Page 25 - MAJALAH 86

PENGAWASAN

DPR Menunggu Skenario

Pengaturan dan Pengendalian

BBM Subsidi Dari Pemerintah

Pemerintah mengklaim telah menjalankan upaya pembatasan
konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan sistem tertutup dan
pengawasan menggunakan teknologi.

orang yang berdaya beli cukup pun
tersubsidi,” terang Yuda.
Yudha menjelaskan, sebetulnya
kesepakatan awal antara DPR de-
ngan pemerintah saat itu, bahwa DPR
melihat subsidi belum tepat sasaran.
“Sebetulnya ini merupakan sesuatu
yang hingga saat ini pemerintah ha-
rus mempunyai skenario yang menu-
rut hemat kami bisa dikemukakan
dan diterima serta diputuskan,” papar
politisi dari Partai Golkar.
Skenario yang dimaksudkan
adalah disamping pemerintah me-
naikkan harga ada satu skenario lagi
yaitu mengendalikan. Mengendalikan
yang dimaksudkan adalah bagaimana
caranya volume itu supaya tidak mem-
bengkak, dan pengendalian itu me-
lalui mekanisme pengaturan. Dimana
mekanisme pengaturan itu kita harus
mampu mengidentifikasi segmentasi
masyarakat mana yang layak disubsidi
Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII DPR RI
dan mana yang tidak disubsidi.
ejauh ini, kelebihan konsumsi Satya W. Yudha Anggota Komisi Karena yang terjadi saat ini,
BBM bersubsidi disinyalir lan- VII DPR RI menyatakan permasalahan menurut Yudha pemerintah baru
Staran penyalahgunaan yang yang timbul saat ini justru adalah mengisi kebutuhan daripada energi
dilakukan oleh sektor industri, khu- subsidi energi (BBM) dimanfaatkan itu baik di listrik ataupun di BBM lan-
susnya industri pertambangan, per- pada segmen atau pasar yang masih tas dipenuhi begitu saja. Hal tersebut
tanian, dan perkebunan. Pemerintah belum tepat sasaran. tercermin saat hearing Komisi VII DPR
mengaku akan mengeluarkan kebi- Hal ini bisa dilihat bahwa esensi RI dengan Menteri Energi Sumber
jakan pengawasan yang diharapkan subsidi agak digeser sedikit pengerti- Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Hat-
mampu meminimalisir penyalahgu- annya, menurut hemat Yudha bahwa ta Radjasa Selasa malam (15/9), dima-
naan BBM. yang namanya subsidi itu mendorong na DPR dan pemerintah menyepakati
Menyikapi persoalan tersebut masyarakat yang mempunyai kemam- bahwa untuk subsidi BBM dan BBN
DPR meminta pemerintah bersikap puan daya beli terbatas sehingga dia (Bahan Bakar Nabati) sejumlah 40,1
tegas terhadap penggunaan BBM bisa mempunyai daya beli yang cu- juta kilo liter.
Subsidi. kup. “Tapi yang terjadi di Indonesia, “Kami masih belum melihat bah-

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 86 TH. XLII, 2011 |