Page 14 - MAJALAH 80

LAPORAN UTAMA

dari fraksi yang sama mengatakan bagai kasus yang sering menimpa nesia, nota kesepahaman dengan
sangat menyayangkan ketidak kon- TKI kita, Direktur Eksekutif Migrant sejumlah negara tujuan, maupun
sistenan pemerintah dengan kebi- Care Anis Hidayah mengatakan, ti- peraturan lain. Termasuk kinerja
jakan moratorium yang dikeluar- dak adanya pola dan mekanisme 18 instansi berwenang dalam pe-
kan. Seperti kebijakan moratorium baku dalam penyelesaian masalah nempatan dan perlindungan buruh
pengiriman pekerja rumah tangga buruh migran menunjukkan peme- migran.
ke Malaysia yang dikeluarkan pada rintah masih reaktif menghadapi Ke dua, evaluasi terhadap ki-
April 2009 yang dilanggarnya. setiap persoalan buruh migran. nerja legislatif secara menyeluruh,
Pantauan yang dilakukan frak- Hingga kini pemerintah belum baik pada tingkat legislasi, penga-
sinya menunjukkan hingga Okto- memiliki mekanisme bantuan hu- wasan, maupun anggaran dan ke
ber 2011 terdapat 9.600 pembantu kum yang permanen untuk semua tiga, evaluasi terhadap kinerja ca-
rumah tangga baru asal Indonesia negara tujuan buruh migran Indo- binet.
di Malaysia. Ini berarti, katanya, nesia. Hal ini sangat ironis mengi- Ditundanya pembahasan RUU

Rieke Dyah Pitaloka
sangat menyayangkan ketidak konsistenan
pemerintah dengan kebijakan moratorium
yang dikeluarkan.
Seperti kebijakan moratorium pengiriman
pekerja rumah tangga ke Malaysia yang dikeluarkan
pada April 2009 yang dilanggarnya.

pemerintah telah melanggar kebi- ngat terlalu banyak pelanggaran PRT yang sejatinya prioritas 2010
jakan moratorium yang telah dike- hak asasi buruh migran Indonesia juga pertanyaan besar dalam situ-
luarkan. di sejumlah negara. asi dimana PRT migran Indonesia
Terhadap kasus Sumiati, dewan Menurut Anis, ada tiga poin di sejumlah negara minim perlin-
juga mengusulkan untuk melaku- utama yang harus menjadi per- dungan. Tersendatnya penuntasan
kan Moratorium pengiriman TKI ke hatian bersama terkait kasus TKI. revisi MoU RI-Malaysia mengenai
luar negeri. Usulan moratorium ini Pertama, kasus ini semestinya jadi penempatan domestic workers
hampir disepakati mayoritas fraksi momentum bagi pemerintah untuk yang sudah berjalan 1,5 tahun salah
di DPR. melakukan evaluasi menyeluruh satunya karena Pemerintah Indo-
DPR juga telah membentuk terhadap penempatan dan perlin- nesia belum memiliki legislasi nasi-
Tim Khusus penanganan Tenaga dungan buruh migran yang terbukti onal untuk perlindungan PRT.
Kerja Wanita (TKW) khususnya gagal memberikan perlindungan. Anis menegaskan, ratifikasi
yang berada di Arab Saudi. Ang- Evaluasi ini untuk melihat konvensi buruh migran mestinya
gota Tim ini terdiri dari gabungan efektifitas keseluruhan kebijakan menjadi concern bersama. Namun,
berbagai komisi yaitu komisi I, II, yang ada, baik UU Nomor 39 Tahun ironisnya ratifikasi ini tidak ma-
III, VIII dan IX. 2004 tentang Penempatan dan suk dalam agenda Prolegnas DPR
Sementara menanggapi ber- Perlindungan Tenaga Kerja Indo- 2009-2014.

5
1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 15
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
Edisi 80

ARLEMENT
P