Page 50 - MAJALAH 136

KUNKER
KUNKER

KOMISI IV BERJUANG BEBASKAN

13 NELAYAN BREBES

Padahal, kata politisi F-Gerindra
itu, apa yang dilakukan oleh 13 nelayan
itu merupakan pelanggaran Peraturan
Menteri yang diminta Komisi IV
DPR untuk tidak diterapkan, yakni
Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang
Larangan Penggunaan Pukat Hela
(trawal) dan Pukat Tarik (Seine Nets)
di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia. Ketika
Permen ini mulai diterapkan pun,
Menteri KP juga berjanji tidak akan ada
penindakan hukum jika ada nelayan
yang melanggarnya.
“DPR belum setujui Permen
ini, Menteri belum mau mencabut,
dan berjanji tidak akan melakukan
penegakan hukum, tapi nyatanya
ada. Ini baru satu kasus di Brebes,
dan di daerah lain juga ada. Kita
harapkan kepada masyarakat Brebes
foto: sofyan/iw yang ditimpa musibah ini, bisa sabar
menghadapinya, tidak terprovokasi,
dan dapat tenang menghadapinya.
Saya sedih juga melihatnya. Ini yang
Tim Komisi IV DPR memberikan bantuan kepada keluarga nelayan yang ditangkap
harus kita selesaikan bersama,” harap
politisi asal dapil Sumatera Selatan itu.
angisan tak terbendung dari sudah berjalan. Oleh karena itu, Dalam kesempatan yang sama,
ibu dan anak-anak, saat Tim masih kata Edhy, pihaknya akan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman
Komisi IV DPR RI mendatangi meminta kepada Menteri Kelautan Khaeron juga menyayangkan atas
TTempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Perikanan untuk melakukan terjadinya kasus penangkapan itu. Ia
Kluwut, Desa Kluwut, Kecamatan pendekatan sesuai dengan hukum menegaskan, terbitnya Permen KP No
Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa yang sudah diputuskan itu, dan 2 Tahun 2015 itu telah menuai banyak
Tengah, beberapa waktu lalu. Ibu dan mengupayakan agar ke 13 nelayan korban. Bukan hanya 13 nelayan asal
anak-anak ini merupakan keluarga itu bisa segera pulang ke kampung Brebes itu saja, tetapi juga lebih dari
dari 13 nelayan asal Kluwut yang halamannya. 2000 nelayan di Brebes dan sekitarnya.
ditangkap Ditpolair Polda Sumatera “Pendekatan itu ke eksekutif dulu, Mereka enggan kembali melaut karena
Selatan, saat berada di perairan sehingga secara politik kita bisa kekhawatiran melanggar penggunaan
Tanjung Menjangan, Kabupaten Ogan membebaskan. Kami minta Menteri alat tangkap yang diatur dalam Permen
Komering Ilir, Sumatera Selatan. KKP untuk berkoordinasi dengan KP No 2 Tahun 2015 itu.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy penegak hukum, untuk menyelesaikan “Permen No 2 Tahun 2015 sudah
Prabowo, sekaligus Ketua Tim permasalahan ini. Bagaimanapun itu, menuai banyak korban. Bukan saja
Kunjungan Spesifik ini memastikan mereka adalah masyarakat nelayan di Brebes saja, tapi juga di daerah-
pihaknya akan berjuang membebaskan kita, sehingga kalau memang mau daerah lain. Cabut dulu Permen KP
13 nelayan asal Brebes itu, tanpa dihukum, tentu ada caranya,” tegas No 2 Tahun 2015, kemudian mana
melanggar aturan dan hukum yang Edhy. yang perlu kita dorong, mana yang

50 l PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016