Page 53 - MAJALAH 136
P. 53

oleh provinsi lain di Indonesia. Komisi   mendapati beberapa permasalahan,   bencana di daerah tersebut.
               VIII akan menjadikan program BPBD   terutama ketika menghadapi bencana   Menurut Lutfi, indeks rawan
               Bali sebagai referensi yang nantinya   tahunan seperti kekeringan dan tanah   bencana yang terjadi ada di level tinggi,
               dapat diaplikasikan dan direalisasikan   longsor. Dengan adanya kunjungan ini,   di wilayah yang termasuk daerah tidak
               di daerah lain.                   diharapkan Komisi VIII DPR RI nantinya   aman dari bencana alam. “Ada sebelas
                  “Program-program BPBD, Bali    dapat menfasilitasi kekurangan BPBD   provinsi yang perlu diwaspadai terkait
               sangat bagus, dan saya akan jadikan   Bali meliputi mobil tangki air, alat   bencananya, seperti gempa bumi,
               referensi sehingga program ini juga   berat, damkar dan lainnya.    banjir bandang, gelombang pasang,
               bisa diterapkan dan diaplikasikan di                                kekeringan dan erupsi gunung, salah
               daerah lain di Indonesia,” tegasnya.  Kesiapan NTB Antisipasi Bencana   satunya adalah NTB,”  jelas Lutfi.
                  Sementara itu Kepala BPBD Bali    Saat Kunjungan kerja ke Nusa      Menanggapi hal tersebut, dalam
               Dewa Putu Indra mengatakan, semua   Tenggara Barat (NTB) Komisi VIII    penjelasannya, Kepala Pelaksana
               elemen masyarakat harus tanggap   mendapatkan informasi bahwa tahun   BPBD Provinsi NTB, Ridho Ahyana
               bencana terlebih Bali merupakan salah   lalu terjadi peristiwa bencana erupsi   mengapresiasi masukan dari Komisi
               satu destinasi wisata yang digemari   gunung Rinjani yang membuat panik   VIII terkait penanggulangan bencana.
               dunia. Dijelaskannya, saat ini untuk   warga sekitar gunung tersebut. Hal   Saat ini NTB tengah mempersiapkan
               antisipasi bencana tsunami, telah   ini harus menjadi perhatian BPBD   antisipasi terkait bencana kekeringan
               disediakan sembilan sirine tsunami   Provinsi NTB,  karena NTB mempunyai   yang akan terjadi.
               yang ditempatkan di objek-objek    gunung berapi aktif yang sewaktu-   Lebih lanjut, ia menjelaskan,
               pariwisata seperti Sanur, Kuta, dan   waktu bisa meletus. Untuk itu, BPBD   ada 300 desa yang akan mengalami
               Tanah Lot.                        harus mengantisipasi bencana letusan   kekeringan di bulan Mei. “Untuk
                  Lebih lanjut dia mengatakan,   gunung berapi di NTB.             menanggulangi itu, kami telah melatih
               pihaknya juga rutin mengetes semua   M. Lutfi Politisi dari F-Partai Golkar   dan menginformasikan kepada warga
               peralatan peringatan bencana,     yang juga Putera Daerah dari Dapil NTB   desa tentang cara menghadapi
               memberikan pelatihan tanggap      dalam pertemuannya dengan Kepala   bencana kekeringan. Kita akan didik
               darurat, sosialisasi penanggulangan   Pelaksana Badan Penanggulangan   masyarakat agar siap menghadapi
               bencana serta membangun  tempat   Bencana (BPBD) Provinsi NTB       bencana,” jelas Ridho.
               evakuasi sementara yang telah     mengatakan, Tim Kunjungan Komisi     Sementara itu, anggota Tim
               terealisasi di Desa Suwung Denpasar.  VIII ingin mengetahui tindak lanjut   Kunjungan Komisi VIII Kuswiyanto
                  Walupun kita sudah mengantisipasi   program kesiapsiagaan dan rencana   menambahkan, Indonesia adalah
               dengan baik, diakui pihaknya masih   aksi daerah dalam pengurangan risiko   negara dengan rawan bencana, dan
































                                                                                                                    foto: eka/iw



               Tim Kunker Komisi VIII  DPR RI meninjau anak sungai  di daerah Jempong, Mataram, Nusa Tenggara Barat.


                                                                              PARLEMENTARIA z  EDISI 136 TH. XLVI - 2016  l  53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58