Page 36 - MAJALAH 80

PENGAWASAN

sia yang beriman dan bertakwa ke- kan mutu kelulusan pendidikan,” sanakan. Untuk itu, kajian kom-
pada Tuhan Yang Maha Esa, bera- Kata Ketua Panja UN Rully Chairul prehensif untuk posisi UN sebagai
khlak mulia, sehat, berilmu, cakap, Azwar. pemetaan dan juga mencari formu-
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Menurut Rully Chairul Azwar la baru penggunaan hasil UN yang
negara yang demokratis serta ber- yang juga Wakil Ketua Komisi X, tidak merugikan anak didik akan
tanggung jawab” (Pasal 3). 13 mata pelajaran sudah dianggap dilakukan. “UN tahun 2010 ini se-
Tapi satu hal yang jangan ter- penting oleh peserta didik. Peserta bagai masa transisi untuk perbai-
lupa bahwa siswa peserta UN ja didik juga tidak mau bahwa hanya kan mendasar UN di tahun berikut-
ngan sampai dibuat ragu atau ta- enam pelajaran saja yang mengan- nya,” kata Rully Chairul Azwal.
kut tentang kepastian Ujian Nasi- tarkan mereka lulus dan menem- Rully menjelaskan DPR tidak
onal sebagai sarana untuk mengu- puh pendidikan selanjutnya. ”13 lagi mempersoalkan apakah UN kali
kur kemampuan mereka di bangku mata pelajaran diujikan dalam UN ini sah pasca Putusan Mahkamah
sekolahnya.Walaupun UN mengun- adalah untuk faktor keadilan,” te- Agung (MA) yang menolak kasasi
dang pro dan kontra. gas politisi dari Fraksi Partai Golo- pemerintah soal gugatan UN. Dari
Masukan dari berbagai elemen ngan Karya itu. konsultasi dengan MA, Ketua MA
direspons cepat oleh kalangan DPR, ”Ini mengaitkan faktor seko- Harifin A Tumpa menegaskan tidak
bahkan seluruh anggota Komisi X lah dengan mata pelajaran yang ti- ada penghentian, pelarangan, atau
DPR menginginkan adanya modifi- dak di-UN-kan sehingga nilai akhir penundaan UN.
kasi dari Ujian Nasional. sudah akumulasi UN dengan nilai Adapun hasil UN sebagai
Dalam Raker antara Komisi X akhir sekolah,” katanya Komisi X penentu kelulusan, kata Rully, me-
Dewan Perwakilan Rakyat Repub- DPR juga belum sependapat de- mang masih diperdebatkan. Masih
lik Indonesia (DPR RI) dan Kemen- ngan metode yang ditawarkan Ke- ada fraksi di Komisi X yang memin-
terian Pendidikan Nasional yang mendiknas seperti pengawasan, ta supaya hasil UN tidak sebagai
khusus membahas tentang modifi- distribusi naskah dan percetakan, syarat kelulusan dan saling mem-
kasi UN, DPR bersama pemerintah serta pengaturan jadwal penye- veto. “Kami menyadari jika standar
sepakat pelaksanaan Ujian Nasi- lenggaraan UN dan ujian sekolah. pendidikan kita belum merata. Ja-
onal (UN) tahun 2011 tetap dapat Perubahan mendasar pada ngan sampai UN itu membawa kor-
dilaksanakan dengan catatan dite- pelaksanaan UN baru bisa dilak- ban pada siswa dan sekolah-seko-
rapkannya formula baru penghitu- sanakan tahun 2011. Pasalnya, jika lah yang belum mencapai standar
ngan Ujian Nasional (UN). “Catatan dilakukan dalam ujian nasional ta- pelayanan minimum. Tetapi pe-
standar kelulusan ditentukan de- hun ini yang sebentar lagi digelar rubahan itu kita siapkan untuk UN
ngan formula baru yang menga- pemerintah akan menimbulkan ke- berikutnya supaya hasil UN jangan
komodasikan nilai raport dan ni- bingungan bagi siswa dan sekolah. lagi merugikan siswa,” tegas Rully.
lai ujian. Filosofi formula baru ini Keinginan untuk memper- Sementara Ketua Komisi X
adalah meningkatkan rasa adil bagi baiki UN guna mengakomodasi Mahyuddin mengatakan dalam
peserta didik, dan lebih meningkat- keinginan masyarakat mesti dilak- kaitan dengan formula baru untuk

7

6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 7
6 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P