Page 23 - MAJALAH 80

Memang disadari sebelum ter-
bit Peraturan Menteri Nomor 14
Tahun 2010 ada dualisme antara
BNP2TKI dengan Dirjen Binapen-
ta Kemenakertrans. Wewenang
BNP2TKI kurang leluasa dan Dirjen
Binapenta juga merasa setengah
hati karena di situ banyak mafia
yang memainkan peran.
Seperti dalam perekrutan,
banyak permainan yang tidak sehat
termasuk pemalsuan umur, pemal-
suan tempat tinggal dan pemalsu-
an lainnya. Sebelumnya, BNP2TKI
kurang diberi keleluasaan, dan ke-
terbatasan wewenang inilah yang
harus diubah.
Azis menambahkan, jika diba-
ca secara cermat, Peraturan Men-
teri Nomor 14 Tahun 2010 masih
banyak point-point yang setengah
hati. Beberapa pasal tidak disebut-
kan secara tegas, sehingga dalam lam mengurus tenaga kerjanya ke selalu bersikap sama, kalau sudah
implementasinya di lapangan tim- luar negeri, kasus yang menimpa ada masalah semua saling lempar
bul permasalahan-permasalahan. tenaga kerja Philipina jauh lebih se- tanggung jawab.
Melihat banyaknya permasala- dikit dibandingkan TKI kita. Azis menegaskan, siapapun
han TKI, Azis menilai pemerintah UU Nomor 39 Tahun 2004 se- yang jadi menteri, kalau aturan-
lambat dalam mengatasi masalah cara garis besar sudah baik, namun nya masih seperti ini dan tidak ada
ini. Dan ini bukanlah semata-mata seiring dengan perkembangan ja- keseriusan dari pemerintah, dalam
kesalahan Menaker. Bahkan dia man, ada pasal-pasal yang perlu hal ini Kementerian Dalam Nege-
merasa kasihan jika menteri terus- dilakukan revisi. Memang diakui ri, Kementerian Luar Negeri dan
terusan dijadikan bemper, seolah- untuk mengambil langkah cepat instansi terkait lainnya untuk ber-
olah menteri tidak tegas dan tidak dalam mengatasi permasalahan ini sama-sama menyelesaikan perma-
bisa berbuat apa-apa. dengan merevisi undang-undang salahan ini, maka permasalahan ini
Kesalahan ini sebetulnya su- akan memakan waktu cukup lama. tak akan kunjung habisnya.
dah terlalu banyak dan kesalahan Menurut Azis, langkah ter- Kerjasama dan tanggung ja-
kolektif, jadi kalau tidak disele- cepat untuk mengatasi perma- wab ini harus ditanamkan betul
saikan bersama-sama dan adanya salahan dengan memberlakukan pada setiap aparat yang bertugas,
kemauan yang kuat untuk kebaikan moratorium atau penghentian pe- karena jangan sampai Menaker-
bersama, dikhawatirkan kejadian ngiriman tenaga kerja Indonesia ke trans mengeluarkan moratorium
ini akan selalu terulang kembali. luar negeri. Dewan juga telah men- pada salah satu negara, tapi imi-
Belajar dari negara lain, kita ti- desak pemerintah untuk menge- grasi tetap mengeluarkan paspor,
dak perlu malu meniru Negara Asia luarkan moratorium ini, walaupun sehingga para TKI tetap dapat be-
lainnya seperti Philipina yang juga keputusan ini belum menjadi kepu- rangkat ke negara yang dituju.
cukup banyak mengirimkan tenaga tusan bersama. “Itu berarti tidak ada kerjasama
kerjanya ke luar negeri. Philipina Fraksinya sendiri menurut Azis yang baik antar departemen atau
punya peraturan yang bagus untuk sepakat dikeluarkan moratorium, kementerian, disitulah egosekto-
melindungi tenaga kerjanya di luar karena dengan diberhentikannya ralnya, di lain pihak kita menyetop
negeri. Dalam kepengurusan tena- pengiriman sesaat, sebaiknya kita di lain pihak dia memberikan kebe-
ga kerjanya ke luar negeri, Philipina berbenah diri, melakukan koreksi, basan atau meloloskan. Jika kejadi-
sangat serius mempersiapkan dan introspeksi, harus bagaimana cara annya seperti ini, menteri menjadi
melayani tenaga kerja yang akan menyikapi permasalahan ini de- pusing dengan sendirinya,” kata
bekerja di luar negeri. ngan sebijaksana mungkin. Azis mengomentari hal itu. (tt,sc)
Karena kekonsistenannya da- Karena selama ini, pemerintah foto: do & internet

| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |

ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT