Page 35 - MAJALAH 79

LEGISLASI

LKM PERMUDAH AKSES MASYARAKAT

MISKIN MENDAPATKAN PINJAMAN

nasional.
Sekarang ini, kata Nurdin,
masih terdapat kesenjangan an-
tara permintaan dan ketersediaan
atas layanan keuangan yang mem-
fasilitasi masyarakat miskin atau
berpenghasilan rendah yang ber-
tujuan memberdayakan ekonomi
masyarakat yang ada di pedesaan.
Karena itu, tambahnya, un-
tuk memenuhi kebutuhan layanan
keuangan terhadap masyarakat
miskin perlu ada suatu lembaga pe-
nyedia jasa keuangan mikro selain
bank yang belum memiliki status
hukum dan belum diatur kelem-
bagaannya.
Nurdin menjelaskan, Lembaga
Keuangan Mikro ini nantinya meru-
pakan kegiatan sektor keuangan
yang berupa penghimpunan dana
dan pemberian pinjaman atau pem-
biayaan dalam skala mikro dengan
suatu prosedur yang sederhana.
Hal yang perlu digarisbawahi,
LKM adalah lembaga keuangan
yang menyediakan jasa keuangan
enurut Wakil Ketua Komi- “Jadi rUU ini dibuat mikro bukan bank dan tidak se-
si VI DPR Nurdin Tam- khusus ditujukan mata-mata mencari keuntungan.
M pubolon (Fraksi Partai kepada orang-orang Jadi, kata Nurdin, aturan-aturan
Hanura), RUU ini akan mempermu- yang akan diterapkan di sini bu-
dah ases masyarakat miskin dan miskin dan berpengha- kan mengikuti peraturan-pera-
atau berpenghasilan rendah untuk silan rendah,” turan Bank Indonesia, tapi diatur
memperoleh pinjaman pembiaya- tersendiri dalam UU ini. “Aturan
an mikro, sehingga sekaligus akan merupakan usul inisiatif DPR RI. Un- ini dibuat supaya lebih mudah dan
dapat meningkatkan pendapatan tuk memberikan kepastian hukum bisa menyentuh kepada masyara-
dan kesejahteraan masyarakat kegiatan layanan jasa keuangan kat,” kata Nurdin.
miskin dan berpenghasilan rendah mikro, DPR memandang perlunya Dalam pelaksanaannya nanti,
di pedesaan. pengaturan mengenai lembaga LKM ini dibentuk didaerah-daerah
“Jadi RUU ini dibuat khusus di- keuangan mikro, guna membantu yang anggota-anggotanya adalah
tujukan kepada orang-orang miskin masyarakat miskin di pedesaan. lembaga koperasi dan anggota
dan berpenghasilan rendah,” kata Dia juga menambahkan, RUU perkumpulan. LKM dibuat dengan
Nurdin dalam dialog interaktif RRI ini diperlukan untuk menumbuh berlandaskan pada azas kemuda-
Pro 3, (Jum’at 22/10) di gedung kembangkan perekonomian rakyat han, kebersamaan, keberlanjutan,
DPR. supaya menjadi tangguh, berdaya kemandirian, pemerataan dan ke-
Nurdin mengatakan, RUU ten- saing dan mandiri yang berdampak terbukaan.
tang Lembaga Keuangan Mikro ini pada peningkatan perekonomian Saat ini, RUU tersebut ma-

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 7
7
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 79
ARLEMENT