
Pekerjaan Umum Rp 61,2 triliun, Ke- tur dalam penanganan jalan-jalan na- luruh provinsi dan kabupaten. Selama
menterian Pendidikan Nasional Rp Rp sional, jembatan-jembatan dan semua ini jalan provinsi dan jalan kabupaten
57,8 triliun, Kementerian Agama Rp kepentingan-kepentingan infrastuk- dibiayai oleh dana-dana dari DAK dan
37,3 triliun, Kepolisian Negara Repu- tur darat, laut dan udara memerlukan DAU.
blik Indonesia Rp 34,4 triliun, Kemen- dana kurang lebih Rp 87 triliun. “Jadi Roemkono mengatakan, RAPBN
terian Kesehatan Rp 28,3 triliun dan kita masih ada backlog kurang lebih 2012 yang disampaikan Presiden un-
Kementerian Perhubungan sebesar Rp 27 triliun,” katanya. tuk bidang infrastruktur itu hanya
Rp 26,8 triliun. Begitu juga dari unsur perhubu- untuk pembiayaan infrastruktur se-
Dari ke tujuh kementerian terse- ngan, alokasi anggaran di kemen- cara nasional, tapi untuk pembia-
but, dua kementerian merupakan terian ini hanya mendapatkan Rp 26,8 yaan infrastruktur di tingkat provinsi,
mitra kerja Komisi V DPR yakni Ke- triliun, padahal kebutuhannya kurang berada di provinsi dan di daerah ma-
menterian Pekerjaan Umum dan Ke-
menterian Perhubungan. Pemerintah Belum
Presiden menyampaikan, priori-
tas alokasi anggaran pada Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Kemen- Tempatkan Infrastruktur
terian Perhubungan difokuskan pada
pembangunan infrastruktur yang
berkualitas, terutama untuk mengu- Sebagai Skala Prioritas
rangi hambatan di bidang infrastruk-
tur. Transportasi DKI Jakarta juga
mendapat prioritas penanganan, un-
tuk memperlancar arus distribusi ba- sing-masing.
rang dan jasa. Semuanya itu sangat “Bisa dibayangkan 400.000 km
penting untuk meningkatkan per- jalan di provinsi/kabupaten/kota
cepatan dan perluasan pertumbuhan dengan kemampuan pembiayaannya
ekonomi. diambil dari DAU dan DAK yang tidak
Menanggapi RAPBN 2012 yang seberapa besar, bagaimana mung-
disampaikan Presiden Susilo Bam- kin dapat membiayai jalan itu. Jadi,
bang Yudhoyono, Anggota Badan memang masih banyak dana yang
Anggaran Komisi V DPR Roemkono dibutuhkan untuk pembangunan in-
mengatakan, APBN 2012 untuk bi- frastruktur dan saya melihat APBN
dang infrastruktur sama dengan di ta- 2012 untuk bidang ini masih belum
hun 2010 dan 2011 dimana anggaran memadai,” katanya. Dia melihat bi-
tersebut hanya sebagai pekerjaan ru- dang infrastruktur ini belum menjadi
tinitas, terobosan untuk peningkatan skala prioritas, hal ini jelas-jelas terli-
infrastruktur dirasa belum ada sampai hat dalam pembiayaannya dan inilah
sekarang. Roem Kono, anggota Komisi V DPR RI yang menjadi permasalahan.
1
7
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 17
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
P
1
ARLEMENT
Edisi 86
