Page 60 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

Jambi Nantikan Tambahan Kuota BBM

ulai dari kelangkaan Pada Masa Reses Sidang IV Tahun Sidang 2007-2008,
BBM, telah Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, mineral,
menyebabkan antrian riset dan tehnologi serta lingkungan hidup, melakukan
Mpanjang, melanda
hampir di seluruh SPBU provinsi Jambi. kunjungan kerja ke tiga provinsi, yakni provinsi Jambi,
Selain itu pemadaman listrik yang Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Provinsi Jambi,
dilakukan PLN, khususnya bagi dipimpin Anggota Komisi VII Budi Harsono (FPG). Seperti
pelanggan rumah tangga, terkadang yang banyak disorot media, berbagai permasalahan yang
mencapai lima hingga delapan jam berhubungan langsung dengan bidang Komisi VII, masih
perhari.
Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
bertekad segera mengatasi kelangkaan-
kelangkaan tersebut. Terkait masalah
listrik, berbagai sumber daya alam di Menanggapi paparan itu, Anggota Kelangkaan BBM
Provinsi Jambi, cukup mampu dijadikan Komisi VII Tyas Indyah Iskandar (FPG) Terkait kelangkaan BBM, Tim
tenaga pembangkit listrik, baik menjelaskan RUU Ketenagalistrikan Kunker Komisi VII sepakat akan
pembangkit listrik tenaga air, uap maupun sedang dibahas. Masalah desentralisasi mendesak pemerintah memberikan
gas. masih menjadi perdebatan. Pemerintah tambahan kuota BBM untuk Provinsi
Beberapa investor juga telah bersedia belum bersedia melepaskan Jambi. Dikatakan Budi, di Intern Komisi
menanamkan modalnya, namun para wewenangnya. VII telah sepakat untuk meminta
investor selalu mengeluhkan masalah Tapi akhirnya kata Tyas, setelah tambahan kuota kepada pemerintah,
perizinan. Sistem birokrasi ditubuh PLN melalui pembahasan alot, pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM,
masih menjadi penghambat. “Masalah pusat tetap mendesign rencana Pertamina serta BPH Migas sebagai
izin, masih selalu berbenturan dengan kelistrikan secara nasional. Planingnya pihak yang mengelola bidang
sistem birokrasi di tubuh PLN sendiri,” tetap diatur PLN, namun daerah perminyakan. Ia berjanji pembahasan
keluhnya dibolehkan untuk mengembangkan masalah ini akan menjadi perioritas
Ia berharap, Komisi VII dapat potensinya. setelah memasuki masa sidang.
menjembatani masalah izini tersebut. Sehingga Tyas mendukung keinginan “Komisi VII sudah sepakat untuk
“Harapan saya, di Undang-Undang daerah mengembangkan potensi menambah kuota BBM, bagaimanapun
kelistrikan yang sedang dibahas, dapat kelistrikannya, mengingat hal itu akan kesulitannya kita,” katanya
diatur supaya daerah bisa diatur dalam UU kelistrikan nantinya. Untuk itu, Tim kunker meminta
mengembangkan potensi kelistrikannya,” Untuk masalah perizinan katanya masih Pemrov Jambi memberikan data-data
tambahnya menjadi perdebatan. Namun ia berjanji yang diperlukan, agar dapat dijadikan
Dijelaskannya, saat ini, sudah ada pihaknya akan senantiasa mengakomodir dasar dalam pembahasan nantinya,
interkoneksi (jaringan listrik) yang masukan-masukan dari daerah. seperti data kenaikan jumlah kendaraan
menghubungkan dari Provinsi Nangroe Senada dengan Tyas, Ketua Tim supaya bisa memperkuat usulan tersebut.
Aceh Darussalam (NAD) hingga ke Kunker, Budi Harsono juga meyakinkan Namun Budi belum bisa memastikan
Provinsi Lampung. Karena itu ia yakin Undang-undang Kelistrikan yang sedang besaran tambahannya, mungkin
jika Jambi dapat membangun dibahas, akan mempertimbangkan kisarannya lima hingga sepuluh persen.
pembangkit-pembangkit listrik, maka supaya tidak lagi memilih sentralisasi agar Menurutnya, penambahan kuota
akan menghasilkan karena dengan mampu memenuhi harapan berbagai merupakan kewenangan Panitia
jaringan itu, listriknya dapat dijual daerah. Ia menyadari potensinya serta Anggaran, sehingga belum bisa
kedaerah lain. kemampuan daerah sangat besar, dipastikan jumlahnya.
Ketua Komisi II DPRD Jambi sehingga harus diberikan kesempatan Ia menyadari kelangkaan BBM
Mardina, meminta pihak Pertamina serta untuk mengembangkan dirinya. bukan masalah sederhana. Menambah
PLN dapat lebih memperhatikan “Sistem sentralisasi tidak lagi mampu kuota berarti menambah subsidi. “Jika
kebutuhan masyarakat. Ia menyadari mengakomodir semuanya karena daerah menambah subsidi BBM, berarti
pemadaman listrik di Jambi yang Indonesia sangat luas. Ini juga sesuai mengurangi subsidi yang lain. Subsidi
mencapai enam jam perhari, bukan dengan prinsip otonomi daerah. Harus minyak kita sudah lebih dari 300 triliun.
semata-mata kesalahan PLN, namun diberikan kewenangan untuk mengurus Tapi memang dilema karena masyarakat
yang penting mencari solusi supaya rumahtangga sendiri,” jelas Budi semakin maju, kendaraan semakin
kondisi tersebut tidak berlarut. banyak, kebutuhan juga semakin

60 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67