Page 66 - MAJALAH 67

KUNJUNGAN KERJA

pusat ke daerah.
“Semoga fakta-fakta di beerapa tempat di NTB
dapat menjadi bahan terbaik dan referensi
khusus di Komisi VIII DPR untuk mengambil
kebijakan dalam menuntaskan permasalahan
di NTB
Menurut Mesir, banyaknya masalah yang
ditemui harus segera ditangani dan dibantu
dalam menyalurkan aspirasi dari hasil lapangan
karena ini merupakan tugas dan wewenang
komisi VIII DPR RI diantaranya bidang sosial,
agama, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan penanggulangan
bencana.
Sementara, Latifah Iskandar (F-PAN)
mengatakan, untuk menanggulangi masalah perempuan
Dorong sentralisasi program yang mengemuka di lapangan harus diselesaikan secara
Saat Kunker ke Jabar, Wakil Ketua Komisi VIII DPR structural
Hilman Rosyad Syihab mengatakan, DPR mendorong Menurut Latifah, didaerah ini Remiten, tenaga kerja
adanya sentralisasi program pengentasan masalah sosial atau buruh migran lebih besar dari APBD. Sementara
seperti panti asuhan, balai penyandang cacat, sehingga itu dirinya melihat anggaran untuk menangani masalah
program dapat lebih terfokus dan terarah. ketenagakerjaan sangat minim.
“Program yang mencuat didesentralisasikan karena Untuk itu Latifah mengharapkan kepada
adanya otonomi daerah, namun hal ini
menyebabkan control pusat lemah terhadap
program pemberdayaan masalah sosial,
dampaknya adalah pendanaan
kurang,”katanya
Menurutnya, Depsos harus mendorong
adanya sentralisasi program menyangkut
masalah-masalah sosial karena, terangnya, ini
merupakan amanat pelaksanaan UUD 45.
“anak terlantar dijamin oleh Negara sesuai
dengan UUD 45, karena itu program untuk
penyandang cacat harus sentralistik selama ini,
melalui otonomi, APBD Kota/provinsi dananya
selalu kurang,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran Depsos saat ini
berkisar 3.5 Triliun, oleh karena itu Unit
pelayanan Teknis harus disentralistik seperti
balai penerbitan Brailie dan pelatihan-pelatihan pemerintah agar kebijakan-kebijakan di Provinsi NTB
sementara untuk wilalyah diknas itu merupakan yang selama ini belum berkeadilan dan kesetaraan
wewenang diknas. gender ini harus selalu diupayakan kearah yang lebih
Menurut Hilman, saat ini memang sudah ada baik.
peraturan yang mengharuskan 1 persen tenaga kerja “Karena banyak masalah yang muncul dan akar
harus penyandang cacat namun terlihat masih kurang permasalahannya adalah ketimpangan gender.” Kata
implementasinya sehingga akses penyandang cacat tidak Latifah.
terbuka luas. “oleh karena itu depsos harus terus Selain itu tidak hanya kesetaraan gender, Latifah
mendorong ketrampilan para penyandang menambahkan NTB juga menghadapi masalah
cacat,”katanya. perlindungan anak dan penanganan gizi buruk.
“Ini sangat Ironis, karena NTB adalah daerah
Selesaikan Secara Struktural lumbung padi, yang seharusnya ada sebuah system atau
Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR ke NTB pranata sosial yang harus diselesaikan dan kembali
Mesir Suryadi mengatakan, kunjungan Kunker ke muaranya kepada pemimpin kepala daerah beserta
Provinsi NTB bertujuan menyerap aspirasi dan fakta- aparat atau seluruh jajarannya,” katanya. (si/dns/bsr)
fakta terkait bidang Sosial, Agama dan realisasi anggaran

66 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 67