Page 25 - MAJALAH 79
P. 25
ANGGARAN
Kapasitas Rumah Sakit Tidak
Memadai
Ketiga, kegagalan jamkesmas
masih sangat banyak. Bukan kare-
na kondisi rakyatnya sehat ang-
garan tidak terserap, tapi karena
kapasitas rumah sakit bagi peserta
jamkesmas yang sangat kurang.
Jumlah rumah sakit diselu-
ruh Indonesia sekitar 1.134 negeri
maupun swasta, dengan kapasitas
tempat tidur 240.000 mulai dari
ruang perawatan VIP sampai de-
ngan ruang perawatan kelas III un-
tuk sekitar 237 juta jiwa penduduk
Indonesia,
“Bayangkan, seharusnya Ke-
menterian Kesehatan membuat
kebijakan siapapun yang akan
membuat rumah sakit tapi untuk
rakyat miskin harus didukung ser-
ta diberi ijin. Justru yang komersil
itu yang harusnya lebih selektif”,
tegas Ribka.
Kelemahan dari program
jamkesmas ini adalah adanya ke-
salahan di sistem yang memang
tidak dikomunikasikan dengan
yang terkait. Jangan sampai rakyat
dengan kartu jamkesmas ditolak,
karena mengurus jamkesmas itu ti-
dak gampang. Karena persyaratan-
nya untuk mendapatkan kartu
jamkesmas harus mendapatkan
persetujuan mulai dari RT, RW,
ataupun partai politik yang ingin sus bagi peserta jamkesmas yang Lurah, Camat, Dinsos, Dinkes dan
mendirikan rumah sakit yang khu- ada dimana-mana dan tidak bersa- lain sebagainya. Sudah syaratnya
sus jamkesmas, saya menyebutnya ing dengan RSUD. Rumah sakit ini banyak untuk menjadi jamkesmas,
rumah sakit tanpa kelas malah di- menerima muntahannya dari RSUD masih harus ditolak oleh pihak
persulit pemerintah. Persoalannya yaitu pasien dengan jamkesmas. rumah sakit dengan alasan ruang
standarisasi rumah sakit menurut Rumah sakit yang bisa mengakses perawatan kelas III penuh.
depkes harus lengkap misalnya ha- sampai tingkat kabupaten/kota. Mengapa hal itu bisa terjadi,
rus ada ruang operasi dan lain se- Ribka menceritakan pengala- menurut Anggota F-PDIP dari Dapil
bagainya”, paparnya. mannya ketika mau mendirikan Sukabumi, karena RSUD yang ang-
“Sebetulnya jika semangatnya rumah sakit tanpa kelas di Anyer garannya dari APBD yang notabene
pendekatan kepada rakyat, kenapa namun sampai sekarang belum di- uang rakyat sedang demam mem-
tidak. Jangan hanya memberi ijin berikan ijin karena dianggap ber- buat ruang perawatan VIP/Paviliun
kepada rumah sakit-rumah sakit bau sosialis. Padahal menurutnya yang berdampak pada jatah ruang
besar saja seperti Siloam, Graha ia hanya berdasarkan pada UUD perawatan kelas III bagi peserta
Medika”, terang Ribka. 1945 dan Sila kelima dari Pancasila, jamkesmas berkurang.
Diterangkan oleh Ribka rumah keadilan sosial bagi seluruh rakyat “Namun ketika diklarifikasi,
sakit tanpa kelas itu merupakan Indonesia. direktur-direktur rumah sakit me-
rumah sakit khusus kelas III khu- ngaku bahwa yang mereka lakukan
7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 7
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
P
Edisi 79
ARLEMENT