Page 68 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

dengan Menteri terkait. “Harus Rapat
Kerja Gabungan,” katanya.
Hal senada diungkap Rudianto
Tjen yang menilai SKB lima menteri
tidak mempengaruhi gerak perusahaan
yang menggunakan tiga shift kerja dalam
sehari yang rata-rata merupakan
perusahaan besar. Namun demikian
SKB lima menteri sangat berpengaruh
pada perusahaan kecil yang hanya satu
shift.
“Ujung-ujungnya rakyat kecil lagi
yang kena,” katanya.
Sementara itu menurut Mamat
Rahayu Abdullah kesejahteraan buruh
yang bekerja di wilayah Banten harus
diperhatikan. Ia salut atas kenaikan gaji
yang terjadi di PT Krakatau Steel.
“Kita perhatikanlah kesejahteraan
buruh di Banten,” katanya.
Ia juga meminta supaya perusahaan untuk mendapatkan pension tidak ada,” Program transmigrasi adalah untuk
lebih memperhatikan tenaga kerja yang ujarnya seraya menambahkan ada buruh meningkatkan taraf hidup masyarakat
berada di sekitar Banten. Prioritas yang yang telah kerja kontrak selama dua dan mengentaskan kemiskinan.
diberikan itu bukan berarti memilah- puluh tahun. “Namun kenyataannya adalah
memilah calon tenaga kerja. “Yang bukan mengentaskan kemiskinan akan
namanya tenaga kerja sekitar itu bukan Transmigran Memprihatinkan tetapi justru memindahkan kemiskinan,”
berarti hanya orang Banten. Orangnya Tim Kunjungan Kerja (Kunker) kata Tisnawati.
dari mana saja tapi ada di sekitar Banten Komisi IX DPR ke Provinsi Sulawesi Lebih jauh Tisnawati menilai
yang diprioritaskan sesuai dengan Tenggara yang dipimpin Umar Wahid program tansmigrasi di wilayah itu telah
kemampuannya,” jelasnya. Hasjim menemukan kondisi transmigran gagal. Dari lima puluh Kepala Keluarga
Lebih jauh Mamat Rahayu di Puusanggula Kabupaten Bombana yang semula berada di daerah
Abdullah mendesak perusahaan besar Provinsi Sulawesi Tenggara dalam transmigrasi, saat ini tinggal lima kepala
yang ada di Cilegon untuk lebih keadaan memprihatinkan. Transmigran keluarga. Lima keluarga tersebut masih
memperhatikan masyarakat sekitar. diwilayah itu berasal dari Jawa Timur, menuntut pemerintah untuk
Menurutnya perusahaan jangan hanya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kunker menyediakan tanggul sebagai
menunjukan kebesarannya tapi Komisi IX di lakukan pada Masa Reses penyangga air untuk dapat mengelola
kepedulian terhadap masyarakat juga Persidangan IV Tahun Sidang 2007- sawah.
tidak boleh dikesampingkan. 2008. “Lokasi transmigran jauh dari sarana
“Buat apa pabrik besar kalau “Komisi IX DPR menyesalkan umum, air bersih dan listrik juga tidak
kewajibannya terhadap masyarakat tidak kondisi transmigran yang masih ada,” tegasnya seraya menambahkan
dilakukan,” ujarnya. memprihatinkan,” kata Anggota Tim agar Departemen Transmigrasi segera
Kunker Tisnawati Karna. mengabulkan tuntutan masyarakat
Tolak Outsourching Ia mendesak pemerintah untuk transmigran karena dikuatirkan akan
Dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi segera melakukan perbaikan atas kondisi semakin sedikit masyarakat yang
Banten, Ribka Tjiptaning menyatakan transmigran di wilayah itu. Menurutnya bertahan.
menolak sistim outsourching atau kontrak program transmigrasi merupakan
bagi buruh. Menurutnya hal itu sangat program pemerintah bukan dilakukan Lebih Baik
merugikan buruh. “Saya menolak secara swakarya. Tim Kunker Komisi IX dalam
outsourching. Bayangkan, anak bangsa “Seharusnya pemerintah sudah kunjungannya juga meninjau lokasi
bekerja di negaranya sendiri tanpa ada mempersiapkan segalanya dan mestinya transmigrasi UPT Bau-Bau. Tim
kepastian dan jaminan,” tegasnya. sudah diprogramkan dengan baik dan menilai kondisi transmigran di wilayah
Dengan diberlakukannya sistim terencana,”ujarnya. ini lebih baik dibandingkan di
kerja kontrak maka buruh tidak Dihadapan Tim Kunker, Puusanggula. UPT tersebut sekarang
mempunyai masa depan. Kerja kontrak transmigran mengeluhkan kondisi sudah menjadi kota kecamatan.
juga rawan dengan pemutusan mereka yang ternyata lebih sulit Meskipun kondisi masyarakat
hubungan kerja. “Harapan masa tua disbanding sebelum transmigrasi. transmigran lebih baik, namun

68 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67