Page 58 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

keluh seorang nelayan. Departemen Pertanian, dari kabupaten/kota memperebutkan dana
Para nelayan berharap adanya penentapan alokasinya sampai kepada APBN.
perhatian dari pemerintah atas distribusinya,” kata Arifin. Terkait dengan masalah pupuk, I
kesulitan BBM dan segera dilakukan Anggota Tim Kunker Sudjud Made Urip mengatakan bahwa untuk
perbaikan wilayah pesisir. Pasalnya Siradjudin dari F-PAN meminta mengatasi persoalan pupuk di
wilayah ini memiliki potensi ikan cukup supaya masalah beralihnya masyarakat Indonesia bagian timur tidak selalu
banyak 20.000 ton sementara jaraknya Sorong ke sektor pertanian dan tergantung kepada pupuk kimia. “Kita
tak jauh dengan kawasan Sijori perikanan untuk terus diperhatikan. kembangkan saja pupuk organik,”
(Singapura, Johor dan Riau) sebagai Menurutnya dalam jangka waktu yang katanya karena di Sorong ini sudah
daerah pemasaran yang potensial. tidak terlalu lama, sumber daya sektor punya sentra-sentra produksi
Keprihatinan lain Komisi IV adalah migas akan terkikis yang kemudian peternakan.
mangkraknya pembangunan Pabrik berimbas pada tutupnya perusahaan- Dalam pertemuan itu, I Made Urip
Pengolahan Ikan (PPI) di Kuala Tungkal perusahaan. Dengan tutupnya minta kepada Bupati Sorong agar
Tanjungjabung Barat. Pembangunan perusahaan maka banyak warga yang dibentuk satu pola pertanian yang
PPI ini sudah dilakukan sejak 10 tahun kehilangan pekerjaan. betul-betul integrited yang ada
lalu namun hingga kini belum selesai. “Itu akan menjadi masalah sosial sawahnya, ada sapinya sehingga betul-
Anggota Tim Markum Singodimejo, yang luar biasa. Komisi IV DPR sangat betul tidak tergantung lagi kepada
KH Ahmad Rawi dan Elviana mendukung kalau pola pembangunan pupuk kimia.
mendesak pemerintah segera dasarnya itu diarahkan kepada upaya- Anggota Tim lainnya Apri Hananto
mempercepat penyelesaian proyek ini upaya untuk menghidupkan kembali Sukandar dari F-PDS mengatakan, ada
sehingga dapat meningkatkan rakyat petani,” ujarnya. program dari Departemen Pertanian
kesejahteraan hidup nelayan. Terkait dengan masalah yang namanya PUAP (Pengembangan
“Proyek ini harus segara infrastruktur di pusat pun Menteri Usaha Agrobisnis Pedesaan). PUAP itu
diselesaikan, apalagi dibangun sejak era Pertanian mengeluh, kata Arifin seraya adalah program pemberdayaan kepada
reformasi. Sangat disayangkan sudah 10 menambahkan karena Presiden Susilo desa-desa yang mempunyai potensial
tahun tidak berfungsi. DKP perlu Bambang Yudhoyono sudah di bisnis. “Setiap desa mendapatkan Rp
mempercepat proyek ini sehingga tidak mencanangkan RPPK Revitalisasi 100 juta”, kata Apri. Kalau di Papua
terbengkelai. Untuk kepentingan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Barat (Sorong) ini ada seratus atau
nelayan, harus ada upaya penyelesaian pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur duaratus desa kali Rp 100 juta itu ada
secepatnya,” tegasnya. Jawa Barat. Rp 20 Miliar. Itu bisa digunakan dalam
“Revitalisasi Pertanian, Perikanan dua kegiatan, yakni kegiatan budidaya
Rendah produktifitas dan Kehutanan ini sampai sekarang dan kegiatan agribisnis semacam
Temuan Tim Komisi IV di Sorong belum diwujudkan di dalam politik dagang. Atau bisa juga digunakan untuk
lainnya adalah, masih sangat rendahnya anggaran terhadap bidang yang di memecahkan masalah pupuk.
produksi padi dan kedelai dimana 3,5 revitalisasi”, kata Arifin. Apri berharap mudah-mudahan
ton per hektar untuk produksi padi dan “Jadi koordinasi itu mudah Kabupaten Sorong suatu saat menjadi
1 ton per hektar untuk produksi kedelai diucapkan tetapi sangat sulit kabupaten yang swasembada pangan
di Sorong sangat terkait dengan dilaksanakan”, tegasnya. khususnya beras dan swasembada
kemampuan SDM. “Semua ini tentu Anggota Tim Kunker I Made Urip pangan lainnya.
saja berkaitan dengan kemampuan dari F-PDI Perjuangan menambahkan, Bupati Kabupaten Sorong
SDM-nya,” tegasnya. mengenai jaringan irigasi memang benar Stevanus Manak dalam paparannya
Terkait dengan masalah pupuk anggaran irigasi itu lebih besar di mengatakan, bahwa sektor primer yang
Arifin mengemukakan, bahwa besaran Departemen Pekerjaan Umum (Rp 9 selama ini menjadi andalan bagi
anggaran untuk subsidi pupuk itu Triliun) daripada di Departemen masyarakat adalah pertanian. Pertanian
adalah sisa dari anggaran subsidi gas Pertanian (Rp 8,7 Triliun). Kalau di yang sudah dalam pengembangan
dan minyak, bukan berdasarkan Departemen Pertanian irigasi yang dengan ketrampilan teknologi yang
kebutuhan berapa juta ton pupuk yang kecil-kecil yang digarap oleh Dirjen sudah agak maju dikembangkan oleh
diperlukan untuk seluruh areal PLA, ini pun anggarannya terbatas di warga masyarakat eks transmigrasi. Jadi
pertanian di Indonesia. Inilah yang Departemen Pertanian. Jadi tidak lahannya sudah tetap , kemudian
mengakibatkan subsidi pupuk menjadi mungkin sampai kepada kabupaten- produksinya juga sudah cukup besar.
masalah yang terus menerus tidak kabupaten yang ada diseluruh Selain itu juga diupayakan di luar
selesai-selesai, karena subsidi pupuk ini Indonesia ini, apalagi pada saat eks transmigrasi untuk penduduk-
ditangani oleh berbagai pihak. sekarang kabupaten/kota bertambah penduduk lokal agar mereka di dalam
“Komisi IV DPR telah menetapkan terus karena pemekaran dimana pengembangan ekonomi di sektor
dan meminta kepada pemerintah sekarang sudah hampir 500 primer ini juga berkembang.
untuk subsidi pupuk ini ditangani oleh kabupaten/kota. Jadi seluruh Dalam kaitan dengan hal itu maka

58 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67