Page 29 - MAJALAH 79

LEGISLASI

Revisi UU Migas Tekankan

Aspek Ketahanan Energi Mandiri

Seperti yang diketahui bersama, postur APBN Namun kata Boby, dalam per-
kita secara keseluruhan masih sangat sensitif terha- jalanannya, UU Migas dirasakan
dap perubahan indikator makro yang terkait migas perlu untuk diperbaiki karena dini-
yang berupa harga minyak/Indonesian Crude Prices lai sudah terlalu liberal dan tidak
(ICP), lifting atau produksi, cost recovery, dan sub- lagi searah dalam tujuannya pada
sidi energi. kemandirian bangsa. “Kurang
mendukung pertumbuhan perusa-
enerimaan dari sektor migas mencapai rata-rata 30% dari total pe- haan nasional, dan melepaskan ke-
nerimaan negara. Mengingat pentingnya sektor migas ini, diperlu- daulatan sumber daya alam migas
P kan suatu rencana pengelolaan yang berkesinambungan, agar bila pada perusahaan asing,” tukasnya
sumber daya fossil tersebut habis, bangsa Indonesia dapat tetap memiliki Terlebih dengan adanya pem-
ketahanan energi yang mandiri. batalan beberapa pasal dalam UU
Adapun pengelolaan sektor migas, dipayungi oleh Undang-Undang no 22 tahun 2001 oleh Mahkamah
no 22 tahun 2001 tentang Migas, yang disahkan dengan latar belakang Konstitusi dengan alasan tidak se-
ingin membuka “tabir” pengelolaan migas yang sangat tertutup di rejim suai dengan UUD 1945, khususnya
pemerintahan Orde Baru. Dengan kata lain, secara garis besar memisah- pasal 33 ayat 2 dan 3, yang berbu-
kan kewenangan Pertamina yang sangat besar menjadi regulator dan nyi bumi, air dan kekayaan yang
pelaku, yang sebelumnya dijadikan satu. terkandung didalamnya digunakan
Bahkan anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizaldi (Fraksi PG) ber- sebesar-besarnya untuk kemakmu-
pendapat sebelum disahkannya UU tersebut, pertamina seperti menjadi ran rakyat.
“sapi perah” rejim yang berkuasa dengan kualitas pelayanan yang sang- Adapun pasal dimaksud adalah
at buruk kepada masyarakat, sehingga diperlukan sebuah upaya politik pasal 12, pasal 22 serta pasal 28.
agar perusahaan plat merah itu menjadi transparan serta mampu mening- Seperti bunyi pasal 22 yang me-
katkan kinerjanya. ngatur kewajiban pemenuhan ke-

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 1
1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 79
ARLEMENT