Page 16 - MAJALAH 102

Ujian Nasional 2013, karena telah
mereduksi Peraturan Pemerintah
nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Peraturan Pemerintah,
syarat kelulusan peserta didik
ditentukan oleh empat hal. Yaitu,
telah selesai melaksanakan program
pembelajaran di sekolahnya selama
tiga tahun, memperoleh minimal
nilai baik pada empat kelompok
mata pelajaran (agama dan akhlak
mulia, etika dan estetika, kesehatan
jasmani dan olahraga, serta
kewarganegaraan). Kemudian dua
syarat lainnya adalah lulus ujian
sekolah dan lulus ujian nasional.

“Dalam konteks kelulusan anak,
peran UN sesungguhnya menjadi
sangat sedikit porsinya, karena
ada 3 syarat sebelum itu. Tetapi,
faktanya dalam hal ini kelulusan
anak ditentukan dominan oleh
UN. Kelulusan anak mayoritas
ditentukan oleh 4 mata pelajaran
“Dampak finansial muncul dari yang terlalu tipis, sehingga jika yang di-UN-kan. Besaran porsinya
berubahnya jadwal UN. Di situ ada terlalu kuat menghapus jawaban, mencapai 60%, karena porsi ujian
biaya untuk pengawas yang sudah kertas akan rusak. Padahal, berdasar sekolah itu hanya 40%. Kalaupun
sejak subuh hari pertama UN sudah ketetapan, kertas jawaban harus 80 mau di kuantifikasi dari 4 hal itu,
siap, pengawas sudah dikirimkan gram, namun ternyata hanya 17 100 dibagi 4, seharusnya porsi UN
oleh dinas-dinas ke berbagai sekolah gram. hanya 25%. Namun, faktanya UN
lalu kemudian di undur. Biaya sangat mendominasi dari ketentuan
operasional itu juga mempengaruhi. “Kami melakukan pengawasan kelulusan anak,” jelas wanita cantik
Belum lagi ada sekolah-sekolah di berbagai daerah, bahkan saya berkerudung ini.
yang harus mem-fotocopy naskah sampai melakukan pengawasan ke
UN. Yang saya terima, di Sulawesi lapas bagaimana pelaksanaan UN Selain itu, dalam UU Sistem
Barat itu mengahabiskan Rp. 73 juta di sana. Akibat dari tidak sesuainya Pendidikan Nasional pasal 57 dan
untuk biaya fotocopy naskah. Lalu, pelaksanaan ditataran implementasi, 58 menyebutkan bahwa evaluasi
di Kalimantan sampai Rp. 50 juta. maka peraturan-peraturan yg peserta didik dilakukan oleh
Saya kira di daerah lain juga seperti menyertainya menjadi tidak pendidik menyangkut ulangan
itu,” sesal Reni. dipenuhi. Contoh, di Peraturan BSNP harian, ulangan formatik, sematik,
nomor 0020/P/BSNP/1/2013 disitu dan ujian sekolah. Kemudian,
Namun yang lebih menyedihkan, dicantumkan bahwa pelaksanaan evaluasi secara nasional dilakukan
tambah Reni, dampak psikologis UN harus dilaksanakan serentak. oleh lembaga mandiri, yakni BSNP.
yang diterima oleh peserta didik Namun realitas di lapangan, UN
itu jauh lebih berbahaya. Dampak dilaksanakan dalam waktu yang Sedangkan, Permen Pasal 16
ini akan berkaitan dengan prinsip- berbeda. Artinya, peraturan ini tidak seharusnya memperkuat peran dan
prinsip keadilan bagi anak didik. Ia terpenuhi, sehingga keabsahan UN fungsi BSNP, yaitu kewenangan
menegaskan setidaknya ada tiga 2013 pun dipertanyakan,” tegas BSNP untuk memberikan wewenang
hal yang dapat mempengaruhi Reni. ke p a d a p e m e r i n t a h u n t u k
psikologi anak. Pertama, naskah soal melakukan pengawasan terhadap
di fotocopy, dikhawatirkan proses Reni menilai, Peraturan Menteri UN. Namun dalam penerapannya,
pengerjaan menjadi tidak akurat. Pendidikan dan Kebudayaan BSNP tidak diberikan kewenangan
Hal berikutnya, ketentuan dimana nomor 3 tahun 2013 tentang menyelenggarakan UN, hanya
UN itu harus senang, harus berjalan kriteria kelulusan peserta didik dan sebatas pengawas.
tertib, namun tidak terpenuhi. Yang penyelenggaraan UN juga dinilai
ketiga, terdapat kertas jawaban sebagai penyebab kekacauan “Saya menyimpulkan, setidaknya

16 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013