Page 10 - MAJALAH 86

Dengan perluasan lapangan
kerja, tingkat pengangguran terbuka
dapat diturunkan. Pada awal tahun
2011, jumlah pengangguran terbuka
menurun menjadi 8,1 juta orang atau
6,8 persen. Jumlah penduduk miskin
juga berkurang, menjadi 30 juta orang
atau 12,5 persen. “Upaya ini harus
terus ditingkatkan agar tahun depan,
jumlah pengangguran terbuka dapat
kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4
- 6,6 persen, dan jumlah penduduk
miskin terus berkurang menjadi seki-
tar 10,5 - 11,5 persen,” katanya.
Dijelaskan pula, berkaitan de-
ngan hal itu, Indonesia perlu me-
nempuh langkah-langkah terobosan.
Sejak Desember tahun lalu, Presiden dengan meningkatkan nilai tambah di RKP dan Prioritas Nasional
telah mengajak semua pemangku setiap koridor ekonomi. Menurut Presiden, Rencana Kerja
kepentingan, mulai dari pemerintah “Pengembangan keenam koridor Pemerintah dan prioritas nasional di
pusat, pemerintah daerah, kalangan ekonomi itu diharapkan mampu men- tahun mendatang, sebagai pedoman
dunia usaha, hingga BUMN untuk jadi mesin penggerak pertumbuhan dalam penyusunan RAPBN 2012. Se-
bersama-sama terlibat aktif dalam ekonomi dan penciptaan lapangan suai dengan visi pembangunan dalam
mempercepat dan memperluas pe- kerja, sekaligus mendorong peme- RPJMN 2010-2014, Pemerintah terus
rekonomian nasional. rataan pembangunan wilayah,” harap bekerja keras untuk mewujudkan In-
Presiden. donesia yang makin sejahtera, demo-
Untuk memantau secara intensif kratis, dan berkeadilan. Indonesia yang
Upaya Percepatan Melalui pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah sejahtera akan diwujudkan dengan
MP3EI membentuk Komite Percepatan dan memperkuat strategi empat jalur.
Upaya ke arah percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dalam kerangka ini, lanjutnya,
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (KP3EI). Pemerintah bersama-sama dengan
itu, kemudian dituangkan ke dalam Sementara itu, pendanaan ke- DPR sepakat untuk menetapkan tema
Masterplan Percepatan dan Perluasan giatan MP3EI dilakukan melalui keter- pembangunan nasional pada RKP Ta-
Pembangunan Ekonomi Indonesia paduan pendanaan dari APBN, APBD, hun 2012, yaitu: “Percepatan dan Per-
(MP3EI). BUMN, serta pihak swasta dan ma- luasan Pertumbuhan Ekonomi yang
Kebijakan baru ini, tegas Pre- syarakat. Pelaksanaan MP3EI ini se- Berkualitas, Inklusif dan Berkeadi-
siden, merupakan langkah terobosan maksimal mungkin memberikan pe- lan Bagi Peningkatan Kesejahteraan
strategis, untuk melengkapi strategi ran yang besar kepada pelaku usaha Rakyat”.
pembangunan yang bersifat sektoral domestik dan sumberdaya dalam Berdasarkan tema RKP Tahun
dan regional, yang dijalankan se- negeri. 2012, ditetapkan 11 prioritas nasional,
lama ini. Sejalan dengan itu, Presiden ber- yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata
Dalam rancang bangun MP3EI harap agar anggaran yang tersebar di kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan;
itu digunakan tiga strategi besar. Per- berbagai kementerian dan lembaga, (4) penanggulangan kemiskinan; (5)
tama, mengembangkan enam koridor benar-benar dapat diarahkan untuk ketahanan pangan; (6) infrastruktur;
ekonomi Indonesia, yang meliputi: mendukung keberhasilan pelaksa- (7) iklim investasi dan iklim usaha;
koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, naan MP3EI. Demikian pula, BUMN (8) energi; (9) lingkungan hidup dan
Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan diharapkan dapat menjadi pilar dan pengelolaan bencana; (10) daerah
koridor Papua-Maluku; kontributor utama dalam pelaksa- tertinggal, terdepan, dan pasca-kon-
Kedua, memperkuat konektivitas naan MP3EI; bukan hanya komitmen, flik; serta (11) kebudayaan, kreativi-
nasional yang terintegrasi secara lokal tetapi harus menjadi investasi nyata. tas, dan inovasi teknologi.
dan terhubung secara internasional; Di samping itu, sebagai upaya tero- Untuk mencapai sasaran pem-
dan Ketiga, mempercepat kemam- bosan, MP3EI menuntut kerja keras bangunan jangka pendek dan jangka
puan SDM dan IPTEK, untuk mendu- dan meninggalkan pola pikir business menengah, di tahun-tahun men-
kung pengembangan program utama, as usual. datang kebutuhan belanja negara

1
1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 11
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 86