Page 34 - MAJALAH 79

Untuk Pertamina, sebelum ada Ia menegaskan, bukan saatnya ngatakan, bahan galian itu harus
nya pemisahan oleh UU Migas, per- lagi APBN menganut rezim kesatu- dimanfaatkan. Pilihan itu harus
tamina dipayungi dengan UU no.8 an, sistem yang mengharuskan se- dibuat, kata dia, tidak mungkin ba-
tahun 1971, sebagai regulator dan luruh pendapatan negara pajak dan han galian itu menjadi potensi saja,
pelaksana. Karenanya BUMN ini non pajak dimasukkan ke bendaha- harus dimanfaatkan, soal dampak-
sudah berumur lama dan dianggap ra negara yaitu departemen keua nya terhadap lingkungan, harus
punya pengalaman serta kemam- ngan baru dialokasikan. Ia men- ditangani dengan baik, karenanya
puan. contohkan, pendapatan bagi dae- dibuat tema pengelolaan lingku-
“Sehingga UU Migas ini nanti- rah penghasil ataupun pajak yang ngan secara lestari
nya harus ada penegasan, posisi didaerahkan maupun pendapatan- Terkait masalah sanksi, menu-
pemerintah ataupun posisi negara pendapatan asli daerah. rutnya sudah diatur dalam Undang-
terhadap pertamina. Bagaimana Begitupun dengan pajak dan Undang No.32 Tahun 2009 tentang
penghargaan negara. Menurut non pajak yang berasal dari per- Perlindungan dan Pengelolaan
kami, Pertamina harus punya ke- tambangan, selama ini tidak per- tentang Lingkungan Hidup tinggal
sempatan khusus untuk mem- nah bisa diperoleh catatan de pelaksanaannya. “Tapi nantinya
peroleh ruang gerak yang cukup ngan jelas. Itu semua harus bisa kita liaht lagi, karena pelanggaran
leluasa. Jadi harus ada iklim yang diakumulasikan, supaya diketahui terhadap ini harus ada sanksi, guna
memayungi yang memungkinkan kontribusi sektor pertambangan, menimbulkan efek jera dan mem-
untuk berkembang. Itu perlu men- sehingga sektor pertambangan itu berikan suasana peralihan sehing-
jadi catatan penting bagi fraksi- dapat bertanggungjawab terhadap ga tidak mengejutkan dunia usaha
fraksi bagi kesempurnaan UU ini,” lingkungan. harus ada yang dikem- yang bergerak dibidang migas ini,”
Terkait proses bagi hasil, balikan. terangnya
menurut Daryatmo sudah saatnya Menurut Daryatmo, hal seper- DPR masih menunggu jadwal-
ada perubahan. Terlebih setelah ti ini juga perlu di sempurnakan. jadwal yang dibuat, tetapi hasil
terjadinya otonomi daerah, mun- Meskipun tidak bisa dimasukkan keputusan rapat terakhir Komisi
cul tuntutan yang lebih luas. Harus secara khusus dalam UU Migas. VII sudah mengumumkan bahwa
ada indikator yang ditambahkan, “Saya harap setelah UU Migas ini pada awal tahun 2011 revisi terha-
terutama yang berhubungan de- disempurnakan, dirumuskan kita dap Undang-undang Migas sudah
ngan daerah penghasil, supaya ada akan mengetahui kontribusi dari dilakukan pembahasan. Setelah
perbaikan, serta memenuhi prinsip sektor energi ini,” ujarnya. menyelesaikan Undang-undang
keadilan. Mengenai isu global, ia me- Geospasial. (sw)foto:do

pasal-pasal yang dimentahkan mK dalam UU no. 22 tahun 2010

Pasal 12 1. Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Men-
teri.
3. Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 22 1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua pu-
luh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut de-
ngan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 1. Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
2. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan
usaha yang sehat dan wajar.
3. Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengu-
rangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P