Page 67 - MAJALAH 67
P. 67

KUNJUNGAN KERJA



         SKB LIMA MENTERI                                                   E.A Darojat (F-PDIP), Amin
                                                                            Bunyamin (F-PPP), Sukardi Harun (F-
                                                                            PPP), Hakim Sorimuda Pohan (F-PD),
                                                                            Achmad Affandi (F-PAN), Subki Risya
         JANGAN RUGIKAN BURUH                                               (F-PKB), Muhyiddin Arubusman (F-
                                                                            PKB) dan Muhammad Fauzi (F-BPD).
                                                                               Ia menjelaskan bahwa perubahan
                                                                            waktu kerja sangat menguntungkan
         Surat Keputusan Bersama  (SKB) lima menteri yang                   pengusaha. Menurutnya dengan bekerja
                                                                            di waktu libur seharusnya perusahaan
         mengatur pengalihan hari kerja industri selama dua hari
                                                                            memberi uang lembur, namun hal itu
         diantara Senin sampai Jumat ke Sabtu dan Minggu telah              tidak berlaku dalam SKB lima menteri.
         menimbulkan tanggapan beragam dari pengusaha.                         “Pengusaha sangat diuntungkan
         Beberapa perusahaan di wilayah Banten menyatakan                   karena tidak dianggap lembur. Lembur
         perubahan tersebut tidak mempengaruhi roda industri                hari libur itu harus dibayarkan dua kali
                                                                            lipat, beda dengan lembur jam hari
         yang mereka kelola. Pengalihan waktu kerja terkait
                                                                            kerja,” jelas Ribka seraya menambahkan
         dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan                        perubahan hari kerja sangat
         penghematan energi.                                                mengganggu buruh dalam kehidupan
                                                                            keluarga.
                                                                               Ketua Tim Kunker menegaskan bila
                                                                            pada hari libur nasional tetap dianggap
                                                                            sebagai hari lembur biasa sangat
                                                                            merugikan buruh. Ribka menilai dengan
                                                                            perubahan waktu kerja membuat
                                                                            kebersamaan buruh dengan keluarga dan
                                                                            masyarakat akan terganggu.
                                                                               “Kalau dianggap lembur biasa tetap
                                                                            menganiaya buruh,” tegasnya.
                                                                               Ribka Tjiptaning mengingatkan, bila
                                                                            SKB lima menteri tersebut tetap
                                                                            diterapkan maka buruh akan melakukan
                                                                            perlawanan. Ketetapan lembur di hari
                                                                            libur yang disamakan dengan hari kerja
                                                                            biasa akan membuat buruh dirugikan.
                                                                            “Semua serikat pekerja akan melawan
                                                                            bila alokasi uang lembur dianggap lembur
                                                                            biasa,” ujarnya.
                                                                               Lebih jauh Ketua Tim Kunker
                                                                            meminta supaya pemerintah tidak
                                                                            menjadikan buruh sebagai korban dari
                 engusaha menilai perubahan  memanfaatkan waktu libur buruh untuk  kebijakan penghematan energi.
                 waktu     kerja   tidak   berproduksi dan itu menguntungkan  Menurutnya buruh kerapkali menjadi
                 memberikan dampak yang    perusahaan tapi merugikan pekerja,” kata  kambing hitam atas tersendatnya roda
         Psangat signifikan mengingat      Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker)  ekonomi nasional.
         proses produksi yang dilakukan    Komisi IX DPR ke Provinsi Banten    “Buruh dikambinghitamkan terus.
         dilakukan selama dua puluh empat jam  Ribka Tjiptaning.            Tidak ada investor masuk Indonesia,
         atau tiga shift. Dampak perubahan    Tim Kunker Komisi IX DPR ke   buruh yang disalahkan karena sering
         waktu kerja bagi perusahaan bertolak  Provinsi Banten dipimpin Ketua Komisi  demo, padahal kepastian hukum yang
         belakang dengan yang dialami buruh.  Ribka Tjiptaning (F-PDIP) diikuti lima  tidak jelas. Jangan krisis energi ini buruh
         Perubahan hari kerja membuat waktu  belas Anggota yaitu Wasma Prayitno (F-  juga menjadi kambing hitam,” katanya.
         berkumpul dengan keluarga menjadi  PG), Aisyah Hamid Baidlowi (F-PG),  Untuk menyelesaikan permasalahan
         terganggu. Selain itu, hari Minggu  Mamat Rahayu Abdullah (F-PG),  buruh akibat adanya SKB lima menteri,
         merupakan hari libur nasional.    Mariani Akib Baramuli (F-PG), Elva  menurut Ketua Komisi IX DPR Ribka
            “Dari sisi manajemen memang tidak  Hartati (F-PDIP), Rudianto Tjen (F-  Tjiptaning, Komisi yang dipimpinnya
         ada masalah karena perusahaan     PDIP), Goenawan Slamet (F-PDIP),  akan segera melakukan Rapat Kerja


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72