Page 30 - MAJALAH 80

PENGAWASAN

sudah beda pandangan. Jangan rannya itu memang dibawah dari
sampai rakyat Jakarta menjadi realiasasi konsumsi tahun berjalan,
tempat untuk uji coba. Atas dasar jadi kalau dikatakan pemerintah
apa pemerintah mematok rakyat itu melebihi kuota saya bingung.
Jakarta tidak boleh memakai BBM Anda memang yang mengajukan
bersubsidi. Lalu apa namanya jika dibawah kuota kok,” tukas Effendi
ini bukan kenaikan BBM. Bagaima- “Jangan itu seolah-olah dipu-
na dengan kesiapan infrastruktur tuskan sepihak dari pemerintah,
pertamina,” kata Ismayatun padahal kan masih harus diajukan
Menurut dia, rencana peme- ke DPR ada konsekwensi yang ha-
rintah membatasi konsumsi BBM rus dipikirkan baik dari anggaran-
bersubsidi merupakan sebuah ke- nya, tehnis pelaksanaannya,” kata
bijakan yang tidak adil bagi ma- menambahkan
syarakat. karena itu, Ia menyatakan ia mengkhawatirkan, bila pe-
Fraksinya dengan tegas menolak merintah membatasi jenis bbm ber- si kuota bbm itu berapa, kalau ha-
adanya pemberlakuan pembatasan subsidi dan membiarkan jenis BBM nya terjadi kenaikan 10 persen,
konsumsi BBM bersubsidi. yang sama, tapi dengan harga ber- masih ada cara lain yang bisa di-
Pendapat Ismayatun didu- beda akan menyebabkan konotasi tempuh,” katanya
kung penuh oleh rekannya yang yang bermacam-macam. Mungkin Lebih lanjut Bobby juga
juga Wakil Ketua Komisi VII Effendi ada yang menganggapnya sebagai menanyakan, kesiapan pertamina
Simbolon (Fraksi PDI Perjuangan). kenaikan harga BBM. Untuk itu, ia untuk menghadapi rencana pem-
Ia mengatakan pemerintah dalam meminta agar dicarikan alasan-ala- batasan bbm ini, baik secara in-
rangka melakukan kebijakan energi san pembatasannya. frastruktur maupun secara barang
atau BBM harus mengajukan kuota Fraksi PDI Perjuangan sendiri dagangan. “Apakah dampak-dam-
yang dibutuhkan dan membahas- kata dia, mendorong agar mencu- pak seperti ini sudah dipikirkan.
nya bersama DPR. kupkan subsidi tersebut sejumlah Bagaimana dengan gejolak sosial-
Namun Ia mengaku heran atas konsumsi minimum masyarakat. nya,” tegasnya
permintaan pemerintah yang sela- “Kalau dibutuhkan sebanyak Menurut Bobby, bila pertami-
lu dibawah dari realiasasi konsumsi 40 juta kilo liter, ya berikanlah se- na sendiri masih menyatakan be-
bbm bersubsidi pada tahun ber- jumlah itu. Jangan dibatasi, karena lum siap, sementara program ini
jalan. Ia menjelaskan, jumlah riil prinsipnya kan subsidi ini menjadi dipaksakan berjalan, pertamina
dari realisasi konsumsi masyarakat stimulus masyarakat yang belum tidak bisa bersaing dengan SPBU
dari bbm bersubsidi. Rata-rata per- mempunyai kemampuan daya swasta, maka sama saja dengan
tahun konsumsi mencapai 42juta beli,” ujarnya. membunuh pertamina secara per-
kilo liter, tapi setiap tahunnya pula lahan
pemerintah hanya mengajukan Masih Prematur Untuk itu Bobby memperta-
36juta kilo liter, pada tahun 2011 Anggota Komisi VII Bobby Ad- nyakan, apabila pihak pertamina
sebanyak 38juta kilo liter. hityo Rizaldi (Fraksi PG) menilai yang sudah menyatakan ketidak-
”Artinya pemerintah sendiri program pemerintah terkait ren- siapannya dari sisi inprastruktur,
secara sadar, mengajukan angga- cana pembatasan bbm bersubsidi apakah apakah mungkin hal terse-
2001, masih prematur serta tidak but dapat disiapkan hanya dalam
tepat waktu. “Kalau pemerintah waktu 3 minggu.
sampaikan saat pembahasan APBN Sementara, anggota Komisi VI
2011 masih dimaklumi, karena kita DPR Satya W. Yudha (Fraksi PG) me-
bisa bersama. 2011 saja belum di- nyatakan, Komisi VII DPR mende-
mulai kok sudah takut tidak men- sak pemerintah untuk mengkaji
cukupi,” katanya ulang terkait rencana kebijakannya
Secara pribadi Bobby me- terhadap pembatasan kuota bbm
ngaku setuju jika ada kenaikan bersubsidi tahun 2011. “Hampir
bbm bersubsidi untuk tahun 2011 seluruh fraksi di DPR tidak men-
mengingat untuk kepentingan ma- yetujui kedua opsi yang disampai-
syarakat, terlebih jika kenaikan itu kan pemerintah, karenanya sangat
hanya sekitar 10persen. mungkin untuk dibatalkan, atau
“Tapi untuk tahun 2011 proyek- minimal ditunda,” tegas Satya

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 1
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
Edisi 80

ARLEMENT
P