Page 8 - MAJALAH 102

PESAN PIMPINAN

OLeH dr. MarzUki aLie

Momentum May Day yang diperingati seluruh dunia tiap tanggal 1 Mei, menjadi peringatan bersama akan
potret kehidupan buruh, baik buruh nasional maupun buruh migran. Berbagai tuntutan seperti hapus
overcharging, hapus terminal TKI, berlakukan kontrak mandiri dan kepastian revisi UU TKI No. 39 Tahun
2004 sesuai standar konvensi migran yang telah diratifikasi pemerintah pada 2012 lalu, mewarnai aksi
buruh di tanah air. Secara fakta, permasalahan TKI memang ibarat benang kusut yang harus diurai. Sistem
perekrutan, percaloan hingga absennya perjanjian kerja yang berkualitas menjadi masalah bangsa yang
kian runyam. Perlu kebijakan perlindungan nasional yang berkualitas, yang dapat menjadi payung hukum
bagi TKI di berbagai negara tujuan. Meski demikian, tentu kebijakan ini tidak akan mempunyai perspektif
perlindungan yang baik, selama TKI masih menjadi outsider dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi
mereka secara politik adalah sebuah keharusan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa berperspektif perlindungan. DPR
sebuah kebijakan perlindungan yang RI mempunyai perhatian besar
berkualitas, sangat dibutuhkan oleh terhadap kualitas perlindungan
TKI yang bekerja di banyak negara bagi TKI di luar negeri dengan terus
tujuan, terutama Malaysia dan Arab mengedepankan point perlindungan
Saudi sebagai negara tujuan utama. dibanding penempatan dalam RUU
Berdasarkan data Badan Nasional Perlindungan Pekerja Indonesia di
Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri (PPILN) yang tengah di
(BNP2TKI) 2012, penempatan TKI bahas. Selain itu, kerjasama dengan
mencapai 494.609 dengan klasifikasi pihak insfrastruktur seperti LSM
TKI formal 258.411 dan TKI informal pun dilakukan sebagai langkah
236.198. Sedangkan komposisi TKI nyata keseriusan lembaga legislatif
laki-laki adalah 214.825 (43%) dan melindungi TKI.
perempuan 279.784 (57%). BNP2TKI
menuliskan bahwa telah terjadi Problem TKI
penurunan jumlah penempatan
dibanding tahun 2010 dan 2011, Berbicara masalah TKI, maka
karena adanya mor atorium Saudi, adalah negara tujuan terbe- ada beberapa tahap penempatan
penempatan TKI Pekerja Rumah sar bagi TKI perempuan. Ironi-nya, yang perlu diurai, yaitu TAHAP PRA
Tangga (PRT) ke negara Arab Saudi, kedua negara tersebut tidak mem- PENEMPATAN (tahap sebelum TKI/
Malaysia, Yordania, Kuwait dan punyai kebijakan perlindungan yang TKI perempuan berangkat), TAHAP
Syria. berkualitas bagi pekerja di sektor PENEMPATAN (ketika mereka berada
domestik. Tidak hanya itu, kehidup- di negara tujuan) dan terakhir TAHAP
Persentase TKI yang didominasi an sosial politik bahkan ekonomi TKI PURNA PENEMPATAN (ketika TKI/TKI
oleh TKI perempuan di banyak ne- pun dibelenggu dengan tidak diper- perempuan sudah kembali ke tanah
gara tujuan, seharusnya menjadi bolehkannya keluar rumah, beror- air). Mayoritas permasalahan yang
perhatian serius pemerintah Indo- ganisasi hingga pengupahan minim dihadapi oleh TKI bersumber dari
nesia untuk menjamin kese a mat- dan tidak transparan. dalam negeri, yaitu pada masa pra
l
an mereka dalam bekerja. Pasalnya, penempatan. Beberapa kasus terjadi,
mayoritas TKI perempuan ditem- Segala permasalahan yang seperti pemalsuan identitas calon
patkan pada jenis kerja domestik terjadi pada TKI di luar negeri, TKI, keterampilan dan kecakapan
di mana tingkat keselamatan kerja baik kekerasan secara fisik, psikis TKI yang tidak sesuai dengan bidang
mereka sangat terbatas untuk dike- dan ekonomi adalah refleksi dari kerjanya, minimnya kemampuan
tahui publik. Malaysia dan Arab kebijakan pemerintah yang belum berbahasa dan memahami budaya

8 PARLEMENTARIA EDISI 102 TH. XLIII, 2013