Page 33 - MAJALAH 79

LEGISLASI

bagi singapura. Padahal didalam han nasional terkait energi. Ini ha-
negeri sangat membutuhkannya. rus kejelasan, sehingga ada kepas-
“Keharusan merevisi Hal-hal seperti ini perlu diatur, dan tian dan dapat dijadikan basis bagi
rUU migas ini karena akan kami usulkan. Bahkan, selama perencanaan di Indonesia secara
adanya yudisial review, ini selalu hanya diputuskan menge- menyeluruh. Untuk itu, Komisi VII
artinya kan UU ini sudah nai lifting minyak, belum pernah kata dia, sudah mengambil kesim-
diuji oleh mK terha- diputuskan lifting gas, kami akan pulan bahwa mulai pada APBN
dap UU Dasar 1945, dan mengusulkan pembahasannya,” 2012, harus ditambahkan indika-
janjinya
tor-indikator makro pada APBN.
ternyata ada beberapa Menyangkut BPH Migas, adalah selama ini hanya ada harga minyak
pasal yang dimentah- institusi yang diberi kewenangan bumi, kisarannya $80 perbarel, ke-
kan,” terang Daryatmo untuk menetapkan alokasi kebutu- mudian lifting, inflasi, nilai tukar,
pertumbuhan.
Ketika ditanya total BBM yang
diekspor, politisi ini menjelas-
kan, dahulu, Indonesia melakukan
tehnik manajemen maupun finan-
cial energinering, yang berbasis-
kan pada kadar belerang. “Pada
waktu itu, disebut minyak bagus
adalah yang berkadar belerang
rendah dan diekspor. Lalu refinali
kita mengambil atau memurnikan
minyak berkadar belerang tinggi.
Darisitu diharapkan ada selisiih
yang dianggap sebagai keuntu
ngan untuk dapat mengelola ter-
masuk APBN,”
Daryatmo menambahkan, ke-
tika terjadi kelangkaan minyak, ke-
butuhan minyak melunjak, Indone-
sia tidak lagi bisa menjadi anggota
OPEC (Organisasi Negara-negara
Pengekspor Minyak Bumi), sebab
tidak bisa melakukan ekspor. Pa-
salnya setelah dihitung tidak ada
selisih antara jumlah yang di ekspor
dengan jumlah yang dibutuhkan.
Menurutnya ini menjadi tan-
tangan bersama. Semua pihak ha-
rus menyadari bahwa sudah tidak
tingan nasional. han BBM Nasional, yang kemudian cukup untuk diekspor, karena ada
Bicara soal migas, selama ini disalurkan oleh Pertamina. Dalam pertumbuhan penduduk, pertum-
gas-nya sendiri belum menjadi per- menetapkan BBM bersubsidi mi- buhan industri. “Tapi harus ada
hatian secara sungguh-sungguh. salnya, menimbulkan kegalauan keberanian untuk mengatakan
Padahal gas itu adalah asosiasi dari serta keprihatinan bersama ketika jumlah kebutuhan energy nasional
minyak, dimana ada gas disitu ada terjadi kelangkaan atau keterba- berapa. Manajemen neraca biasa,
minyak atau sebaliknya, tinggal tasan. “Salah siapa dan siapa yang kenapa harus sembunyi,”
prosentasenya. Maka dari itu, pe- bertanggungjawab, apakah peme- Meskipun Indonesia tidak lagi
ngelolaan secara terpadu untuk rintah, BPH Migas, Menteri Pereko- bisa mengekspor, energi minyak
gas sendiri, harus dapat diintegra- nomian. Karena itu juga harus di bumi itu tetap menjadi salah satu
sikan didalam pengelolaan gasnya. sempurnakan,” ujarnya sumber penghasilan APBN dalam
“Seperti contoh-contoh, pe- Selama ini APBN belum pernah bentuk pajak dan pendapatan ne-
menuhan gas yang diperuntukkan diputuskan berapa jumlah kebutu- gara bukan pajak.

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P