Page 32 - MAJALAH 79

UUD 1945 sebagai dasar negara. maupun mengatur mekanisme.
KEHARUSAN “Semangat, dan rincian dari urain Pada tingkat pengusaan.
Pendapat senada juga dikemuka- setiap pasal demi pasal tentu harus Pengertian penguasaan, harus ada
kan anggota Komisi VII Daryatmo mengacu dan bersumber pada Pan- rumusan yang lebih baik agar nega-
Mardianto (Fraksi PDI-Perjuangan). casila dan UUD 1945. terlebih ketika ra masih mempunyai keleluasaan
Menurutnya adalah keharusan bagi menyangkut pasal 33 “Bumi, Air dan dan kewenangan untuk menge-
DPR untuk segera melakukan revisi kekayaan alam yang terkandung lola maupun melakukan revisi-re-
terhadap UU UU no 22 tahun 2001 didalamnya digunakan sebesar-be- visi apabila pengelolaan itu sudah
tentang Migas. Bahkan sudah harus sarnya untuk kemakmuran rakyat. berjalan, tapi tidak sesuai dengan
dimulai pembahasannya pada masa Misalnya mengenai batasan kepentingan masyarakat secara
umum
Daryatmo menuturkan, meski-
pun pembicaraan secara fokus
dan detil belum dilakukan, tetapi
undang-undang migas itu mem-
berikan kategorisasi tentang ma-
salah kepengurusan minyak dan
gas bumi. Seperti BP migas sebagai
pengatur migas di hulu, BPH Migas
badan pengatur hilir Migas, kedu-
anya bertanggungjawab langsung
kepada Presiden, Kementerian
ESDM, serta ada BUMN Pertamina
yang diposisikan setingkat KKKS.
Menurutnya perlu ada saksi
lebih tegas. Tanggungjawab BP Mi-
gas yang mengurusi hulu, payung
bagi mekanisme control maupun
mekanisme manajemen dalam
mengkoordinasikan seluruh KKKS,
berjumlah sekitar 53 KKKS, guna
menghasilkan volume yang telah
dibebankan pada mereka.
“Untuk BP Migas misalnya
sidang mendatang dan diharapkan 25%, itu menempatkan posisi keti- APBN kita menetapkan 970ribu
bisa terselesaikan secara cepat. dakpastian. Untuk itu, kedepan barel perhari. “itu contoh yang ha-
“Keharusan merevisi RUU Mi- akan diubah. Bagi seluruh industri rus dilakukan KKKS dibawah con-
gas ini karena adanya yudisial re- migas harus digunakan untuk ke- trol BP Migas.,” kata Daryatmo
view, artinya kan UU ini sudah diuji pentingan nasional terlebih dahu- Menyangkut migas, ini adalah
oleh MK terhadap UU Dasar 1945, lu, bila perlu seluruhnya. “Karena secara khas yang harus disebut
dan ternyata ada beberapa pasal kami menganggap energy sebagai sebagai energi dan dinegara mana-
yang dimentahkan,” terang Dary- hajat hidup orang banyak itulah, pun harus menyadari bahwa energi
atmo tentu menjadi acuan bagi penyem- sebagai basis utama dari usaha-
Namun kata dia, meskipun purnaan Undang-Undang migas usaha untuk mengembangkan ke-
Mahkamah Konstitusi hanya me- ini,” katanya sejahteraan masyarakat. Termasuk
mentahkan pasal 12, pasal 22, dan Begitupun dengan mekanisme bagi Indonesia, energi menyangkut
pasal 28, tetapi sangat terbuka ru- pasar yang diamanatkan oleh UU hajat hidup orang banyak. PLN mi-
ang untuk lebih menyempurnakan nomor 22 tahun 2001, dari hasil salnya, bahan bakar listrik, bahan
UU Migas ini secara lebih menyelu- yudisial review menggambarkan bakar transportasi, bahan bakar
ruh. bahwa mekanisme pasar itu bukan produksi
Hanya saja, dari catatan- jiwa utama atau titik berat utama Bahkan kata dia, masalah
catatan itu, lanjutnya secara urutan dari Undang-undang dasar 1945. kalkulasi ekonomi adalah urusan
harus menggambarkan serta tidak Negara harus punya kewenangan kedua, tapi volume dan kuantitas-
bertentangan dengan Pancasila dan untuk mengelola, menguntungkan nya harus digunakan untuk kepen-

| PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |

TH. XLI, 2010 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79
ARLEMENT
P