Page 32 - MAJALAH 80

PENGAWASAN

tah supaya hitung-hitungan serta sampai biaya program penghema- pemerintah segera melakukan ka-
realisasi pelaksaannnya tidak ter- tan ini lebih tinggi dari penghema- jian yang komprehensif.
lalu jauh, sebab kelebihan dan tan itu sendiri. Itu harus kita pikir- Iqbal mengingatkan agar
kekurangannya akan dipertang- kan bersama,” tegas Sutan pemerintah mengkaji lebih men-
gungjawabkan kepada publik Ia menilai, semua yang meng- dalam atas rencana tersebut, guna
Seperti halnya pengajuan kuo- atas namakan penghematan, pasti meminimalisir dampak negative
ta bbm untuk tahun 2010, dinilai tujuannya baik, tapi harus ada yang akan terjadi. Ia mengkha-
tidak riil. Pasalnya didalam APBN jaminan bahwa bbm itu untuk ma- watirkan penghematan sebesar
2010 kuota bbm hanya sebesar syarakat. Ia mengingatkan, jangan Rp3,8triliun itu tidak sebanding
36,5juta KL, padahal konsumsi jauh sampai juga dibilang penghema- dengan dampak sosial yang akan
diatas jumlah itu, akibatnya peme- tan bbm bersubsidi, namun ada ditimbulkan
rintah harus mengajukan kembali juga yang tidak bersubsidi. Karena Menurutnya sebagian ma-
sebanyak 1.8 juta KL itu Sutan mendesak, pemerintah syarakat pengguna plat hitam, ba-
“Jangan sampai overload ini sendiri harus sudah siap terhadap nyak yang bukan merupakan orang
menjadi efek domino bagi sistem apapun yang direncanakan, tidak kaya, belum lagi kendaraan yang
pelaksanaan permigasan kita. Se- hanya sekedar melempar wacana. mereka pergunakan sebagian tidak
tiap tahun pemerinatah mengaju- Ia juga mengingatkan, bila pro- bisa beralih ke pertamax, selain
kan dan setiap tahun pula DPR gram penghematan itu terlaksana, masalah harga, juga akan mempe-
menyetujui. Harusnya pemerintah agar dananya diperuntukkan ke ngaruhi kondisi mesin kendaraan
melakukan pengawasan yang sa- sektor lain, seperti pembangunan itu.
ngat ketat terhadap penggunaan inprastruktur jalan, transportasi “Saya melihat belum ada se-
BBM bersubsidi ini, supaya peng- umum sehingga masyarakat bisa suatu rencana yang matang. Se-
gunaannya tepat sasaran,” saran- menikmati transportasi yang mu- hingga akan banyak sekali dampak
nya rah.
Anggota Komisi VII Sutan Bha- Selain itu, lanjutnya peme-
toegana (Fraksi PD) menyesalkan rintah harus mempunyai catatan-
wacana tersebut yang telah bere- catatan, misalnya atas program
dar luas di masyarakat sebelum tersebut mampu menghemat seki-
lebih dahulu dibahas bersama DPR. an triliun, jelas, transparan serta
Pasalnya Sutan mengkhawatirkan harus ada laporannya.
banyak orang yang akan melaku- Pendapat senada dikemu-
kan kecurangan, seperti menimbun kakan anggota Komisi VII Iqbal
BBM tersebut, sementara belum Alan Abdullah (Fraksi Hanura), se-
tentu pada Januari 2011 benar- cara prinsip dirinya sepakat untuk
benar terjadi pembatasan. menekan laju konsumsi bbm ber-
“Tinggal 17 hari lagi, belum ada subsidi. Namun ia minta agar kebi-
sosilisasinya, tehnis pelaksanaan- jakan ini dilakukan kajian deng-
nya seperti apa, jadi saya kira itu an matang, karena dikhawatirkan
belum mungkin terlaksana. Jangan membuka peluang masalah baru.
Ia mencontohkan, misalnya sosial, begitu juga dengan inflasi
seseorang membeli premium de- yang ditimbulkan. Saya takut dam-
ngan mobil angkot yang bisa me- pak sosialnya jauh lebih besar dari
nampung bensin hingga 200 liter, angka 3,8triliun itu. Saya minta ini
lalu oleh si sopir angkot premium kaji secara komprehensif agar dam-
tersebut dijual lagi dengan harga pak-dampak negatif dari program
non subsidi. ini bisa nol,” tegas Iqbal.
Karenanya kata dia harus be-
tul-betul ada kontrol yang efektif Dukung Pembatasan BBM
serta dapat dipertanggungjawab- Anggota Komisi VII DPR dari
kan, bukan hanya kontrol untuk Fraksi PPP, M Romahurmuziy
menakuti-nakuti rakyat semata. mengatakan, dirinya mendukung
Iqbal menilai rencana kebijakan rencana pemerintah membatasi
pemerintah tersebut masih men- pemakaian bahan bakar minyak
tah, untuk itu ia meminta agar bersubsidi jenis premium dan solar

| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |

ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
| PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT