Page 55 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

Permadi (F-PDIP) mengatakan mulai dibuat didalam negeri, hanya yang Di kesempatan itu, anggota tim
tahun ini Komisi I akan menekan berteknologi tinggi mungkin harus kunker Komisi I DPR, Antarini Malik
Menhan dan Mabes TNI supaya diimpor dari luar negri, “Namun yang menjelaskan, selama kunjungan
mendukung industri strategis sudah bisa dibuat didalam negripun Komisi I DPR RI di Sumut sejak
Indonesia dalam memenuhi tidak akan dilakukan kalau jumlah Senin hingga Rabu, Komisi I DPR-RI
kebutuhan persenjataan dan amunisi, anggarannya cuma sedikit, ini kembali menemukan bahwa seluruh alutsita
tidak lagi mengimpor peluru dari luar ke anggaran TNI yang kurang baik di TNI AD, AL, AU dan Polri di
yang harganya mahal “Kami tidak memadai,” ujar Markus. daerah tersebut, sudah kurang layak
akan memberi atau menyetujui Dalam kesempatan tersebut pakai. “Kondisi seperti ini jelas
anggaran kalau mereka tidak membeli Pangdam menambahkan alutsista memprihatinkan kita semua di
dari industri strategis Indonesia, kalau apapun baik produk dalam negri lembaga legislatif. Sementara di sisi
peluru S1, S2 itu PT. Pindad juga maupun luar negri Kodam I Bukit lain, TNI di tuntut untuk
sudah bisa membuatnya, peluru Barisan akan senang menerima yang mengedepankan sikap
buatan pindad sendiri sudah penting prajurit bisa berlatih dan profesionalisme prajurit dalam
memadai untuk digunakan secara diperlukan agar TNI bisa diandalkan bersosialisasi di masyarakat,” ujarnya.
internasional, karena Israel pun selalu siaga bila sewaktu-waktu Solusi terhadap pembaharuan
pernah membeli dari Pindad,” tegas dibutuhkan. Kondisi ini dirasakan alutsita itu, menurut Antarini masih
Permadi. berat bagi upaya TNI memperkuat terganjal Surat Edaran Mendagri
Dikatakannya di hadapan sistem pertahanan Indonesia. yang melarang pemerintah daerah
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Prioritas anggaran Negara dari memberi bantuan anggaran untuk
TNI Marcus Kusnowo saat tim APBN yang ada sekarang pengadaan alutsita. Oleh karenanya,
kunker Komisi I DPR RI berkunjung menempatkan modernisasi alutsista Komisi I DPR-RI akan berkordinasi
ke Makodam I bukit barisan dalam TNI tidak tidak lagi mendapat tempat dengan Dephan dan Mendagri untuk
reses masa persidangan ke IV (24/7). prioritas. Apalagi sebagian besar memberi peluang lebih lebar kepada
Anggota Tim yang berjumlah 9 orang anggaran Negara dialokasikan untuk pemda memberikan bantuan
ini berdialog langsung dengan masalah pertanian, pendidikan dan anggaran untuk pengadaan alutsita.
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen kesehatan. Namun begitu, upaya yang Namun, karena SE Mendagri tadi,
TNI Marcus Kusnowo. ditempuh oleh Wakil rakyat dari bantuan yang sebenarnya sangat
Lebih lanjut Permadi Komisi pertahanan DPR RI dalam membantu optimalisasi kinerja aparat
menambahkan Komisi I menekankan, memperjuangkan penambahan TNI-AL itu menjadi tidak bisa
kalau pembelian alutsista tidak pada anggaran serta penyiapan produk dimanfaatkan,” tukasnya.
industri strategis di Indonesia, Komisi alutsista dari industri strategis dalam Menjawab pertanyaan salah satu
I DPR dengan tegas akan menolak. negri untuk meningkatkan wartawan mengenai terorisme,
Oleh karenanya dia mengharapkan pertahanan di Kodam I bukit Barisan anggota tim kunker lainnya, Shidki
langkah Komisi pertahanan ini dapat menjadi harapan. Wahab meyakini masalah terorisme
didukung oleh kesatuan-kesatuan Ketua Tim Komisi I DPR RI Drs pasti masih ada di suatu tempat di
hingga ke tingkat bawah. Sudarto Danusubroto mengakui, wilayah Sumut ini. Alasan Shidki
Anggota tim lainnya, Markus pihaknya sangat prihatin dengan mengatakan demikian, karena posisi
Silano (F-PBR) mengatakan Komisi I kondisi keamanan dan pengamanan strategis Sumut dengan banyak
akan berusaha mengubah paradigma khususnya di Indonesia sangat kepulauan dan kekayaan alam yang
dan pola pikir panglima dan Menhan memprihatinkan. Terbatasnya dikandungnya.
agar Indonesia jangan jadi negara kemampuan dibidang pertahanan “Untuk urusan teroris ini, kita
pembeli dan pengguna saja, tetapi dan keamanan terutama laut dan sudah kordinasi dengan Polda Sumut
menjadi negara yang bisa membuat, udara, menempatkan Indonesia pada bahwa daerah ini harus diyakini
minimal apa yang ada bisa posisi rawan pelanggaran kedaulatan menjadi sasaran. Demikian pula soal
dikembangkan sendiri. “Kita di DPR di lautan maupun di udara. Apalagi narkoba yang kabarnya sudah
berusaha mensupport dan kita jika melihat minimnya anggaran yang merambah ke dunia kampus, agar
mendorong untuk mengembangkan diberikan pemerintah. Masalahnya, segera di razia aparat kepolisian,”
industri strategis Indonesia, jadi tidak kata Sidarto, pemerintah masih tegasnya. (ol,ton,zf)
harus selalu membeli dari luar tapi terfokus pada penganggulangan
bisa membangun industri strategis kemiskinan dan masalah kesehatan.
dalam negri,” jelasnya. Dikatakan Ketua Tim Komisi I DPR-
Menjawab hal tersebut Pangdam RI, Drs Sidarto Danusubroto SH
I Bukit Barisan, Mayjen TNI Markus dalam jumpa pers di Kantor
Kusnowo mengatakan sebagian Gubernur Sumut di Medan, Rabu
kebutuhan militer TNI sudah bisa (23/7).

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 55