Page 14 - MAJALAH 102
P. 14

LAPORAN UTAMA




           Dikatakan, sebanyak 47 T adalah   “Ini yang tengah kami perjuangkan,  meskipun dalam UU APBN dikatakan
         tunjangan sertifikasi, sisanya dibagi  seharusnya anggaran pendidikan  20% untuk pendidikan, tetapi diakal-
         18  kementerian  dan  lembaga  menjadi satu pintu di Kemendikbud  akali termasuk gaji guru. “Ini sama
         termasuk  Kemenag  yang  paling  karena leading sector Kemendikbud.  saja bohong”.
         besar anggrannya 37 T.  Sementara  Anggaran  yang  menyebar  di
         yang dikelola Kemendikbud hanya  beberapa departemen sulit untuk      Selanjutnya  UU  secara  tegas
         73 T dari 330 T, seandainya 20%  menariknya,” tandas Miing          mengatur  20%  APBN  dan  APBD
         dari APBN, semua mahasiswa bebas                                    untuk pendidikan, tapi berapa APBD
         biaya dan tak perlu lagi diberikan   Rekannya  anggota  Komisi  X  yang masuk kecuali DKI. Malah ada
         bea siswa.                        Zulfadhli mengatakan,  pendidikan  yang dimasukkan dalam anggaran
                                           kita  ini  diatur  oleh  banyak  bantuan operasional sekolah (BOS),
           Miing  mengatakan,  Menteri  departemen, seperti Kemendikbud  itupun disalahgunakan oleh oknum
         pendidikan  paling banyak di dunia  dan Kementerian Agama, bahkan ada  bupati atau kepala dinas.
         hanya di Indonesia. Menkes juga  17 departemen/ kementerian yang
         merangkap  menteri  pendidikan  mempunyai lembaga pendidikan.         Untuk  itu  Tilaar  berpesan,  ja-
         sebab  menyelenggarakan  fungsi                                     nganlah pengelolaan pendidikan
         pendidikan, demikian pula Menteri   Padahal  di  dalam  UU  Sistem  diberikan kepada amatir-amatir atau
         Agama  juga  menjadi  menteri  Pendidikan Nasional itu sudah jelas  orang yang bukan ahli di bidangnya.
         pendidikan, sampai IAIN membikin  bahwa pendidikan itu dikelola oleh  “Secara profesional harus kita rem-
         fakultas kedokteran.              satu sistem yang utuh. “Seharusnya  bukan dengan kembali ke jiwa UU
                                           jangan banyak kementerian yang  Dasar 45. Bagaimana pendidikan itu
                                           mengatur  pendidikan.  Tetap  merupakan bagian dari kebudayaan
                                              dibawah naungan pengelolaan  nasional, bukan kebudayaan yang
                                                 oleh Kementerian Pendidikan  lain. Kebudayaan nasional mengem-
                                                  dan Kebudayaan (Kemen-     bangkan potensi yang luar biasa
                                                    dikbud),” ungkapnya.     diantara bangsa kita ini,” demikian
                                                                             tokoh senior pendidikan menam-
                                                       Hal  yang  sama  dika-  bahkan. (mp)
                                                      takan pengamat pendi-
                                                      dikan Prof. HAR Tilaar,
                                                       bangsa  kita  memiliki
                                                       tiga modal luar biasa
                                                       dan inilah yang harus
                                                        kita  kembangkan  “Seharusnya jangan
                                                        melalui  pendidikan
                                                        yang sangat strategis.  banyak kementerian yang
                                                                S a y a n g
                                                                  s e  k a l i ,  mengatur pendidikan.
                                                                             Tetap dibawah naungan

                                                                             pengelolaan oleh
                                                                             Kementerian Pendidikan

                                                                             dan Kebudayaan (Kemen-

                                                                             dikbud),”



















          14  PARLEMENTARIA  EDISI 102 TH. XLIII, 2013
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19