Page 17 - MAJALAH 80

Perlindungan PRT sempat me- meletakan dengan jelas mana tang- Artinya keputusan itu bukan hanya
ngundang pro dan kontra, karena gung jawab negara, mana tang- mengeluarkan surat akreditasinya,
Undang-undang ini dianggap akan gung jawab swasta dan mana tang- tapi disiapkan pula pelatihannya.
mengkriminalisasi majikan. Pada- gung jawab TKI”, kata politisi F-PDI
hal sebenarnya temanya sebagai Perjuangan ini. BLK Tidak Berfungsi
perangkat hukum perlindungan Menurut Rieke semua per- Kita memiliki Balai Latihan Ker-
terhadap PRT dan PRT harus diang- aturan perundang-undangan harus ja (BLK) yang bisa dimanfaatkan
gap sebagai profesi. selalu berpegang pada konstitusi untuk pelatihan TKI, namun sayang
Dianggap sebagai profesi, negara yang merupakan sumber BLK-BLK itu tidak berfungsi dengan
artinya dia akan mendapatkan per- dari segala sumber hukum. Dalam baik. Mestinya BLK difungsikan
lindungan hukum sesuai Undang- pembukaan ditegaskan secara untuk pelatihan kerja baik dalam
undang Ketenagakerjaan yang ada. jelas, bahwa tugas negara adalah negeri maupun luar negeri.
“Sekarang di Indonesia sendiri PRT melindungi, mencerdaskan kehidu- Sebetulnya semua permasala-
tidak dianggap sebagai profesi,” pan bangsa dan kesejahteraan so- han terletak pada penyediaan la-
kata Rieke. sial. Artinya tidak bisa lagi di dalam pangan kerja di dalam negeri. Ke-
Ketika dia dikatakan profesi, suatu peraturan, perlindungan di- tika lapangan kerja dalam negeri
dia harus profesional. Jadi tidak serahkan kepada swasta. tidak mampu menyediakan, orang
bisa lagi kedepannya untuk di ta- UU Nomor 39 Tahun 2004 mau- punya inisiatif untuk bekerja ke
nah air pun orang menjadi PRT itu pun Peraturan Menteri Nomor 14 luar negeri. Yang perlu dilakukan
karena tidak punya masa depan tahun 2010, monitoring yang ske- negara adalah mempersiapkan
tapi betul-betul karena dia pilihan. manya untuk di luar negeri diserah- pelatihannya.
Dia memilih menjadi profesi PRT, kan kepada Pelaksana Penempa- Rieke menyayangkan kondisi
artinya dia harus profesional, ha- tan Tenaga Kerja Indonesia Swasta TKI kita yang terbebani berbagai
rus terdidik dan terlatih. Kalau ha- (PPTKIS), begitupula dengan pela- biaya namun minim perlindungan
rus terdidik dan terlatih itu menjadi tihan. Menurut Rieke tidak mung- dari negara. “TKI ini tidak membe-
tanggung jawab negara. kin swasta berhadapan dengan bani negara, malah membantu. Na-
Kedua mengapa UU Perlindu- otoritas negara orang. “Jika per- mun untuk pelatihan saja dia harus
ngan PRT penting, karena sebagai soalan PPTKIS ada yang nakal, beri bayar, semua dibebankan kepada
modalitas kita dalam melakukan sanksi. Tapi bukan berarti bahwa TKI mulai dari perekrutan, pengu-
MoU dengan negara tujuan buruh kewajiban negara harus dilimpah- rusan dokumen, airport tax sam-
migran kita. “Ketika kita minta PRT kan kepada swasta,” paparnya. pai jasa perusahaan”, paparnya.
kita dilindungi dengan hukum yang “Yang namanya perlindungan Pada kasus Sumiyati, PPTKIS
ada disana, mereka selalu menga- itu bukan ada masalah, baru kasus- menyatakan sudah pelatihan, teta-
takan di negara kamu saja tidak di- nya ditangani dan memberi santu- pi kenyatannya Sumiyati tidak bisa
lindungi, jangan minta negara kami nan”, tambah Rieke. Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.
untuk melindungi,” terang Rieke. Menurut Rieke, pelatihan bagi Sayang PPTKISnya sampai seka-
Dalam UU Perlindungan PRT calon TKI yang akan berangkat ke rang tidak dikenakan sanksi apa-
nantinya selain mengatur hak-hak luar negeri juga menjadi tanggung pun. Padahal sudah jelas dia mengi-
PRT juga akan diatur kewajiban- jawab negara. Sebagimana amanat rim orang tidak terdidik. Kemudian
kewajiban yang harus dimiliki oleh Konvensi PBB, proses perlindungan ada argumen dari PPTKIS itu yang
seorang PRT. bagi buruh migran harus dilakukan menyatakan bahwa Sumiyati tidak
Kemudian Revisi UU Nomor secara menyeluruh, baik dari mulai berpendidikan.
39 Tahun 2004. Secara makro dari keberangkatan dia harus terdidik “Di undang-undangnya sen-
109 pasal UU Nomor 39 Tahun dan terlatih sampai kembali ke ta- diri tidak jelas. Pokoknya memiliki
2004, mayoritas hanya mengatur nah air. ijazah terakhir. Ijazah terakhirnya
tentang tata niaganya bukan per- Dicontohkan Rieke, Philipina apa? SD? SMP? SMA? Bahkan di per-
lindungan terhadap warga Negara memiliki kategori yang sama, me- men yang baru syarat pendidikan
yang menjadi TKI. “Namanya saja miliki buruh migran yang mayori- itu dihilangkan sama sekali. Na-
UU tentang Penempatan dan Per- tas juga PRT. Tapi di Philipina jelas, mun selalu dijadikan alasan bah-
lindungan, seolah-olah perlindu- pelatihan dan perlindungan men- wa TKInya tidak terdidik”, Rieke
ngan menjadi nomor dua”, terang- jadi tanggung jawab negara. Swas- menjelaskan.
nya. ta hanya pada rekruitmen saja. Ketika tidak terdidik dan ter-
“Kita meratifikasi UU Nomor Keputusan orang bisa berangkat latih berarti ada mekanisme yang
39 Tahun 2004 dengan substansi atau tidak ada di tangan negara. salah di negara. Karena peraturan-

7
1

16 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 17
16 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P