Page 10 - MAJALAH 102

PESAN PIMPINAN

and Regulations Implementing
the Migrant Workers and Overseas
Filipinos Act of 1995, atau lebih
dikenal dengan nama Republic Act
No. 8042. UU ini hadir dari proses
legislasi yang partisipatif.
Penyelesaian RUU PPILN diharap-
kan menjadi prioritas utama DPR
RI di tahun 2013 ini. Hal ini untuk
mencegah terjadinya pembahasan
ulang dari awal mengenai skema
perlindungan TKI di periode DPR RI
mendatang. Sebagai pimpinan DPR
RI, saya mengajak seluruh jajaran
anggota DPR RI untuk menganggap
bahwa pengesahan RUU ini sebagai
obsesi bersama. Hal ini mengingat
pentingnya perlindungan WNI yang
operasional lebih mendominasi keberpihakan pada peran kerjasama bekerja sebagai TKI/TKW di luar
dibanding aspek perlindungan swasta dan pemerintah. negeri.
dalam aturan tersebut.
Secara pribadi, saya menilai Tuntutan para buruh, termasuk
Meningkatnya jumlah TKI perem- bahwa point terpenting yang perlu buruh migran di momen May Day
puan di masa kepemimpinan diletakkan dalam RUU Perlindungan 2013 semoga membuka kesadaran
Presiden Abdurrahman Wahid, Pekerja Indonesia di Luar Negeri b e r s a m a b a h w a ke b i j a k a n
membuat kita menyadari betapa (PPILN) sebagai ganti dari UU No. perlindungan yang ada, belum dapat
penting peran perempuan dalam 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, melindungi mereka di dunia kerja.
bidang ketenagakerjaan. Sayangnya, adalah komitmen nasional untuk Kerjasama suprastruktur pemerintah
perlindungan bagi TKI perempuan melaksanakan koordinasi lintas dengan infrastruktur, tentu akan
masih sangat minim. Keputusan regional dan sektoral, baik vertikal sangat baik guna mewujudkan
Presiden No.109 tahun 2001 yang maupun horizontal dengan proporsi kebijakan perlindungan yang
dikeluarkan oleh Gus Dur, memang peran dan tanggung jawab yang jelas berkualitas. Hal yang lebih penting
menghadirkan satu terobosan baru antara Pemerintah Pusat, Daerah, lagi setelah revisi UU perlindungan
dengan dibentuknya Direktorat BNP2TKI dan PPTKIS. Pelaksanaan selesai, adalah mekanisme penga-
baru di Kementerian Luar Negeri, kebijakan nasional pelayanan was an dan pengenaan sanksi yang
yaitu Direktorat Perlindungan WNI penempatan dan perlindungan tidak pandang bulu, baik pada pihak
dan Badan Hukum Indonesia (BHI). TKI ke luar negeri harus bersifat pemerintah, maupun pihak swasta.
Meski demikian, keseriusan kita menyeluruh dan terintegrasi.
dalam upaya melindungi TKI di luar Kejelasan porsi dan tanggung jawab Permasalahan TKI/TKW adalah
negeri yang mayoritas perempuan, di atas, perlu dijalin dalam rangka masalah bersama, termasuk DPR.
masih dipertanyakan karena belum kemitraan. Hal ini karena TKI yang Penghormatan dunia atas martabat
mempunyai UU. bekerja di luar negeri, sudah tentu tenaga kerja Indonesia, bisa tercermin
menyandang nama baik bangsa, dalam UU yang komprehensif
Barulah di tahun 2004 pada masa martabat bangsa dan pemerintahan memberikan perlindungan terhadap
kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia di mata internasional. para penyumbang devisa negara
Indonesia memiliki UU No.39 Tahun ini. Perlu ada sikap konsisten dari
2004 tentang Penempatan dan Penutup pemerintah dan seluruh jajarannya
Perlindungan TKI di Luar Negeri dari Pusat hingga Desa dalam
(PPTKILN). Dalam perjalanannya, Kebijakan perlindungan dan melaksanakan UU kebijakan perlin-
UU ini mendapat kecaman dari penempatan yang berkualitas dungan. Kerjasama dengan publik
masyarakat luas dan kemudian tentu menjadi impian dan idaman pun dibutuhkan dalam bidang
masuk dalam Program Legislasi bagi banyak pihak, utamanya TKI/ pengawasan. Sehingga, kebijakan
Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak TKW di luar negeri. Indonesia perlindungan tenaga kerja Indonesia
tahun 2010. Hal ini dikarenakan dapat berkaca dari pemerintah benar-benar dapat melindungi
UU tersebut tidak mempunyai Filiphina yang mempunyai UU mereka, baik ketika masih berada di
perspektif perlindungan dan lebih di berkualitas di bidang tenaga kerja dalam negeri maupun sudah berada
dominasi aspek penempatan serta luar negeri, yaitu Omnibus Rules di negara tujuan. **

10 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013