Page 7 - MAJALAH 102
P. 7

Dugaan proses penerimaan SIPSS T.A.2013

                     ada indikasi “tidak sehat”


                       Surat dari Ahmad Sobirin yang ditujukan kepada Komisi III perihal adanya dugaan indikasi
                     “tidak sehat” dalam proses penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun
                     Anggaran 2013.

                       Pelapor adalah pihak yang merasa didzolimi oleh pihak Polri karena berdasarkan pengumuman
                     hasil sidang kelulusan penerimaan anggota Polri, anak Pelapor dinyatakan tidak lulu, kemudian
                     menyampaikan pengaduan ke unit Propam Mabes Polri pada 15 April 2013 untuk meminta
                     dilakukan investigasi dan verifikasi internal atas ketidaklulusan anaknya yang masuk melalui
                     jalur SIPSS T.A. 2013 yang diumumkan pada 12 April 2013 di Mabes Polri Setpolwan Ciputat.
                     namun oleh petugas (Bapak Herman) dikatakan bahwa hal itu bukan tugas dan kewenangan
                     Propam Mabes Polri dan atas laporan tsb, Pelapor tidak diberikan surat keterangan oleh
                     petugas.
                       Demikian pelapor memohon DPR dapat menindaklanjuti laporan Pelapor.









                     Laporan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

                     dan Permohonan Pembongkaran Pipa




                       Surat dari JS Simatupang, S.H. dan Bakti Sianturi, S.H., MBA selaku kuasa hukum Nawa dan Mariati,
                     yang ditujukan kepada Ketua Komisi III dan Komisi II DPR RI perihal permohonan penghentian aktifitas
                     PT Ciliandra Perkasa  atau PT Surya Dumai Group yang berada diatas tanah milik klien pelapor di
                     Desa Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan (dahulu Kecamatan Bukit Kapur), Kota Dumai.

                     PT Ciliandra Perkasa  atau PT Surya Dumai Group (pabrik CPO) memanfaatkanair tawar dari Sungai
                     Mesjid/Rokan yang kemudian dijual ke kapal tangker dalam negeri maupun asing di Pelabuhan Dumai
                     menggunakan pipa sepanjang  510 meter yang ditanam dengan kedalaman 3 meter diatas tanah
                     milik klien pelapor sejak tahun 1979 dan hanya membayar sewa tanah tiap bulan sebesar Rp. 1
                     juta untuk setiap 50 m2 tanahselama pabrik CPO tersebut beroperasi. Itupun pembayarannya
                     dipaksakan oleh salah satu oknum RT di Kelurahan Bangsal Aceh, Dame Pulungan

                       Sebelumnya melaporkan tindak pidana penyerobotan lahan tersebut ke Polda Riau dengan
                     bukti laporan polisi No. TBL/245/IX/2012/RES.DUMAI tanggal 5 September 2012 atas nama
                     Maryati dan No. TBL/249/IX/2012/RES.DUMAI tanggal 5 September 2012 atas nama Mawa
                     dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.

                       Surat AKD, Diteruskan ke Komisi II, Komisi III












                                                                                PARLEMENTARIA  EDISI 102 TH. XLIII, 2013  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12