Page 51 - MAJALAH 136

harus kita hentikan. Ajak nelayan dan penerapan Permen yang sudah secara utuh permasalahan dan dampak
perwakilan nelayan, supaya tahu apa setahun itu, belum menyelesaikan dari penambangan pasir laut itu,
harus dilakukan Pemerintah,” tegas permasalahan terkait hal-hal yang sehingga polemik yang terjadi dapat
Herman. dilarang dalam Permen itu. segera berakhir.
Politisi F-PD itu juga menyesalkan “Cantrang, dogol, dan alat tangkap “Kami menemukan bahwa prog-
langkah Menteri KP yang menerbitkan lainnya itu kan alat tangkap yang ram penyedotan pasir laut masih
aturan, tapi tidak memberikan solusi digunakan nelayan-nelayan kecil dan ber langsung, padahal sudah ada pe-
alternatif atau pengganti dari alat tidak mampu secara finansial. Tujuan mutusan dari Pemerintah Pusat untuk
tangkap yang dianggap tidak ramah dari Permen itu bagus, tapi sulit menghentikan sementara, te tapi
lingkungan itu. Padahal, alat tangkap diterapkan dengan jumlah nelayan kenyataannya masih terjadi pe ng-
itu sudah digunakan nelayan sejak lama. yang masih banyak mempergunakan ambilan meterial pasir yang ber ada di
“Jangan kemudian di satu sisi alat itu. Sehingga semestinya ini perairan Desa Lontar ini,” kata Wakil
hukumnya sangat keras, tetapi di sisi yang diperhatikan Pemerintah,” kata Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi
lain kesejahteraan masyarakat nelayan Herman. yang memimpin Tim Komisi IV DPR.
menurun, karena tidak ada kenaikan Kunjungan ini juga diikuti oleh Dari peninjauan ini, tambah Viva,
pendapatan. Kapalnya mangkrak Anggota Komisi IV DPR Ono Surono pihaknya akan segera menanyakan
semua. Pemerintah melarang (F-PDI Perjuangan), Yadi Srimulyadi hal ini kepada Pemerintah, dimana
penggunaan cantrang, pukat tarik, (F-PDI Perjuangan), Agustina Wilujeng sudah ada keputusan bahwa reklamasi
pukat heula, namun nelayan tidak Pramestuti (F-PDI Perjuangan), OO. Teluk Jakarta dihentikan sementara,
diberi bantuan,” sesal Herman. Sutisna (F-Gerindra), Andi Nawir namun penambangan pasir laut
Politisi asal dapil Jawa Barat ini (F-Gerindra), Sjahrani Mataja masih berlangsung. Politisi F-PAN ini
juga mengingatkan agar Pemerintah (F-Gerindra), Haeruddin (F-PAN), berharap aktivitas itu segera dihentikan
menerbitkan peraturan yang lebih Taufiq R. Abdullah (F-PKB), Sa›duddin sementara karena merugikan nelayan
fleksibel kepada nelayan, sehingga (F-PKS), Zainut Tauhid Saadi (F-PPP), yang berada di seputar Desa Lontar.
lebih memungkinkan mereka untuk Fadholi (F-Nasdem). “Nelayan sangat mengeluhkan
tumbuh dan sejahtera dengan pendapatan mereka, dengan adanya
kemampuannya. Oleh karena itu, Penambangan Pasir Laut aktivitas ini hasil tangkapan mereka
pihaknya meminta agar peraturan- Harus Dihentikan menurun secara drastis. Kami sangat
peraturan yang diterbitkan Pemerintah Selain ke Jawa Tengah, Tim sedih dengan nelayan disini karena
namun membuat rakyat susah, agar Komisi IV DPR juga meninjau lokasi tidak bisa melaut disebabkan oleh
dievaluasi dan dikaji. penambangan pasir laut yang ditujukan proyek-proyek penyedotan material
Sebagaimana diketahui, 13 nelayan untuk material reklamasi Teluk Jakarta pasir yang dibawa ke Teluk Jakarta
asal Brebes itu diamankan dengan yang berada di Desa Lontar, Kecamatan yang sudah merusak ekologi dan
barang bukti berupa tangkapan ikan, Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. berdampak kepada sosial ekonomi
alat penangkap ikan jenis cantrang Dalam kunjungan ini, Tim Komisi IV nelayan disini,” imbuh politisi asal dapil (sf, jay)
modifikasi dan pukat harimau, yang DPR ingin mendapatkan gambaran Jawa Timur itu. „
penggunaanya dilarang karena da-
pat merusak terumbu karang dan
mem bunuh ikan kecil. Selain itu,
mereka diamankan karena telah
melanggar izin wilayah penangkapan.
Jika terbukti menyalahi aturan, para
nelayan itu akan dikenakan Pasal 85
Undang-Undang RI nomor 45 tahun
2009 tentang per ikanan, dengan
hukuman 5 tahun penjara.
Sebelum meninjau TPI Kluwut,
Tim Komisi IV DPR juga menyerap
aspirasi nelayan di Cirebon. Bertempat
di Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) Kejawan, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, Komisi IV DPR menggelar
pertemuan dengan perwakilan
Kementerian KKP, PPN Kejawan,
Kepolisian dan puluhan perwakilan
nelayan se-Cirebon dan Indramayu.
Dalam kesempatan ini, Komisi
IV DPR telah mendapatkan banyak foto: jay/iw
aspirasi penolakan dari diterapkannya
Permen No 2 Tahun 2015 itu. Ironisnya, Tim Komisi IV DPR berdialog dengan penambang pasir laut di Kabupaten Serang, Banten

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 51