Page 54 - MAJALAH 67
P. 54

KUNJUNGAN KERJA


            mana oknum pengibar bendera       kabupaten Bintuni, dalam kunjungan  Komisi I DPR untuk dapat
            bintang kejora tersebut mendapatkan  tersebut Tim menemukan adanya  memfasilitasi pertemuan dengan BP
            keadilan dari proses hukum, dan jika  persoalan yang berpotensi terjadinya  Migas berkaitan dengan
            memang  ada potensi seperti itu   konflik dampak dari pembangunan  permasalahan yang terjadi dengan
            dalam masyarakat Papua Barat, Theo  LNG Tangguh di distrik Babo.   pembangunan LNG Tangguh
            meminta untuk hal ini  agar dilakukan  Dalam pertemuan dengan Bupati  berkaitan dengan pembangunan dan
            upaya-upaya pendekatan. “Mungkin  Bintuni, perwakilan LNG Tangguh,  kesejahteraan bagi masyarakat di
            ada masyarakat yang tidak tahu    dan masyarakat Bintuni, Komisi I  Kabupaten Bintuni.
            bahwa hal tersebut telah  melanggar  DPR mempertanyakan solusi dari   Menanggapi hal tersebut Theo
            undang–undang,” ujar Theo.        pembangunan dan kesejahteraan    mengatakan akan membawa dan
               Usai pertemuan, Selanjutnya Tim  masyarakat Bintuni sejak       mengangkat persoalan ini ke tingkat
            Komisi I  meneruskan perjalanan   pembangunan LNG Tangguh.         pembuatan kebijakan. “Melalui
            untuk meninjau fasilitas pemeliharaan  Komisi I DPR juga meminta agar  fraksi-fraksi kita di DPR untuk
            dan perbaikan (Fasharkan) TNI AL  tidak terjadi dampak sosial yang  mendesak dan membicarakannya
                                                                                 kepada Komisi-Komisi yang
                                                                                 terkait,” jelas Theo.
                                                                                  Sementara itu dalam pertemuan
                                                                                 di Markas Komando Resort Militer
                                                                                 (Korem) 171/Prajawiratama,
                                                                                 Danrem 171/Prajawiratama dalam
                                                                                 pemaparannya kepada Tim Komisi
                                                                                 I mengungkapkan bahwa untuk
                                                                                 sarana dan prasarana pendukung
                                                                                 di Batalion 752 / Wira Yudha
                                                                                 Sakti seperti persenjataan dan alat
                                                                                 komunikasi masih sangat minim,
                                                                                 begitu pula dengan kesejahteraan
                                                                                 prajurit yang kurang mendapatkan
                                                                                 perhatian dari pusat
                                                                                  Dikesempatan itu juga
                                                                                 dipaparkan soal keamanan di
                                                                                 wilayah Kota dan Kabupaten
                                                                                 Sorong. Sementara Kapolresta
                                                                                 AKBP Jantje Jimmy Tuila,
            Manokwari. Dalam pertemuan        rentan yang menyebabkan potensi  melaporkan masalah peredaran sabu-
            tersebut Kepala Fasharkan         konflik dimana dampak dari       sabu yang semakin meluas di Kota
            Manokwari Lantamal Manokowari,    pembangunan tersebut hanya       Sorong.
            Tri Sunu, memaparkan bahwa fasilitas  dirasakan oleh sebagian masyarakat di
            yang ada saat ini kurang mendukung  kabupaten Bintuni.             Dukung Industri Strategis Dalam
            peran Fasharkan AL Manokwari,       Theo L. Sambuaga merasa        Negeri
            terutama dalam hal menjaga        khawatir akan terjadi konflik internal  Alat utama sistem pertahanan
            keamanan dan kedaulatan perairan di  dalam masyarakat karena adanya  (alutsista) merupakan salah satu
            wilayah Papua Barat., seperti masalah  ketidak merataan pembangunan di  faktor yang paling penting dalam
            illegal logging. Begitupula dengan  Kabupaten Bintuni. “Jika       mengukur kekuatan TNI sebagai alat
            fasilitas perawatan dan perbaikan  pambangunan tidak merata, saya  pertahanan yang berfungsi untuk
            lainnya yang kebanyakan masih     khawatir akan terjadi konflik internal,”  melindungi NKRI dari berbagai
            peninggalan Belanda.              tegas Theo.                      bentuk ancaman perang. Secara
                                                Theo juga meminta pihak        umum, kondisi alutsista yang dimiliki
            Potensi Konflik                   keamanan baik Polri maupun TNI   TNI saat ini memprihatinkan.
               Sementara itu, dalam           agar terus memantau dan menjaga  Dampak embargo yang pernah
            kunjungannya ke kabupaten Bintuni,  keamanan di Kabupaten Bintuni.  dilakukan AS pada masa transisi
            Tim Komisi I DPR RI juga          “Peran pihak keamanan di Bintuni  sangat terasa bagi TNI karena
            menyempatkan melihat dari dekat   harus ditingkatkan untuk mencegah  mempengaruhi kemampuan tempur
            pembangunan fasilitas salah satu  terjadinya konflik,” ujar Theo.  dan kesiapan menangkal ancaman
            object vital yang ada di Papua barat,  Bupati Bintuni Drg. Alfons  dari perang dari luar.
            LNG Tangguh, di Di Distrik Babo   Manibui  meminta kepada Tim         Anggota Komisi I DPR RI,


            54      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59