Page 21 - MAJALAH 80
P. 21

Revisi UU 39/2004



            Harus Segera Diselesaikan







            Kasus  penganiayaan  Sumiyati,  TKI  asal  Dompu,  Nusa              mang  harus  dilakukan  dan  segera
                                                                                 diselesaikan,  karena    terlalu  ba-
            Tenggara  Barat  dan  dibunuhnya  Kikim  Komalasari,  TKI            nyaknya porsi yang diberikan Pelak-
            asal  Cianjur,  Jawa  Barat,  itu  hanyalah  dua  dari  ribuan       sana  Penempatan  Tenaga  Kerja
            kasus  TKI  yang  terekspos  media.  Kemungkinan  masih              Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  untuk
            banyak Sumiyati-sumiyati lain yang dianiaya bahkan di-               melaksanakan  semua  kegiatan,
            bunuh,  namun  tidak  terekspos  dan  TKI  tersebut  tidak           sehingga  porsi  pemerintah  sangat
            berdaya menanggung segala penderitaannya.                            minim  terutama  Badan  Nasional

                 eberapa  kasus  lain  seperti   ini diibaratkan sudah terakumulasi
                 kasus  Ceriyati  tak  berpeng-  sangat  banyak  dan  ini  bisa  disele-
            B hujung  dengan  rasa  keadi-    saikan kalau revisi Undang-undang
            lan  bagi  buruh  migran.  Belum  ada   Nomor  39  Tahun  2004  tentang
            sanksi hukum bagi Ivone Sew, ma-  Penempatan  dan  Perlindungan
            jikan Ceriyati yang mungkin saat ini   Tenaga  Kerja  Indonesia  segera
            juga telah kembali mempekerjakan   diselesaikan.
            pembantu rumah tangga (PRT) mi-       Revisi  UU  ini  merupakan  usul
            gran dari Indonesia.              inisiatif DPR dan masuk dalam Pro-
                Ketua Kelompok Kerja (Pokja)   gram  Legislasi  Nasional  (Proleg-
            TKI Komisi IX DPR Abdul Azis Suse-  nas) Prioritas Tahun 2010.
            no  (F-PKS)  melihat  permasalahan    Menurut Azis, revisi UU ini me-




                                                                                 Penempatan  dan  Perlindungan
                                                                                 Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
                                                                                     Ke depan, PPTKIS diberikan ba-
                                                                                 tasan tertentu, tidak semua diker-
                                                                                 jakan  PPTKIS.  Kalau  peran  PPTKIS
                                                                                 dikurangi, mudah-mudahan perma-
                                                                                 salahan  TKI  ini  bisa  diselesaikan,”
                                                                                 katanya.
                                                                                     Di sini, peran pemerintah khu-
                                                                                 susnya  BNP2TKI  dan  Kementerian
                                                                                 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ha-
                                                                                 rus mempersiapkan semua jajaran-
                                                                                 nya,  khususnya  para  pengawas,
                                                                                 terutama  daerah-daerah  sebagai
                                                                                 kantong  pengiriman  tenaga  kerja
                                                                                 ke luar negeri.
                                                                                     Sebab, selama ini yang kita li-
                                                                                 hat,  banyak  calo-calo  yang  berke-
                                                                                 liaran  di  daerah-daerah  sebagai
                                                                                 kantong pengirim TKI dan biasanya
                                                                                 disinilah pertama timbulnya perma-
                                                                                 salahan  itu.  Dengan  memberikan



                                                                                                                1


   0                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 |  1

   0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA |  Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
                                                                                                    TH. XLI, 2010 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                                             Edisi 80
                                                                              P
                                                                               ARLEMENT
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26