Page 42 - MAJALAH 79

Shodaqoh, RUU tentang Lembaga DPR juga telah mengunjungi bebe- tempat tinggal yang layak, yang
Keuangan Mikro dan juga terma- rapa daerah untuk dijadikan sam- berkaitan dengan kebutuhan dasar
suk RUU tentang Perubahan atas pel, yaitu Makassar, Jakarta, Ban- senbagai bentuk hak asasi manu-
Undang-Undang Nomor 16 Tahun dung, Surabaya dan Medan. sia, dan jati diri untuk membangun
1985 tentang Rumah Susun. “Secara komprehensif semua peradaban menjadi tanggung ja-
Pernyataan Ketua DPR RI terse- sudah dilakukan sesuai dengan me- wab Negara.
but berarti semakin memperkuat kanisme pembentukan UU kita,” Salah satu unsur pokok ke-
bahwa RUU tentang Rumah Susun jelas Muhidin. sejahteraan rakyat adalah ter-
ini harus segera dibahas dan segera Muhidin menjelaskan, RUU ini penuhinya kebutuhan akan
disahkan. kemungkinan baru akan dibawa perumahan, yang merupakan ke-
Wakil Ketua Komisi V DPR RI pada Pembicaraan Tingkat II di butuhan dasar bagi setiap warga
Muhidin M. Said mengatakan, saat Paripurna pada masa Persidangan negara Indonesia dan keluarganya
ini pembahasan RUU ini sampai III tahun depan. Karena, katanya, sesuai dengan harkat dan mar-
pada pembahasan Daftar Inven- masa persidangan sekarang sangat tabatnya sebagai manusia. Di sam-
tarisasi Masalah (DIM). “Saya rasa pendek waktunya (hanya kurang ping itu, pembangunan perumahan
pembahasannya tidak akan me- lebih satu bulan). merupakan salah satu unsur yang
makan waktu terlalu lama, karena Tata tertib DPR mengatur bah- penting dalam strategi pengem-
RUU ini merupakan usul inisiatif wa penanganan RUU dibatasi dua bangan wilayah, yang menyangkut
DPR RI, jadi yang membuat DIM kali masa sidang, ditambah satu aspek-aspek yang luas di bidang
hanya Pemerintah saja,” katanya. Masa Sidang apabila mendapat kependudukan, dan berkaitan erat
Sebelumnya, kata Muhidin, persetujuan rapat Badan Musya- dengan pembangunan ekonomi
Komisi V DPR telah mencari ber- warah DPR. dan kehidupan sosial dalam rangka
bagai masukan-masukan dengan pemantapan ketahanan nasional.
mengundang pihak-pihak yang Amanat UUD 1945 Dengan demikian, pemenuhan
terkait baik pakar-pakar, lembaga Undang-undang Dasar Negara akan perumahan merupakan ma-
perguruan tinggi, pelaku, Peme- Republik Indonesia Tahun 1945 pa- salah nasional, yang dampaknya
rintah Daerah, dan para pemangku sal 28 H mengamanatkan bahwa akan sangat dirasakan di seluruh
kepentingan semua yang terkait bertempat tinggal dalam lingku- wilayah tanah air, terutama pem-
dengan RUU tersebut. ngan yang sehat merupakan hak bangunan rumah susun di dae-
Karena umumnya rumah susun dasar warga Negara. Maka me- rah perkotaan yang berkembang
ini ada dikota-kota besar, Komisi V menuhi dan menjamin hak akan pesat. Sehingga, pembangunan

4

4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 | 4
4 | PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 79 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 79

ARLEMENT
P