Page 11 - MAJALAH 86
P. 11
LAPORAN UTAMA
tentu bertambah besar. Pengalaman efektif, dan efisien. terus meningkatkan penggalian dan
menunjukkan bahwa komposisi ang- Kebocoran anggaran tidak boleh pengembangan sumber-sumber pen-
garan belanja negara hingga saat ini, terjadi. Setiap rupiah yang dibelan- dapatan negara, baik penerimaan
masih didominasi belanja wajib seperti jakan, harus digunakan untuk keg- perpajakan maupun Penerimaan Ne-
belanja pegawai, sebagian belanja ba- iatan dan program yang benar-benar gara Bukan Pajak atau PNBP.
rang, pembayaran bunga utang, serta produktif, dan mampu memberikan “Peningkatan pendapatan ne-
berbagai jenis subsidi dan transfer nilai tambah sebesar-besarnya bagi gara adalah kunci kemandirian kita
ke daerah. Kondisi itu menyebabkan kesejahteraan rakyat. dalam membiayai pembangunan,”
dana yang tersedia bagi pelaksanaan Menurut Presiden, dengan tambahnya.
berbagai program dan kegiatan pem- rambu-rambu dan kerangka penge- Dengan komitmen itu, dalam
bangunan lainnya yang lebih produk- lolaan kebijakan fiskal itulah, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan
tif, menjadi terbatas. RAPBN Tahun 2012 pendapatan direncanakan mencapai Rp1.019,3 tri-
“Untuk itulah, pada kesempatan negara dan hibah direncanakan men- liun, atau memberi kontribusi hampir
yang baik ini saya minta kepada se- capai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini 79 persen dari total pendapatan ne-
luruh jajaran pemerintahan, baik di naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5 gara dan hibah. Jumlah itu mengalami
pusat maupun di daerah, agar me- persen dari target pendapatan negara kenaikan sebesar Rp140,6 triliun, atau
ngelola APBN dan APBD secara lebih dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sekitar 16 persen dari target APBN-P
cermat, transparan, dan akuntabel,” sebesar Rp1.169,9 triliun. Tahun 2011.
kata Presiden. Sementara itu, belanja negara Dengan total penerimaan per-
Dari sisi penerimaan, tegas Pre- direncanakan mencapai Rp1.418,5 pajakan sebesar itu, rasio penerimaan
perpajakan terhadap PDB atau tax ra-
tio mengalami peningkatan dari 12,2
persen di tahun 2011 menjadi 12,6
persen di tahun 2012. Makin mening-
katnya penerimaan negara dari pajak,
membawa konsekuensi pada peme-
rintah untuk memberikan pelayanan
publik yang lebih transparan dan
akuntabel.
Untuk mengamankan sasaran
penerimaan perpajakan itu, Pemerin-
tah terus melanjutkan langkah-lang-
kah reformasi perpajakan, termasuk
melanjutkan reformasi peraturan dan
perundang-undangan pajak.
Menurut Presiden, dalam meng-
optimalkan penggalian potensi per-
pajakan, pada bulan September 2011,
Pemerintah berencana melakukan
sensus pajak nasional. Melalui ke-
siden, Pemerintah harus mampu me- triliun, naik Rp97,7 triliun atau 7,4 giatan sensus itu, Pemerintah ingin
ningkatkan, menggali, dan mengem- persen dari pagu belanja negara cakupan potensi pajak terus mening-
bangkan sumber-sumber pendapatan pada APBN-P Tahun 2011 sebesar kat, baik dalam rangka ekstensifikasi
negara dan pendapatan asli daerah, Rp1.320,8 triliun. Dengan konfigurasi maupun intensifikasi perpajakan.
agar kapasitas fiskal semakin kuat. ini, pada RAPBN 2012, kita berhasil Sejalan dengan cara itu, akan
menekan defisit anggaran menjadi 1,5 disempurnakan pula mekanisme ke-
persen terhadap PDB,” jelasnya. beratan dan banding untuk mening-
Anggaran Tidak Boleh Bocor Pendapatan Negara, tambah katkan pengawasan dan menghindari
Dari sisi belanja, lanjutnya, Pe- Presiden, mempunyai peran yang penyalahgunaan wewenang. Langkah-
merintah harus dapat meningkatkan sangat strategis dalam memperkuat langkah itu, disertai dengan pembe-
kualitas dan produktivitas belanja, kapasitas fiskal kita, untuk mem- rian sanksi yang lebih berat bagi yang
baik belanja APBN maupun belanja perluas ruang gerak dalam mem- melakukan penyelewengan.
APBD. Anggaran belanja harus dapat biayai pembangunan. Oleh karena Di bidang kepabeanan dan cukai,
digunakan secara makin berkualitas, itu, Pemerintah berkomitmen untuk dilakukan langkah-langkah optimal-
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 | 1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
|
Edisi 86
1
ARLEMENT
P
