Page 53 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

service obligation” (PSO).
“Subsidi dari pemerintah itu
kita harap bisa mencukupi untuk
biaya rutin, kalau ada kelebihan
bisa untuk program. Dengan
perum kita berharap ANTARA
bisa mandiri,” jelas Arif.
Anggota Tim Kunker Komisi I
DPR, Hajrianto Thohari (F-PG)
menyambut baik gagasan Biro
Jateng yang telah membuat desain
bisnis dengan bekerja sama dengan
pemerintah daerah. “Hal ini bisa
disampaikan pada ANTARA
pusat dan nantinya bisa
didiskusikan dengan Komisi I,”
katanya.
Ia juga menyampaikan terima
kasih atas hubungan yang telah lokal (kabupaten/kota, situs ini juga Gubernur, Muspida, Tokoh Agama,
dijalin ANTARA dengan instansi menggarap isu dari sisi kepentingan Pimpinan Parpol/Ormas, Pimpinan
pemerintah di tingkat provinsi. dan kebijakan di tingkat Provinsi MMP (Majelis Musyawarah Papua),
“Saya rasa ANTARA perlu Jateng). Pimpinan MRP, dan Pimpinan
mengambil prakarsa seperti itu Dewan Adat Papua, terungkap
supaya dijadikan wahana untuk Provinsi Papua Barat Rawan sejumlah masalah rawan konflik di
informasi publik, sebagai badan Konflik Papua Barat seperti suhu politik pra
publik seperti yang diamanatkan UU Sementara itu, Tim Kunker Komisi pemilu 2009, pengibaran bendera
No. 14/2008,” katanya. I DPR lainnya mengunjungi Provinsi bintang kejora, pemberlakuan PP (
Sementara itu Kepala Perum Papua Barat. Provinsi Papua Barat Peraturan Pemerintah ) No 7 tahun
LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah, merupakan Provinsi yang masih 2007, alokasi dana Otonomi Khusus
D.D. Kliwantoro meminta kepada tergolong muda usia yang merupakan hingga proyek Pembangunan LNG
Komisi I DPR mendesak pemerintah hasil pemekaran dari Provinsi Irian Tangguh di Distrik Babo.
segera mencairkan anggaran PSO Jaya. Sebagai Provinsi baru tentunya “Sampai hari ini implementasi
yang hingga kini belum diberikan. masih banyak masalah yang masih otonomi khusus belum menyentuh
Ia juga meminta dukungan Komisi harus dipecahkan bersama. dan merata sampai ke bawah,” ujar
I DPR agar pemerintah provinsi Masalah keamanan merupakan Frans ketua FKPM.
memberi dukungan berupa bantuan salah satu masalah yang harus terus Menanggapi hal tersebut, Ketua
sarana dan prasarana untuk ditingkatkan mengingat masyarakat Komisi I DPR mengatakan akan
menunjang kinerja biro provinsi Papua Barat terdiri dari berbagai menindak lanjuti dan akan
Perum LKBN ANTARA yang macam etnis. Untuk terus terjaganya mendorong pemerintah pusat untuk
tersebar di 33 provinsi, seperti halnya keamanan di Papua Barat, diperlukan menjabarkan dan merealisasikan
yang telah dilakukan pemprov kepada peran aparat keamanan baik dari implementasi dari Undang-Undang
TVRI dan RRI. pihak Polri, TNI maupun BIN. Otonomi khusus tersebut di papua
“Kami berharap pada APBD Tim Kunker Komisi I DPR ke barat dan menanggapi pengibaran
Jateng 2009 ada alokasi anggaran Provinsi Papua Barat dipimpin bendera bintang kejora.yusron ihza
sarana dan prasarana untuk Perum langsung Ketua Komisi I DPR Theo menanggapi “hal ini harus
LKBN ANTARA Biro Jawa tengah, L. Sambuaga (F-PG) dengan mendapatkan penanganan yang
termasuk bantuan operasional dan Anggotanya antara lain : Yusron Ihza serius, bukan dengan cara kontra
kegiatan peliputan seputar informasi (F-BPD), Yorris T.H Raweyai (F- produktif tetapi melalui pemikiran –
potensi daerah, aspirasi masyarakat, PG), R.K. Sembiring Meliala (F- pemikiran dan melakukan
dan kebijakan Pemprov Jateng,” PDIP), Andreas Pareira (F-PDIP), pendekatan- pendekatan karena
katanya. H. Andi Jamaro Dulung (F-PPP) dan mungkin saja itu adalah salah satu
Ia mengatakan, ANTARA Biro Mutammimul Ula (F-PKS). Tim wujud terhadap ketidakpuasan
Jateng telah membangun situs berita Kunker Komisi I DPR berada di masyarakat papua terhadap
(www.antarajateng.com) yang secara Provinsi Papua Barat dari tanggal 29 pemerintah pusat.”
spesifik akan menggali berita lokal Juli sampai dengan 2 Agustus 2008. Theo menambahkan, Komisi I
dan regional. Selain menggali berita Dalam pertemuan dengan Wakil DPR akan memantau sampai sejauh

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 53