Page 38 - MAJALAH 79
P. 38

tail, agar posisi LKM dan perbank-
            an  bisa  sejelas  mungkin.  Hal  ini
            perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadi
            masalah  di  kemudian  hari,  terma-
            suk  dalam  hal  penjaminan  dana-
            nya,” katanya.
                Menyinggung  hal  lain  dalam
            RUU  LKM  Ferrari  mengatakan,
            nantinya  masyarakat  bisa  terlibat
            bila  ada  yang  berminat  untuk  ter-
            jun ke bidang usaha penyedia per-
            modalan.  Karena  LKM  merupakan
            bersifat  independen,  yang  pada
            dasarnya terbuka untuk siapa saja.
                Anggata Komisi DPR RI Fraksi
            Partai Gerakan Indonesia Raya Edy
            Prabowo  menginginkan  RUU  LKM
            segera  dibahas  DPR  RI  bersama
            Pemerintah.                       berjalan  lama  di  masyarakat  dan   mendorong agar suku bunga kredit
                Edy Prabowo mengatakan, ke-   jumlahnya sangat banyak sehingga   mikro transparan dan bisa dibatasi.
            beradaan  Lembaga  Keuangan  Mi   untuk  meningkatkan  peran  dan    Kita  akan  cari  bentuk  hukumnya,”
            kro  (LKM)  di  Indonesia  perlu  pa-  pengawasannya  sangat  dibutuh-  katanya. (as/tt)
            yung  hukum  yang  bisa  mengatur   kan  sebuah  undang-undang.  RUU     JAKARTA. Tahun depan peme-
            peran  dan  pengawasannya.  “LKM   LKM.                              rintah berencana untuk menuntas-
            itu  harus  segera  punya  payung     Mengenai  keberadaan  LKM      kan  pembentukan  Lembaga  Keua-
            hukum,  sehingga  keberadaannya   di  Indonesia,  LKM  harus  bertu-  ngan  Mikro  (LKM)  tak  berbadan
            tidak bertabrakan dengan UU per-  juan  membantu  rakyat  miskin  dan   hukum,  macam  kelompok  arisan
            bankan.  Fraksi  Partai  Gerindra  sa-  tidak  semata-mata  komersial  un-  yang  ada  di  masyarakat  menjadi
            ngat peduli dengan LKM tetapi ha-  tuk  mendapatkan  keuntungan.     koperasi simpan pinjam.
            rus ada payung hukumnya,” katany   Jika  bertujuan  membantu  rakyat     Program  yang  telah  berja-
            di sela-sela Rapat Kerja Komisi VI.   miskin,  maka  penentuan  tingkat   lan  sejak  2009  ini  cuma  tersebar
                Menurut  Edy  Prabowo,  ke-   suku  bunga  pinjaman  dalam  LKM   di  enam  provinsi:  Jawa  Tengah,
            beradaan  LKM  di  Indonesia  sudah   juga  harus  transparan.  “Kita  akan   Jawa  Timur,  Banten,  Jawa  Barat,
                “Jika fungsi LKM bisa jalan sesuai rencana, maka                 Jogjakarta, dan Bali. Program dari
                                                                                 Kementerian  Koperasi  dan  UKM
            akan banyak kalangan UMKM yang akan tertolong.                       ini  bertujuan  untuk  menciptakan
            Pada gilirannya nanti hal ini akan meningkatkan laju                 wirausaha-wirausaha baru dengan
            pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,”                         akses modal yang mudah dari per-






























   8                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 |

   8 | PARLEMENTARIA |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA |  Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
                                                                                                    TH. XLI, 2010 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                                              Edisi 79
                                                                               P
                                                                               ARLEMENT
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43