Page 61 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

meningkat,” papar Budiberusaha atasi alokasi gasnya untuk dalam negeri. sekitar.
bersama,” ungkapnya Terlebih selama ini laporan KKS
Kelangkaan BBM, tidak hanya terjadi menyatakan pihaknya selalu untung. Ia Tidak Ada Koordinasi
di Jambi. Tapi juga di Sumut, Kalteng, menambahkan, BP Migas merupakan Asfihani dari (F-PD) merasa prihatin
Kaltim, NTB, Bengkulu, Lampung serta salah satu instrument yang sangat efektif masih adanya ego sektoral di instansi
berbagai daerah lainnya, bahkan hampir untuk menindaklanjuti dan menekan pemerintah dalam sektor migas, terlihat
merata di seluruh Indonesia. KKS agar menjalankan planning yang tidak adanya kordinasi, yang berdampak
Sementara Gubernur Jambi H. jelas. minimnya kinerja sector migas Indonesia.
Zulkifli Nurdin mengatakan antrian Ketua Tim kunker Sonny Keraf “Masing-masing pihak sering
BBM di Jambi mencapai dua hingga tiga mengatakan akan segera mengirim surat mempertahankan diri dari sektoralnya,
kilometer. Kondisi tersebut hampir merata kepada pemerintah melalui pimpinan sehingga koordinasi hampir tidak ada.
di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi dewan agar perusahaan Migas asing Padahal, kalau koordinasi itu jalan, dalam
Jambi. Meningkatnya jumlah kendaraan
Jambi hingga 52 persen, dalam dua tahun
terakhir di provinsi, mengakibatkan
kebutuhan terhadap BBM semakin
bertambah, sehingga memicu terjadinya
kelangkaan.
Zulkifli mengaku, pihaknya telah
melakukan berbagai upaya untuk
mengatasinya dengan mendatangi Komisi
VII beberapa waktu yang lalu,
melakukan loby kepada pertamina serta
memperketat pengawasan terhadap
distribusi BBM secara langsung.
Jambi termasuk daerah penghasil
tambang, namun ironisnya, masih
mengalami kelangkaan BBM
berkepanjangan. Kelangkaan BBM juga
disebabkan hambatan distribusi yang
melalui sungai Batanghari karena sering
mengalami pendangkalan. memprioritaskan domestik market hal peraturan perundang-undangan atau
Ia berharap Komisi VII dapat obligation juga harus dapat mengurangi peraturan lainnya, maka tidak akan ada
merealisasikan permintaan tambahan tenaga kerja asing. tumpang tindih peraturan,”kata Asfi
kuota BBM, secepatnya setelah Menurut Sonny, beberapa Menurut dia, pemerintah harus
memasuki masa sidang. perusahaan telah membuktikan, dengan menyusun aturan yang tidak tumpang
menggunakan tenaga kerja domestik tindih dan mampu mentertibkan
Alokasi Gas Domestik mereka juga mampu mencapai tingkat peraturan yang ada. “Misalnya peraturan
Sementara Tim Kunker Komisi VII produksi dan kinerja perusahaan yang mana yang harus diacuh apakah
ke Kaltim yang dipimpin Wakil Ketua tidak kalah dengan tenaga asing. Selain peraturan dari Kehutanan atau SDM,
Komisi Sonny Keraf (F-PDIP) mendesak itu, BP Migas dan KKS harus dapat karena selama ini kalau ada kegiatan
BP Migas agar menekan Kontrak Kerja melaksanakan cost efisiensi didalam sektor pertambangan, pasti ke SDM tapi juga
Sama (KKS) Migas di Kaltim agar migas. “ini menjadi modal dan point harus melewati peraturan menteri
meningkatkan pengelolaan dan alokasi penting dalam melakukan penghematan kehutanan,”paparnya
gas sehingga kebutuhan gas dalam negeri dari sisi anggaran,”terangnya. Ia berpendapat, Departemen ESDM
dapat terpenuhi. Pelaksanaan Company Development dan Kehutanan harus duduk bersama
“Seyogyanya BP Migas secara intens harus dilaksanakan secara konsisten supaya tercipta kordinasi yang baik serta
menekan KKS Migas agar menyusun karena dampak tambang dan migas di berkelanjutan baik disisi peraturan
planning yang jelas dan alokasi gas karena Kaltim minim sekali dirasakan oleh maupun mekanisme kerja. “Koordinasi
selama ini kebutuhan migas di dalam masyarakat sekitar. Sonny berharap, juga diperlukan antara pemerintah pusat
negeri sangat mendesak,”kata pemerintah dapat menekan perusahaan- dan daerah untuk meningkatkan income
Muhammad Najib dari F-PAN. perusahaan migas agar dapat Negara dari sektor migas,”tambahnya.
Menurut Najib, selama ini meningkatkan produksi dari sumur-
masyarakat sudah tertekan dengan sumur tua melalui penggunaan teknologi Pembangunan Berkelanjutan
adanya kekurangan listrik PLN karena canggih, namun tetap menjaga limbah Mayoritas anggota tim Kunker Komisi
itu KKS harus dapat meningkatkan migasnya agar tidak mencemari warga VII ke Kaltim mengharapkan Pemprov

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67 61