Page 64 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI VIII DPR SOROTI MINIMNYA

TUNJANGAN GURU HONOR AGAMA

Guru Agama merupakan seorang pendidikan agama (Depag).
pengajar yang berusaha menuntun “Saat ini Pemerintah daerah diperbolehkan
memberikan tunjangan honor bagi guru honorer
akhlak masyarakat menuju kearah
pendidikan agama yang selama ini berada dibawah
kebaikan dengan berdasarkan koordinasi Depag,”kata Zulkarnaen Djabar dari F-PG
landasan nilai-nilai agama. Karena itu, saat mengadakan tatap muka dengna Gubernur Jabar
karena besarnya peranan seorang guru Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf.
agama di mata masyarakat pemerintah Menurutnya, semangat peraturan itu bertujuan
untuk memajukan dunia pendidikan termasuk
harus memberikan jaminan
pendidikan agama. Dari 430 ribu lembaga
kesejahteraan bagi para guru agama di penyelenggara pendidikan sekitar 30 persen diantaranya
pelosok tanah air. Karena saat ini mencapai 102 ribu adalah lembaga pendidikan agama.
tunjangan guru agama sangat minim ‘Saat ini sebanyak 90 persen lembaga pendidikan agama
dibandingkan guru umum. diantaranya berstatus swasta atau didanai
masyarakat,”terangnya.
Ia menambahkan, dari 90 persen lembaga
pendidikan agama swasta
meliputi sekitar 3 juta siswa,
berarti terdapat 3 juta siswa
yang tidak merasakan uang
APBN.
Zulkarnaen mengatakan,
PP No.55 Tahun 2007 harus
dijadikan sandaran hukum
bagi daerah dalam
memberikan tunjangan untuk
guru honorer. “Pendidikan
agama milik kita semua dan
itu merupakan tanggung
jawab pusat dan daerah
termasuk pesantren,” katanya
Sementara itu,
Chairunnisa dari F-PG
mengatakan, permasalahan
belajar bukan hanya fasilitas
dikelas tetapi juga harus
memperhatikan tunjangan
ada kesempatan Kunker kali honor untuk guru honorer. “Setelah PP ini terbit
ini, Kunker Komisi VIII DPR pemerintah daerah tidak usah takut dalam memberikan
baik ke Provinsi Jabar, NTB tunjangan untuk guru honor untuk guru agama,”
Pmaupun Gorontalo menyoroti rendahnya katanya.
kesejahteraan guru honor agama di Provinsi tersebut, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku akan
maupun kesiapan embarkasi haji di daerah Gorontalo. segera mensosialisasikannya kepada Pemkab atau
Saat Komisi VIII DPR melakukan Kunker ke Pemkot untuk mengalokasikan dana honor dan
Provinsi Jabar, tim Kunker Komisi VIII DPR meminta tunjangan bagi guru-guru agama atau keagamaan.
Pemda Jawa Barat segera sosialisasikan PP No.55 Namun Heryawan belum bisa menyebutkan alokasi
Tahun 2007. Melalui PP ini Pemda diperbolehkan dana dari APBD Jabar. “Dahulu ada atauran tidak
memberikan tunjangan honor bagi guru honorer memperbolehkan kepada aparat di instansi vertical

64 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67