Page 30 - MAJALAH 79

butuhan dalam negeri (DMO), pa- ransi mekanisme pembagian atau yakni soal pola kontrak kerjasama
ling banyak hanya sebesar 25% dari dengan menaikan alokasi pemba- Migas Hulu. Ia mengatakan dalam
volume produksi, nantinya akan gian pusat/daerah. UU no 21/2002 tidak dibahas se-
dibalik menjadi minimal 25%. Juga Boby juga mengingatkan, Revi- cara spesifik, sehingga perubahan
mengenai penentuan harga peng- si UU Migas ini harus dapat meng- bentuk seperti yang diwacanakan
guna hasil migas, bu-
kan ditentukan dari
mekanisme pasar, “Yang jelas, revisi UU mi-
tapi dari pemerin- gas ini harus dapat memberikan
tah. “Untuk men- gambaran rencana dan tujuan
jaga agar tidak ter-
jadi gejolak sosial,” dimana posisi bangsa Indonesia
tegasnya di masa datang, bukan hanya se-
Pembatalan pa-
sal ini kata dia, men- bagai reaksi antisipasi terhadap
jadi pemicu utama kejadian posisi saat ini saja se-
serta menguatkan cara sempit,”
tekad para wakil
rakyat untuk segera
melakukan revisi
terhadap UU migas.
Menurut Boby, ren-
cana pembahasan revisi UU Migas akomodir segala aspek kebutuhan se-perti kontrak karya dan sebagai-
sudah termasuk kedalam Proleg- saat ini dan masa datang, sehingga nya, dapat diatur secara teknis dan
nas urutan ke 11 dalam periode pada saatnya energi tak terbarukan detil pada hierarki perundangan
2009-2014, sebagai keputusan ak- ini habis, Indonesia masih bisa ber- dibawahnya.
hir Pansus hak angket BBM periode tahan untuk berdiri tegak sebagai “Apabila ada pertimbangan
2004-2009. sebuah bangsa yang berdaulat. lebih lanjut untuk melalukan pe-
Ia mengingatkan secara yuri- “Yang jelas, Revisi UU Migas rubahan rejim kontrak, seperti yang
dis penyempurnaan UU ini harus ini harus dapat memberikan gam- banyak diberitakan melampaui ke-
mengacu dan tidak boleh berten- baran rencana dan tujuan dimana daulatan negara dan sebagainya,
tangan dengan hirarki perunda- posisi bangsa Indonesia di masa bisa dikaji bila ada data-data pen-
ngan diatasnya yaitu UUD 1945, su- datang, bukan hanya sebagai reak- dukung yang akurat,” ujarnya
paya tidak lagi terjadi pembatalan si antisipasi terhadap kejadian po- Ia menegaskan, revisi UU Mi-
pasal. Sedangkan secara sosiolo- sisi saat ini saja secara sempit,” gas ini harus dapat mengemba-
gis, harus benar-benar memperha- tegasnya likan arah bangsa pada penekanan
tikan kenyataan bahwa hasil migas Hal lain yang juga perlu disem- aspek ketahanan energi mandiri,
merupakan sumber daya strategis purnakan terkait revisi UU Migas, bukan aspek pendapatan yang seo-
yang tidak hanya bermakna bagi
pembangunan bangsa hari ini me-
lainkan juga posisi bangsa di masa
mendatang.
Boby mengatakan pemba-
hasan Revisi UU ini nantinya akan
mengutamakan pembahasan ter-
hadap pasal-pasal yang dibatalkan
MK, namun tidak hanya sebatas
pasal itu saja, melainkan akan di-
sempurnakan secara menyeluruh.
Misalnya dalam hal perimba-
ngan keuangan daerah, kata dia
UU ini harus dapat menjembatani
kepentingan pusat dan asas keadi-
lan daerah, apakah melalui transpa-

1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 79
ARLEMENT