Page 13 - MAJALAH 86
P. 13

LAPORAN  UTAMA




                                                  DPR Minta Pemerintah



                                      Lakukan Efisiensi Anggaran






                                                                                           nggota  DPR  dari  Partai
                                                                                           Demokrasi    Indonesia
                                                                                           Perjuangan Tjahjo Kumo-
                                                                                 Alo  meminta  pemerintah
                                                                                 melakukan  efisiensi  anggaran  dan
                                                                                 reformasi  birokrasi  agar  pelaksanaan
                                                                                 pembangunan bisa lebih optimal.
                                                                                     “Jika pemerintah tidak melakukan
                                                                                 efisiensi anggaran dan praktik korupsi
                                                                                 tetap tinggi, maka ada kemungkinan
                                                                                 akan mengalami peristiwa krisis mo-
                                                                                 neter  seperti  tahun  1998,”  katanya
                                                                                 usai   menghadiri   pidato   kenega-
                                                                                 raan dari     Presiden  Susilo   Bambang
                                                                                 Yudhoyono di Gedung MPR/DPR/DPD
                                                                                 RI, Jakarta, Selasa (16/8).
                                                                                     Anggota  Komisi  I  DPR  RI  ini
                                                                                 mengingatkan, indikasi dari kemung-
                                                                                 kinan  akan  munculnya  krisis  mone-
                                                                                 ter  terlihat  dari  pelemahan  ekonomi
                                                                                 Amerika  Serikat  dengan  menurun-
                                                                                 nya status  utang   negara    adikuasa
                                                                                 tersebut.
                                                                                     Pemerintah  Indonesia,  kata  dia,
                                                                                 harus  berani  melepaskan  dari  dari
                                                                                 ketergantungan pada ekonomi Ameri-
                                                                                 ka  Serikat  dan  membangun  konsen-
                                                                                 sus ekonomi Indonesia sendiri.
                                                                                     “Kalau  Indonesia  tidak  berani
                                                                                 melepaskan  ketergantungannya  pa-
                                                                                 da  ekonomi  Amerika  Serikat,  maka
                                                                                 akan berhadapan China dan Amerika
                                                                                 Serikat  yang  makin  merajai  ekonomi
                                                                                 dunia.  Ini    akan    menjadi    monster,”
                                                                                 katanya.
                                                                                     Tjahjo juga menyoroti kebijakan
                                                                                 anggaran  pemerintah  yang  dinilai
                                                                                 belum konsisten dan belum berpihak
                                                                                 kepada kesejahteraan rakyat.
                                                                                     Menurut  dia,  pidato  Presiden
                                                                                 Susilo Bambang Yudhoyono pada pe-
                                                                                 lantikan 2009 menyatakan bahwa alo-
                                                                                 kasi APBN dibagi dua yakni 50 persen
                                                                                 untuk belanja birokrasi dan 50 persen
                                                                                 untuk belanja pembangunan.
                                                                                     Namun pada pidaro kenegaraan
                                                                                 Presiden Yudhoyono kali ini, kata dia,
                                                                                 menyatakan, sekitar 70 persen APBN





                                                                                                                                                                                                                                         1

            1                                                                                                                                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 1
                                                                                                                                                                                                                  ARIA |
                                                                                                                                                                                                                             TH. XLII, 201 |
                                                                                                                                                                                                        |
            1  | PARLEMENTARIA |  Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
                                                                                                                                                                                                        P
                                                                                                                                                                                                                                       1

                                                                                                                                                                                                         ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                                       Edisi 86
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18