Page 21 - MAJALAH 80
P. 21
Revisi UU 39/2004
Harus Segera Diselesaikan
Kasus penganiayaan Sumiyati, TKI asal Dompu, Nusa mang harus dilakukan dan segera
diselesaikan, karena terlalu ba-
Tenggara Barat dan dibunuhnya Kikim Komalasari, TKI nyaknya porsi yang diberikan Pelak-
asal Cianjur, Jawa Barat, itu hanyalah dua dari ribuan sana Penempatan Tenaga Kerja
kasus TKI yang terekspos media. Kemungkinan masih Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk
banyak Sumiyati-sumiyati lain yang dianiaya bahkan di- melaksanakan semua kegiatan,
bunuh, namun tidak terekspos dan TKI tersebut tidak sehingga porsi pemerintah sangat
berdaya menanggung segala penderitaannya. minim terutama Badan Nasional
eberapa kasus lain seperti ini diibaratkan sudah terakumulasi
kasus Ceriyati tak berpeng- sangat banyak dan ini bisa disele-
B hujung dengan rasa keadi- saikan kalau revisi Undang-undang
lan bagi buruh migran. Belum ada Nomor 39 Tahun 2004 tentang
sanksi hukum bagi Ivone Sew, ma- Penempatan dan Perlindungan
jikan Ceriyati yang mungkin saat ini Tenaga Kerja Indonesia segera
juga telah kembali mempekerjakan diselesaikan.
pembantu rumah tangga (PRT) mi- Revisi UU ini merupakan usul
gran dari Indonesia. inisiatif DPR dan masuk dalam Pro-
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) gram Legislasi Nasional (Proleg-
TKI Komisi IX DPR Abdul Azis Suse- nas) Prioritas Tahun 2010.
no (F-PKS) melihat permasalahan Menurut Azis, revisi UU ini me-
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Ke depan, PPTKIS diberikan ba-
tasan tertentu, tidak semua diker-
jakan PPTKIS. Kalau peran PPTKIS
dikurangi, mudah-mudahan perma-
salahan TKI ini bisa diselesaikan,”
katanya.
Di sini, peran pemerintah khu-
susnya BNP2TKI dan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ha-
rus mempersiapkan semua jajaran-
nya, khususnya para pengawas,
terutama daerah-daerah sebagai
kantong pengiriman tenaga kerja
ke luar negeri.
Sebab, selama ini yang kita li-
hat, banyak calo-calo yang berke-
liaran di daerah-daerah sebagai
kantong pengirim TKI dan biasanya
disinilah pertama timbulnya perma-
salahan itu. Dengan memberikan
1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80
P
ARLEMENT

