Page 26 - MAJALAH 80

SUMBANG SARAN

patan TKI Swasta (PPTKIS). Dan ke- pendek tersebut antara lain: mem- hal tersebut, maka pilihan terbaik
empat, peran aktif dari para calo bantu mempercepat penyelesaian adalah menghentikan pengiriman
yang membuat perempuan tergiur terhadap kasus-kasus TKI yang ber- TKI sektor informal ke Arab Saudi,
dan berani untuk bekerja ke luar masalah di negara-negara tujuan sehingga tidak akan muncul lagi
negeri. TKI, terutama yang ada di Arab Sumiati-Sumiati lain di masa men-
Sejak krisis ekonomi yang ter- Saudi, baik yang sedang mengha- datang. Pemerintah telah melaku-
jadi tahun 1998, terdapat sekitar dapi ancaman hukuman, termasuk kan moratorium atau penghentian
400.000 orang yang secara resmi hukuman mati, TKI yang berada pengiriman TKI sektor informal ke
tercatat sebagai TKI setiap tahun- di penampungan di KBRI karena Kuwait, Jordania, dan Malaysia,
nya. Data Bank Dunia menunjuk- ada masalah dengan ijin tinggal, namun terhadap Arab Saudi Peme-
kan, pada tahun 2004, sekitar 80% kontrak kerja, gaji, dan mengalami rintah masih belum berani bersikap
dari TKI adalah TKW, dan 95% di an- kasus kekerasan, maupun ratusan tegas. Untuk itu sepertinya Peme-
taranya bekerja di sektor informal TKI yang saat ini masih terlantar di rintah perlu belajar dari tindakan
sebagai PRT atau profesi lain yang bawah jembatan Kandara, Jeddah. Gubernur Nusa Tenggara Barat
sejenis seperti perawat bayi (baby- Dalam jangka panjang, pemerintah yang segera mengambil kebijakan
sitter) atau orang lanjut usia (pra- harus meninjau ulang negara-nega- untuk menghentikan pengiriman
murukti). Data lain dari Bank Dunia ra yang menjadi tujuan TKI, teruta- TKI informal sesaat setelah muncul
menunjukkan, pada tahun yang ma Arab Saudi. Pemerintah henda- kasus Sumiati.
sama jumlah TKI yang terdaftar knya hanya memberikan ijin kepada DPR juga dapat mengambil pe-
mencapai 380.688 orang, dan 83% TKI untuk bekerja di negara-negara ran dalam upaya perlindungan TKI
di antaranya adalah perempuan yang sudah memiliki perjanjian bi- sesuai dengan fungsi yang dimiliki.
(TKW). Dari jumlah tersebut, lebih lateral tentang TKI seperti Hong- Fungsi legislasi dapat dijalankan
dari 90% TKW bekerja di sektor in- kong dan Malaysia. Pemerintah juga dengan melakukan revisi terhadap
formal sebagai PRT. perlu memprioritaskan pengiriman Undang-Undang Nomor 39 Tahun
TKI sektor formal dan secara ber- 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan terhadap TKI: tahap mengurangi pengiriman TKI Perlindungan Tenaga Kerja Indo-
Agenda ke Depan sektor informal. Khusus terhadap nesia ke Luar Negeri. Banyak pihak
Meskipun permasalahan TKI negara tujuan Arab Saudi, perlu di- yang menganggap bahwa Undang-
merupakan sesuatu yang kompleks pertimbangkan beberapa hal beri- Undang ini masih memiliki kelema-
karena banyaknya faktor yang sa- kut sebelum meneruskan kebijakan han karena memberikan porsi yang
ling terkait, namun tidak berarti pengiriman TKI sektor informal terlalu besar kepada PPTKIS dan
bahwa Pemerintah boleh meng- ke negara itu, yaitu pertama, dari sebaliknya masih kurang memberi-
abaikan aspek perlindungan ter- aspek yuridis formal, Peraturan kan perlindungan hukum kepada
hadap TKI. Kondisi bahwa negara Pemerintah Arab Saudi tentang Ke- TKI. DPR bersama-sama dengan
lain membutuhkan TKI guna men- tenagakerjaan tidak memasukkan Pemerintah juga perlu meratifikasi
dukung perekonomian mereka para pekerja sektor informal se- Konvensi PBB Tahun 1990 tentang
seharusnya dapat dimanfaatkan perti PRT, supir, dan tukang kebun Perlindungan Pekerja Migran dan
secara maksimal oleh Pemerintah sebagai bagian dari tenaga kerja Keluarganya. Selain itu, fungsi
Indonesia sebagai posisi tawar formal, sehingga secara hukum pengawasan juga perlu lebih diop-
untuk menuntut jaminan perlindu- mereka tidak terlindungi. Kedua, timalkan dengan melakukan rapat
ngan hukum dan perlakuan yang secara sosio-kultural, pandangan kerja dengan seluruh s take hol-
layak bagi TKI. Menjadi kewajiban dalam masyarakat Arab Saudi yang ders terkait, terutama Kementerian
Pemerintah untuk menjamin war- menganggap bahwa pembantu Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ke-
ganya diperlakukan secara adil dan adalah ”budak” sampai saat ini be- menterian Luar Negeri serta rapat
manusiawi dimanapun dia berada lum sepenuhnya hilang, sehingga dengar pendapat dengan BNP2TKI,
dan apapun profesinya, termasuk TKW yang bekerja sebagai PRT dan Perusahaan Penempatan TKI
mereka yang memilih menjadi TKI dapat diperlakukan dengan seenak Swasta (PPTKIS) maupun kunju-
di luar negeri. nya. Dan ketiga, banyaknya kasus ngan langsung ke daerah-daerah
Khusus mengenai kebijakan yang menimpa TKI yang bekerja yang selama ini menjadi daerah
pengiriman TKI, terutama ke Arab di sana, terutama yang berprofesi pengirim TKI seperti Jawa Timur,
Saudi, ada beberapa upaya yang sebagai PRT. Hal ini tidak terlepas Jawa Barat, dan Nusa Tenggara
dapat dilakukan, baik yang bersi- dari paradigma yang masih meng- Barat untuk mendapatkan fakta
fat jangka pendek maupun jangka anggap bahwa PRT adalah budak. yang akurat di lapangan.(parle)
panjang. Beberapa upaya jangka Apabila Pemerintah menyadari tiga foto: internet

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 7
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P