Page 43 - MAJALAH 79

LEGISLASI

rumah susun untuk memenuhi ke- kepentingan dalam memanfaatkan pembangunan nasional dan perun-
butuhan yang terus meningkat sumberdaya yang terbatas seperti dang-undangan yang menekankan
perlu ditangani secara mendasar, tanah. pada pelaksanaan otonomi daerah
menyeluruh, terarah dan terpadu, Disamping itu, perkembangan secara nyata dan bertanggung ja-
oleh Pemerintah Pusat dan Peme- agenda global seperti perubahan wab.
rintah Daerah, dengan keikutser- iklim, pengaruh globalisasi, budaya Selain itu, Undang-Undang ini
taan secara aktif usaha swasta dan dan kehidupan masyarakat pada menciptakan secara tegas dasar
swadaya masyarakat. era baru ini, termasuk perkemba- hukum tidak hanya untuk menge-
Menurut Muhidin, RUU ten- ngan ekonomi dan keuangan serta lola tempat bermukim, tetapi juga
tang Rumah Susun ini memang dinamika masyarakat, swasta dan kebijakan penyelenggaraan rumah
perlu segera dilakukan revisi, hal organisasi nirlaba, menjadikan un- susun, yang dimaksudkan agar
ini disebabkan karena sudah tidak dang-undang tersebut tidak mam- dapat mewujudkan suatu kebu-
sesuai lagi dengan perkembangan pu lagi merespons dan menjadi pe- latan aturan yang tidak terpencar-
hukum, kebutuhan masyarakat dan doman dalam pengaturan rumah pencar dalam berbagai peraturan,
kebutuhan setiap orang dan parti- susun pada era baru ini. karena materi yang melandasi pe-
sipasi masyarakat sehingga perlu Di daerah perkotaan yang ber- ngaturan ini berupa rangkaian ke-
diganti. penduduk padat dengan keterse- giatan dalam satu kesatuan sistem
Dia menambahkan, lahirnya diaan tanah yang sangat terbatas, yang tidak dapat dipisahkan.
UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang perlu dikembangkan pembangu-
Rumah Susun lebih bernuansa pe- nan perumahan dan permukiman Kewenangan Luas Pemda
ngaturan kepemilikan dan kepeng- dalam bentuk rumah susun yang Undang-undang ini nantinya
hunian atas rumah susun. Rumusan lengkap, seimbang dan serasi de- juga akan memberikan kewena-
yang ada tampak kurang memper- ngan lingkungan dan kawasannya. ngan yang luas kepada Menteri
hatikan kebijakan pembangunan Pembangunan rumah susun terse- untuk melaksanakan seluruh ke-
rumah susun pada skala nasional but diharapkan mampu menjadi wenangan pemerintahan di bidang
yang sangat dipengaruhi oleh luas pengungkit pembangunan wilayah pembangunan rumah susun serta
wilayah nusantara yang sebagian perkotaan yang sekaligus menjadi melakukan koordinasi dengan ins-
besar terancam oleh bahaya ben- solusi peningkatan kualitas permu- tansi lain baik di pusat maupun
cana dan heterogen, baik kondisi kiman. daerah. Melalui Undang-undang
geografis, demografis, budaya, Politisi Fraksi Partai Golkar ini ini juga, Pemerintah memberi ke-
gaya dan tatanan hidup. menambahkan, tuntutan otono- wenangan yang sangat luas kepada
Dengan perkembangan ling- mi menghendaki pembangunan Pemerintah daerah dalam melaku-
kungan strategis yang ada, baik rumah susun untuk menerapkan kan pembangunan rumah susun di
yang mencakup perubahan para- pola pembangunan dilaksanakan daerah masing-masing.
digma karena adanya amandemen secara desentralisasi. Hal tersebut Di samping itu, lembaga yang
Undang-Undang Dasar Negara sejalan dengan karakteristik per- mempunyai beban kerja berdasar-
Republik Indonesia Tahun 1945, soalan rumah susun yang memang kan Undang-Undang ini tidak cukup
maupun tuntutan para pemangku khas kontekstual, serta kondisi hanya suatu organisasi yang mene-
p e n g e m b a - tapkan dan melakukan koordinasi
ngan potensi pelaksanaan kebijakan, tetapi
kemampuan dibutuhkan suatu organisasi deng-
masyarakat an portofolio menetapkan, melak-
di dalam sanakan, dan mengawasi kebijakan
m e r e s - p o n pembangunan rumah susun.
p e r s o a l a n Untuk menjamin terlaksana-
di bidang nya tugas pokok dan fungsi lemba-
rumah susun ga tersebut dibutuhkan dukungan
yang sema- pendanaan dari APBN yang mema-
kin mema- dai untuk Pemerintah dan APBD
dai, disam- yang memadai untuk Pemerintah
ping sangat Daerah.
sesuai de- Dari sisi pembiayaan, kata
ngan tuntut- muhidin, diperlukan lembaga-lem-
an kebijakan baga pendukung pembangunan

4

44 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 4
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
44 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
Edisi 79

ARLEMENT
P