Page 63 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

harus segera dilakukan oleh pertamina
berserta instansi terkait di pemerintah
daerah. “Sosialisasi dan program harus
terarah,” tegasnya.

Sampah
Sementara Anggota Komisi VII M.
Idris Lutfi (FPKS) menghimbau
Pemerintah Daerah dan seluruh elemen
masyarakat Sumut mempersiapkan
sarana dan prasarana untuk pengelolaan
sampah serta kesadarannya agar
membuang sampah pada tempatnya. Ia
mengingatkan Undang-Undang No.18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah harus disosialisasikan dan
diberikan pembelajaran sejak dini kepada
Pembangkit Listrik Sumut Pertambangan Sumut dapat bekerjasama masyarakat.
Tidak hanya di Jambi, Sumatera Utara dengan investor untuk mengembangkan Selain itu, Idris yang juga Wakil
juga mengalami krisis listrik. Karena itu, pembangunan pembangkit listrik. Ia Rakyat asal Sumut berpendapat
Tim Kunker Sumut menilai menyarankan agar para investor diberikan kelestarian Sungai Deli merupakan
pembangunan pembangkit listrik di insentif serta kepastian produksinya akan tanggung jawab Pemerintah Kota Medan.
Provinsi ini merupakan suatu keharusan dibeli oleh PLN. Selain membuka Ia mengatakan Pemprov harus mendidik
mengingat kebutuhan listrik sudah tidak peluang usaha bagi pengusaha daerah, rakyatnya dengan membuat Peraturan
dapat dipisahkan dari berbagai aspek pembangunan juga memberikan Daerah untuk membuat sungai itu
kehidupan. kesempatan kerja bagi masyarakat. menjadi bersih. Termasuk Bapedalda
Anggota Komisi VII Hasurungan Terkait dengan Program Pertamina harus melakukan pengawasan terhadap
Simamora, mengatakan program ini dari dalam mengatasi krisis BBM, Dia kelestarian sungai secara rutin. “Swasi
dulu telah ada, terutama Pembangkit menghimbau semua pihak menyadari pembuangan limbah pabrik dan limbah
Listrik Tenaga Air (PLTA) karena biaya domestik ke sungai,” tegasnya.
pembangunan PLTA relatif masih lebih
murah dibanding pembangkit lainnya.
Dikatakannya, masalah krisis energi
telah sering dibicarakan pada tingkat
Komisi bersama Pemerintah serta Instansi
terkait, namun ia menyesalkan karena
seakan masalah ini dianggap sepele
pemerintah.
“Hal itu akan menjadi bom waktu,
akan menjadi masalah bagi negeri ini,”
pungkasnya. Krisis energi terjadi sejak
2001, harusnya sudah dibangun
pembangkit-pembangkit baru. Tapi
kenyataannya, kata dia, hingga kini belum
terlaksana, padahal pembangkit lama
telah mengalami kerusakan.
Lebih lanjut ia mengatakan,
pembangkit yang ada dan beroperasi saat
ini, bukan lagi pada tingkat pemeliharaan, BBM yang dijual dipasaran Nasional Idris berharap Pemerintah Kota juga
tapi telah sudah ditingkat perbaikan, adalah BBM bersubsidi, yang secara dapat menyediakan sarana dan prasarana
sehingga operasinya kerap terganggu. bertahap akan dikurangi, sehingga pengelolaan sampah, seperti Tempat
“Cost yang besar, waktunya juga lama. harganya semakin mahal. Pembuangan Akhir Sampah dan Truk
Jadi dengan memanfaatkan pembangkit Hasurungan mendesak pengurangan pengangkut. (sw,hr,as)
yang telah ada, tetap mengalami masalah subsidi BBM harus disosialisasikan
dan kendala,” keluhnya. kepada masyarakat, supaya masyarakat
Dirinya berharap Kepala Dinas dapat mempersiapkan diri. Sosiaslisasi itu

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 63