Page 27 - MAJALAH 80
P. 27
PENGAWASAN
Pembatasan BBM Bersubsidi
Ditunda Hingga Akhir Maret 2011
Pembatasan BBM
bersubsidi yang diajukan
oleh Pemerintah kepada
DPR ditanggapi
Pro Kontra oleh mayoritas
anggota Komisi VI DPR.
Sebagian menganggap
program pemerintah
masih prematur,
artinya harus dikaji ulang
dan sosialisasi yang
memadai. Sementara yang
lainnya menyetujui
pembatasan tersebut agar
tepat sasaran.
eperti kita ketahui, Pihak menindaklanjuti amanat pasal 7 harus melengkapi kajiannya terkait
Pertamina selaku opera- ayat (2) UU nomor 10 Tahun 2010 pembatasan BBM Bersubsidi.
S tor telah meyatakan diri pi- tentang APBN 2011 melalui kebi- Selain itu, Komisi VII DPR juga
haknya belum siap menjalankan jakan pengaturan BBM bersub- meminta Pemerintah melaksanakan
program pemerintah karena infra- sidi yang akan dimulai tahun 2011 kegiatan sosialisasi yang memadai
strukturnya belum memadai. Ak- nanti,”Kata Ketua Komisi VII Teuku serta pengawasan yang ketat guna
hirnya dengan berat hati rencana Riefky Harsya. mengurangi dampak negative dari
pembatasan BBM Bersubsidi diun- Teuku Riefky mengatakan, sesu pelaksanaan kebijakan tersebut
dur hingga akhir Maret 2011 men- ai dengan amanat UU No. 10 Tahun Riefky menambahkan, imple-
datang. 2010 tentang APBN 2011 penjelasan mentasi kebijakan pengaturan BBM
“Pemerintah harus segera pasal 7 ayat (2) huruf c, pemerintah bersubsidi itu akan dilaksanakan
7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80
ARLEMENT
P
