Page 41 - MAJALAH 79

LEGISLASI

dengan efek multiplier atas pencip- lebih Rp 1,2 miliar. Dilihat dari be- lebih dulu melakukan revisi terha-
taan lapangan kerja dan pendapa- sarnya angka kekurangan rumah, dap UU Nomor 4 Tahun 1992 ten-
tan nasional yang cukup besar. jumlah ini tentunya masih jauh dari tang Perumahan dan Permukiman.
Dari sisi investasi, pembangu- harapan kita semua. Pada Rapat Paripurna DPR RI
nan perumahan di Indonesia ma- Suharso menambahkan, ada Pembukaan Masa Persidangan II
sih ketinggalan dibanding Malay- beberapa faktor yang mempenga- Tahun Sidang 2010-2011, Ketua DPR
sia dan Amerika, yaitu hanya 1,4% ruhi rendahnya angka pemban- RI Marzuki Alie menegaskan, untuk
dari Produk Domestik Bruto (PDB) gunan perumahan di Indonesia, masa sidang ini diharapkan enam
tahun 2002, sedangkan Malaysia diantaranya adalah regulasi dan sampai tujuh RUU yang berasal
27,7% dan Amerika 45,3%. kebijakan yang belum sepenuhnya dari DPR dapat diselesaikan pem-
Menurut Suharso, fokus pem- mendukung iklim yang kondusif. bahasannya untuk diambil keputu-
bangunan perumahan rakyat ta- Regulasi yang mengatur ten- san pada Pembicaraan Tingkat II di
hun 2011 diantaranya meningkat- tang Rumah Susun memang sudah dalam Rapat Paripurna.
kan penyediaan rumah layak huni ada yaitu Undang-undang Nomor 16 RUU tersebut adalah RUU
bagi Masyarakat Berpenghasilan Tahun 1985 tentang Rumah Susun. tentang Perubahan atas Undang-
Menengah (MBM) atau Masyara- Namun seiring dengan berkem- Undang Nomor 4 Tahun 1992 ten-
kat Berpenghasilan Rendah (MBR) bangnya jaman, UU ini sudah tidak tang Perumahan dan Permukiman,
melalui pembangunan RSH, Rumah sesuai dengan perkembangan saat RUU tentang Mata Uang, RUU
Susun Sederhana Sewa (Rusuna- ini, sehingga perlu dilakukan re- tentang Perubahan atas Undang-
wa) dan Rumah Susun Sederhana visi. Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten-
Milik (Rusunami). Revisi ini mendesak segera di- tang Mahkamah Konstitusi, RUU
Tahun 2011 Pemerintah meren- lakukan mengingat Kementerian tentang Bantuan Hukum, RUU
canakan akan membangun rumah Negara Perumahan Rakyat perlu tentang Perubahan atas Undang-
susun sederhana sewa sebanyak mempunyai landasan hukum yang Undang Nomor 38 Tahun 1999 ten-
100 dengan pagu anggaran kurang kuat. Sebelumnya, DPR juga telah tang Pengelolaan Zakat, Infaq dan

4

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 4
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P