Page 9 - MAJALAH 102

setempat, buruknya informasi, an TKI di tahap ini, perlu juga upaya karena hanya mendapatkan binaan
pelayanan dan perlakuan terhadap diplomasi parlemen. Salah satu hanya dari salah satu orang tuanya,
calon TKI dari aparatur birokrasi juga langkah yang sudah dilakukan ada- menjadi potret miris pada tahap ini.
pihak PT. Tidak hanya itu, potret lah mengangkat masalah-masalah Tugas DPR dan juga kita bersama
penipuan, suburnya percaloan TKI di forum-forum internasional, untuk kemudian mengawasi jalannya
mewarnai tahap pra penempatan. seperti Asian Parliamentary Assem- perlindungan, baik sejak pra hingga
bly (APA), Asean Inter Parliamentary purna penempatan sesuai dengan
Dampak dari ini semua adalah ter- Assembly (AIPA) dan Parliamentary substansi isi kebijakan perlindungan
corengnya wajah bangsa Indonesia Union on OIC Member State (PUIC). yang baik.
dengan justifikasi bahwa TKI tidak Akhirnya menjadi resolusi, di mana
berkualitas, kalah saing dibanding disebutkan bahwa pemerintah yang Kebijakan Perlindungan dari Masa
negara lain seperti Philiphina. Lebih menerima buruh migran, hendaknya ke Masa
dari itu, mekanisme pra penempa- memberikan perlindungan dengan
tan yang nyatanya merugikan ba- hukum yang sama yang berlaku di Sebelum tahun 2004, Indonesia
nyak calon TKI, menyebabkan mere- negara asal TKI tersebut. tidak mempunyai kebijakan
ka memutuskan untuk pergi dengan perlindungan dalam tatanan
jalur illegal, tanpa dokumen resmi Pertanyaan berikutnya adalah, ketenagakerjaan luar negeri. Sejak
negara, seperti melewati perbatasan sudahkah tatanan hukum bagi per- masa Orde Baru, pemerintah
Indonesia-Malaysia untuk bekerja. lindungan TKI/TKW di dalam negeri Indonesia mengatur mekanisme
Melihat banyaknya kasus terjadi di berkualitas, sehingga bisa menjadi penempatan TKI di luar negeri hanya
masa pra penempatan, maka peng- role model bagi negara penerima? melalui Peraturan Pemerintah No.4
aturan ketat mulai dari format dan Ini yang perlu dijawab dan direal- di tahun 1970 tentang Pengerahan
kualitas pelatihan, charge biaya ke- isasikan dalam bentuk kebijakan per- Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan
berangkatan hingga fiksasi identitas lindungan nasional. Terakhir adalah Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
diri yang benar, perlu diatur dalam tahap purna penempatan. Kontri- Sejak kehadiran PP ini, pihak swasta
UU yang ada. busi TKI pada perekonomian Indo- mempunyai wewenang untuk
nesia dalam memperoleh cadangan mengatur proses pengiriman TKI
Selain tahap pra penempatan, kita devisa sangat besar. Bank Indonesia ke luar negeri selain pemerintah.
juga mengenal tahap penempatan. tahun 2008 mencatat jumlah re- Mekanisme pembagian wewenang
Para TKI yang sudah sampai di mitansi yang diperoleh TKI sebesar pengiriman pada swasta menjadi
negara tujuan, seharusnya bekerja US$ 6,6 miliar, kemudian di tahun tidak salah, selama mekanisme
sesuai kontrak kerja yang mereka 2009 sebesar US$ 6,617 miliar dan pengawasan dan pemberian
tandatangani di tanah air. Faktanya, hingga September 2010 mencapai sanksi dijalankan dengan baik oleh
seringkali para TKI perempuan US$ 5,03 miliar. Tidak salah kemu- pemerintah Indonesia. Ini yang
ditempatkan di tempat yang berbeda dian, bahwa kehidupan mereka pun patut kita lihat, sudahkah PP saat
dari kontrak kerja yang ada. Belum harus diperhatikan oleh negara, itu berperan dalam melindungi TKI
lagi ada juga TKI perempuan yang bahkan ketika mereka kembali ke yang akan bekerja di luar negeri?
dipaksa untuk bekerja di dua rumah tanah air. Sosialisasi penggunaan
sekaligus dengan pengupahan yang uang yang mereka hasilkan ketika Di tahun 1988, pemerintah Indo-
tidak jelas. Biasanya rumah dari bekerja untuk menjadi modal usaha, ne sia mengeluarkan Peraturan
keluarga si majikan, atau kerabat perlu dilakukan. Ini untuk memupuk Menteri No.5 tahun 1988, di mana
dekat sang majikan. Hal ini tentu jiwa kemandirian mereka. Dengan saat itu tingkat migrasi internasional
menjadi permasalahan yang serius. demikian mereka akan menjadi TKI tenaga kerja Indonesia semakin
Memang, ada beberapa negara purna yang sukses. Bukan hanya tinggi. Ketika reformasi hadir di
seperti Hongkong dan Singa- memiliki orientasi untuk bekerja tahun 1998, pemerintah Indonesia
pura yang mempunyai aturan kembali ke luar negeri, namun juga juga belum mempunyai mekanisme
perlindungan yang baik bagi pekerja dapat menciptakan lapangan kerja perundang-undangan untuk
migran. Mekanisme one day off di dalam negeri dengan uang yang melindungi TKI. Krisis moneter yang
juga diatur sebagai hak para pekerja mereka hasilkan dari bekerja di luar melanda Indonesia di tahun 1997,
untuk menikmati masa libur mereka, negeri sebagai TKI. menyebabkan target pengiriman TKI
tanpa beban kerja. Meski demikian, meningkat tajam dari 500.000 orang
tentu pemerintah Indonesia tidak Selain aspek ekonomi, TKI purna pada Pelita V menjadi 1.250.000
bisa bergantung pada aturan hukum juga mengalami masalah sosial di Pelita VI. Hadir dua Keputusan
negara lain. Kita harus memiliki seperti dilaporkan oleh Kementerian Menteri Tenaga Kerja di era ini,
kebijakan perlindungan berkualitas Pemberdayaan Perempuan dan yaitu No.204 tahun 1999 tentang
sebagai payung hukum bagi para Perlindungan Anak. Pendidikan anak penempatan TKI ke luar negeri dan
TKI di luar negeri. yang terlantar, rentan terhadap No. 92 tahun 1998 skema asuransi
masalah perceraian keluarga, sosial yang dibangun untuk buruh
Dalam menyelesaikan permasalah- perkembangan anak yang terganggu migran. Namun, bahasan aspek

PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013 9