Page 58 - MAJALAH 136
P. 58

KUNKER
            KUNKER

































                                                                                                                 foto: mastur



            Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto mengunjungi Kepulauan Karimunjawa.

            Kita butuh kapal cepat, tranpostasi   nya anggaran sektor pariwisata di   Karimunjawa, desa Kemujang, Parang,
            juga harus siap. Ini kendala-kendala   daerah. Anggaran yang dikucurkan   Nyamuk dan desa Genting. Masing-
            yang tidak bisa diselesaikan oleh   mulai 2008 sampai 2016 itu jumlahnya   masing pulau berjauhan, seperti dari
            kementerian pariwisata saja,” jelasnya.  hanya 0,010 dari APBD  sehingga   Karimun ke Parang perlu waktu dua
               Khusus    Karimunjawa,   Utut  perlu mendapatkan perhatian apalagi     jam dengan kapal cepat.
            Adianto berharap perlunya masalah   ke depan sektor pariwisata menjadi   Kendala daerah ini adanya dua
            koodinasi. “ Menteri pernah ngomong   andalan pemasukan devisa.     musim yang sangat tidak bisa dito-
            belum dengan Gubernur Jateng dan     Karena itu dia berharap, Gubernur     leransi, pertama musim barat Januari-
            Bupati Jepara, mau dikemanakan    yang mempunyai pulau-pulau poten-  Maret biasanya muncul angin barat
            Karimunjawa. Kalau menteri mau    sial untuk wilayah destinasi, akan   mengakibatkan Karimnjawa menjadi
            bikin iklan tapi di Karimunjawa tetap   kelihatan dari sudut anggarannya.   pulau yang padam. Lalu musim
            begini, ya nggak jalan,” kata Utut   “Kita ingin menggunakan istilah money   timur ketika itu angina kencang dari
            menambahkan.                      follow activity. Kalau aktivitasnya besar   arah Timur sampai Juni- September
               Dalam kesempatan yang sama,    mestinya anggarannya juga besar.   gelombang besar.
            Anggota Tim Komisi X  DPR Mujib   Karena Karimunjawa sudah masuk
            Rohmat mengingatkan, jangan sam-  wilayah destinasi yang dikembangkan,   Dukung Percepatan Pengembangan
            pai ada pulau-pulau yang dijual   maka partisipasi anggaran lokal harus   Wisata Pulau Sabang
            atau dikuasai orang asing de ngan   mendapatkan perhatian. Apalagi Kari-  Ketua Tim  Komisi X DPR RI ke
            bermacam-macam modus. Peme-       munjawa ada 27 pulau dan baru 5   Sabang Teuku Riefky Harsya men-
            rintah harus memperhatikan masalah   pulau dihuni, “ ungkap Mujib.  dukung percepatan pengem bangan
            ini sebab modus yang dilakukan       Puji Djuharnoto selaku Kepala   pariwisata di Pulau Sabang sebagai
            diantaranya mengawini orang lokal   Balai Pelayanan Informati Pariwi-  salah satu destinasi yang di promo-
            kemudian membeli sebuah pulau.    sata Pemprov Jateng yang mendam-  sikan Kementerian pari wisata di dalam
               “Pemerintah  dan  masayarakat  pingi Tim Kunspek Komisi X dalam   maupun di luar negeri.
            harus memberikan kontrolnya ter-  pelayaran dari Semarang ke Kari-     “Kami  melihat  Pulau  Sabang
            hadap pulau-pulau potensial itu supa-  munjawa mengakui, adanya pulau   memiliki potensi yang cukup besar
            ya jangan sampai  beralih kepemilikan.   yang telah dibeli orang asing yaitu   untuk menjadi salah satu destinasi
            Apalagi kita sedang meggenjot sektor   Pulau Menyawakan.  Kepulauan Kari-  pariwisata favorit bagi wisatawan,
                                                  j
            pariwisata untuk berkontribusi dalam   mun awa terdiri 27 pulau,  baru 5 pulau   baik mancanegara maupun wisatawan
            APBN yang lebih memadai,” tegasnya.  yang berpenghuni.              domestik. Seperti yang tadi kita lihat
               Politisi Partai Golkar dari Dapil   Karimunjawa merupakan  wilayah   bersama, tugu Nol Kilometer yang
            Jateng ini  juga menyoroti masih kecil-  Kecamatan terdiri lima yaitu desa   merupakan salah satu tugu yang


           58     l  PARLEMENTARIA  z  EDISI 136 TH. XLVI - 2016
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63