Page 6 - MAJALAH 102

ASPIRASI

Permohonan Tindak Lanjut Audit Investigatif

Atas Pengaduan Masyarakat

Surat dari Saleh Alhasni kepada ketua Komisi VI DPR RI perihal permohonan untuk
menjadwalkan kembali audit investigasi terhadap dugaan kerugian Negara pada kerjasama
pengusahaan air bersih antara PT Pelindo III (Persero) dengan PT Suraya Megah Cemerlang
berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha (BOT) selama 20 tahun (2001-2012).
Pelapor menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kerjasama pengusahaan air bersih
tersebut. Menurut pelapor, sejak 21 April 1999, PT Pelindo III telah mempunyai sistem dan
prosedur pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Pelindo III No. 19/
UM.6.04/P.III, namun mengapa memakai sistem perjanjian kerjasama usaha dalam kerjasama
pengusahaan air bersih.

Surat BPK RI No. 34/S/IX/10/2008 tanggal 6 Oktober 2008 menginformasikan kepada KPK RI
bahwa BPK RI belum dapat melakukan audit investigasi terhadap kerjasama tersebut, karena
adanya keterbatasan tenaga auditor dan padatnya pemeriksaan dan hingga saat ini audit
investigasi tersebut belum dilaksanakan oleh BPK RI.
Pelapor memohon kepada Komisi VI DPR RI untuk menindaklanjuti permintaan audit
investigasi yang diajukan oleh KPK kepada BPK sehingga kerugian negara akibat kerjasama
yang tanpa aturan tersebut dapat segera diketahui.

Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan

Yang Seadil-adilnya Dalam Mafia Peradilan

Surat dari Jamilah dan kawan-kawan, yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI perihal
permohonan perlindungan dan keadilan hukum atas kasus sengketa tanah dan bangunan
di Jalan Otto Iskandardinata No. 229 Garut, Jawa Barat, Bahwa pelapor telah digugat secara
perdata oleh H. Awang Soebarnas di Pengadilan Negeri Garut dengan register perkara No. 07/
PDT/G/2006/PN.Grt atas sengketa kepemilikan tanah.

Bahwa gugatan tersebut didasarkan kepada pengakuan H. Awang Soebarnas yang pada tahun
1992 telah membeli sebidang tanah seluas 1.025 m2 beserta bangunan yang terletak di Jalan
Otto Iskandardinata No. 229 Garut, Jawa Barat dari saudara kandung ayah dan suami pelapor
secara dibawah tangan berdasarkan surat pernyataan, namun ternyata bukti kepemilikan atas
tanah tersebut (SHM No. 40/Tarogong tahun 1991 dan surat segel) masih atas nama Enjang
bin Suparta, ayah pelapor.
Bahwa berbagai upaya telah ditempuh pelapor, mulai dari proses Banding, Kasasi hingga
Peninjauan Kembali, namun selalu ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut
yang menyatakan sah jual beli tanah sengketa tersebut dan akhirnya pada 11 Juni 2011, tanah
dan bangunan tersebut dieksekusi oleh PN Garut, sehingga secara paksa pelapor meninggalkan
tanah serta rumah tersebut.
Pelapor memohon bantuan penyelesaian atas kasusnya tersebut.

6 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013