Page 39 - MAJALAH 79

LEGISLASI

menterian Koperasi dan lai bukan aturan prioritas. Telantar
UKM yang berfungsi me- 6 tahun, baru pada awal tahun ini
ngelola dana bergulir bagi rencana RUU LKM disampaikan ke-
koperasi dan UKM, salah pada Sekretariat DPR dan Komisi VI
satunya dalam bentuk DPR. Saat ini RUU LKM masuk pri-
pinjaman. Menurut Agus, oritas Program Legislasi Nasional
6 provinsi menjadi daerah (Prolegnas) 2010.
percontohan yang telah “RUU LKM itu penting karena
menjalankan program ini pasal-pasal di dalamnya menga-
selama 2 tahun. tur perlindungan terhadap pelaku
usaha koperasi, penguatan keuan-
TERLANTAR 6 TAHUN gan, penjaminan kredit, sampai
Pemerintah, menurut penguatan hukum, kata Agus.
Agus, tidak memiliki tar- Menurut Agus, pemerintah
get bagi program perpin- telah mengajukan draft RUU LKM
bankan besar. Tujuan ini menjadi dahan status LKM tak berbadan versi pemerintah kepada DPR se-
bagian dari program besar kemen- hukum menjadi berbadan hukum. bagai lampiran bahan jawaban
terian untuk melahirkan 8 juta wi- Anggaran kementerian untuk pro- tertulis atas pertanyaan DPR saat
rausaha anyar di Indonesia pada gram ini pun masih dibahas dan rapat dengar pendapat. Namun,
2011. rencananya rampung pada Okto- Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria
Kepala Deputi III Bidang Pem- ber mendatang. Bima, mengaku belum menerima
biayaan Kementerian Koperasi dan Sementara teknis program ini draft dari pemerintah. Menurutnya,
UKM, Agus Muharram, menjelaskan telah berjalan sejak 2009, tetapi komisi VI DPR hanya memegang
peralihan dari LKM tak berbadan pembahasan untuk dibakukan draft RUU LKM versi DPR. Padahal,
hukum menjadi koperasi simpan dalam Rancangan Undang-undang rencana DPR mengkaji RUU LKM ini
pinjam sebenarnya memudahkan (RUU) LKM sudah dimulai tahun dimulai pekan depan.
masyarakat mendapat modal awal 2001. Bahasan awalnya tercetus “Sampai-sampai kami ndak pu-
usaha tanpa agunan. Mereka pun dari gagasan pemerintah dengan nya kerjaan karena draft itu belum
dapat leluasa meminjam uang dari Bank Indonesia sampai akhirnya sampai ke kami. Pemerintah seper-
perbankan besar untuk usahanya. jadilah draft RUU LKM. Menurut tinya tidak punya goodwill, kemen-
“Kami ingin memberi kepastian hu- Agus, pada tahun 2004 draft itu terian juga hanya berfungsi penga-
kum kepada LKM yang bukan kop- sudah disampaikan ke Sekretaris wasan dan kebijakan,” kata politisi
erasi dan bukan bank agar mereka Negara tetapi mental lantaran dini- PDI Perjuangan itu. (foto:iw&itnet)
dapat mengakses biaya usahanya
ke bank,” kata Agus kepada KON-
TAN, (27/8).
Agus mengatakan syarat men-
jadikan LKM tak berbadan hukum
ke koperasi simpan pinjam sama
dengan membentuk koperasi. Se-
buah koperasi dapat berdiri jika
terdapat 20 pendaftar dengan me-
nyetor modal awal. Pada wilayah
kabupaten setoran modal awal
pembentukan sebuah koperasi
mencapai Rp 15 juta. Pendaftaran-
nya cukup ke Dinas Koperasi dan
UKM.
“Jika koperasi telah terben-
tuk kami akan memberi pendidikan
dan pelatihan. Juga menyediakan
modal lewat Lembaga Pengelola
Dana Bergulir (LPDB),” papar Agus.
LPDB adalah lembaga di bawah Ke-

1
4

40 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 41
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
40 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
Edisi 79

ARLEMENT
P